alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Pemprov Kalbar Raih WTP

Rekomendasi BPK Segera Ditindaklanjuti

PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019. Tahun 2018 sebelumnya  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pernah disabet pemerintah Kalbar. “Ini artinya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,” kata Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK-RI, kemarin.

Menurutnya, Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2019 telah diungkapkan secara memadai. “Tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung,” ujarnya.

Material dan pelaksanaan program kegiatan serta laporan keuangan telah didukung sistem informasi pengendalian internal yang efektif. Sehingga memberikan opini WTP kepada Pemprov Kalbar sebagai keyakinan BPK RI. Nah, peningkatan opini dari WDP ke WTP ini, tentu saja karena usaha keras dan sinergi yang antara Pimpinan Pemprov Kalbar beserta jajaran dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK-RI. Tetapi, BPK-RI juga menemukan beberapa permasalahan yang agaknya perlu menjadi perhatian Pemprov Kalbar, yaitu pengelolaan database pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Belum sepenuhnya memadai, masih terdapat kelebihan biaya belanja modal,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkot Pontianak Raih Penghargaan Menkeu, Sepuluh Kali Berturut Raih WTP

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku. Usai LHP ini, tentunya tim Legislatif dan Eksekutif Kalbar hanya diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti beberapa temuan yang masih menjadi catatan.

Catatan tersebut misalnya disebutnya seperti data base pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus diperbaiki pihak Dispenda supaya basis datanya akurat dan bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya permasalahan belanja modal yang harus diperjelas karena pengadaan belanja modal dan jasa terkadang masih tidak singkron. “Kami (DPRD) Kalbar segera membahasnya dalam bentuk pansus, komisi atau badan anggaran terkait rekomendasi BPK tadi,” ucapnya.

Baca Juga :  Sukiryanto Terima Masukan Gubernur Tentang BPK

Kemudian, DPRD juga akan memonitor tindaklanjut dari Pemprov Kalbar apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. “Nantinya juga akan bisa memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji sebelumnyah menyebutkan bahwa menerima sepenuhnya seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK-RI. “Insya Allah sebelum 60 hari, kami sudah akan menyelesaikan tindaklanjut temuan-temuan dan rekomendasi  tersebut,” ujarnya.

Rekomendasi BPK-RI adalah sebagai bahan perbaikan pemerintahan menjalankan tata kelola keuangan ke depan. Ini sekaligus menjadi wujud komitmen transparansi dalam upaya menjalankan tata pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Kedepannya diharapkan juga komunikasi kepada BPK-RI terus dilakukan sebagai tindaklanjut temuan-temuan, terutama pencatatan aset secara baik. “Harus diakui masih banyak dinas, badan malas menghapus aset yang sebenarnya tak bisa dipakai,” kata Midji. (den)

Rekomendasi BPK Segera Ditindaklanjuti

PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019. Tahun 2018 sebelumnya  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pernah disabet pemerintah Kalbar. “Ini artinya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,” kata Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK-RI, kemarin.

Menurutnya, Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2019 telah diungkapkan secara memadai. “Tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung,” ujarnya.

Material dan pelaksanaan program kegiatan serta laporan keuangan telah didukung sistem informasi pengendalian internal yang efektif. Sehingga memberikan opini WTP kepada Pemprov Kalbar sebagai keyakinan BPK RI. Nah, peningkatan opini dari WDP ke WTP ini, tentu saja karena usaha keras dan sinergi yang antara Pimpinan Pemprov Kalbar beserta jajaran dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK-RI. Tetapi, BPK-RI juga menemukan beberapa permasalahan yang agaknya perlu menjadi perhatian Pemprov Kalbar, yaitu pengelolaan database pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Belum sepenuhnya memadai, masih terdapat kelebihan biaya belanja modal,” jelasnya.

Baca Juga :  Raih WTP, Pemprov Terima Penghargaan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku. Usai LHP ini, tentunya tim Legislatif dan Eksekutif Kalbar hanya diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti beberapa temuan yang masih menjadi catatan.

Catatan tersebut misalnya disebutnya seperti data base pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus diperbaiki pihak Dispenda supaya basis datanya akurat dan bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya permasalahan belanja modal yang harus diperjelas karena pengadaan belanja modal dan jasa terkadang masih tidak singkron. “Kami (DPRD) Kalbar segera membahasnya dalam bentuk pansus, komisi atau badan anggaran terkait rekomendasi BPK tadi,” ucapnya.

Baca Juga :  Kurun Dua Tahun Bisa Ubah Pola Hidup Bermasyarakat

Kemudian, DPRD juga akan memonitor tindaklanjut dari Pemprov Kalbar apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. “Nantinya juga akan bisa memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji sebelumnyah menyebutkan bahwa menerima sepenuhnya seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK-RI. “Insya Allah sebelum 60 hari, kami sudah akan menyelesaikan tindaklanjut temuan-temuan dan rekomendasi  tersebut,” ujarnya.

Rekomendasi BPK-RI adalah sebagai bahan perbaikan pemerintahan menjalankan tata kelola keuangan ke depan. Ini sekaligus menjadi wujud komitmen transparansi dalam upaya menjalankan tata pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Kedepannya diharapkan juga komunikasi kepada BPK-RI terus dilakukan sebagai tindaklanjut temuan-temuan, terutama pencatatan aset secara baik. “Harus diakui masih banyak dinas, badan malas menghapus aset yang sebenarnya tak bisa dipakai,” kata Midji. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/