alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Pasal Pers; Pemerintah Bisa Miliki Usaha Pers, Ancam Kebebasan Jurnalis

PONTIANAK-Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sudah disahkan DPR RI. Hanya dua fraksi di DPR RI yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan penolakannya dengan cara Walk Out. Sementara 7 fraksi besar menjadi pendukung utama diketuk palunya undang-undang yang dipandang kontroversi banyak kalangan ini.

Salah satu pasal dan rentan menjadi ancaman terkait Pers di RUU Cipta Kerja Pasal 11. Ketua PWI Kalimantan Barat, Gusti Yursi alias Abah menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers.

“Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,” ucapnya.

Pengubahan pasal ini, kata Abah, berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum UU Pers pada tahun 1999 dirancang banyak insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers sampai saat ini. Selanujutnya pada pasal 18 perubahan juga terjadi pada pasal 18 UU pers.

Baca Juga :  Menyusuri Sejarah Seabad Penerbitan Pers di Kalbar

Point pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Berubah menjadi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 milliar.

Poin kedua, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2 milliar.

Selanjutnya, kata mantan Pimred Kapuas Post ini, point ketiga yakni perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. “Serta ada penambahan di point keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah,” ucapnya.

Baca Juga :  Satu Pasien Covid-19 Landak Meninggal Dunia

Lebih lanjut, Abah menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jika pun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin, dengan kata lain tidak bermaksud membangkrutkan perusahaan pers.

Gusti menyebutkan jika insan pers seluruh Indonesia tidak bertindak dengan melakukan hak konstitusionalnya seperti melakukan Yudicial Review ke MK, maka ancaman kebebasan pers benar-benar akan terjadi. “Salah satu poinnya tadi pemerintah bisa menanamkan modalnya kepada perusahaan pers. Ini bahaya,” tukas dia.(den)

PONTIANAK-Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sudah disahkan DPR RI. Hanya dua fraksi di DPR RI yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan penolakannya dengan cara Walk Out. Sementara 7 fraksi besar menjadi pendukung utama diketuk palunya undang-undang yang dipandang kontroversi banyak kalangan ini.

Salah satu pasal dan rentan menjadi ancaman terkait Pers di RUU Cipta Kerja Pasal 11. Ketua PWI Kalimantan Barat, Gusti Yursi alias Abah menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers.

“Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,” ucapnya.

Pengubahan pasal ini, kata Abah, berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum UU Pers pada tahun 1999 dirancang banyak insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers sampai saat ini. Selanujutnya pada pasal 18 perubahan juga terjadi pada pasal 18 UU pers.

Baca Juga :  Menyusuri Sejarah Seabad Penerbitan Pers di Kalbar

Point pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Berubah menjadi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 milliar.

Poin kedua, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2 milliar.

Selanjutnya, kata mantan Pimred Kapuas Post ini, point ketiga yakni perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. “Serta ada penambahan di point keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah,” ucapnya.

Baca Juga :  Aplikasi Hai AIMI Kalbar Siap Diunduh di Google Play

Lebih lanjut, Abah menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jika pun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin, dengan kata lain tidak bermaksud membangkrutkan perusahaan pers.

Gusti menyebutkan jika insan pers seluruh Indonesia tidak bertindak dengan melakukan hak konstitusionalnya seperti melakukan Yudicial Review ke MK, maka ancaman kebebasan pers benar-benar akan terjadi. “Salah satu poinnya tadi pemerintah bisa menanamkan modalnya kepada perusahaan pers. Ini bahaya,” tukas dia.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/