alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

Limbah Medis Berserakan di Pinggir Jalan Karya Sosial

PONTIANAK – Warga menemukan limbah medis berserakan  di pinggir Jalan Karya Sosial, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Belum diketahui asal muasal tumpukan limbah medis tersebut. Kondisi ini mengundang kekhawatiran karena limbah tersebut rentan menimbulkan pencemaran lingkungan bahkan penularan penyakit.

Seperti dilaporkan Antara, limbah tersebut berupa jarum suntik dan botol obat injeksi. Sebagian besar botol dalam keadaan kosong tetapi ada pula yang masih berisi. Penanganan limbah medis masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Apalagi, di era pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat juga menyoroti penanganan limbah medis yang belakangan ini meningkat akibat pandemi. Data Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan potensi peningkatan timbunan limbah medis akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) mencapai 3-4 kali dari jumlah sebelumnya.

Baca Juga :  245 PMI Dikarantina di Asrama BPSDM

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui ada banyak persoalan dalam menangani masalah limbah medis, terutama dari fasyankes.

“Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah medis fasyankes. Namun demikian, faktanya belum banyak rumah sakit yang memiliki pengolahan limbah on-site,” ujarnya sebagaimana dilansir Kemenko PMK beberapa waktu lalu.

Padahal, ungkap Muhadjir, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tegas mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

Apabila setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan ke pihak lain dan wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bila pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, UU tersebut juga mengatur ketentuan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda.

Baca Juga :  553 Tabung Oksigen Diduga Sengaja Ditimbun

Hal ini penting karena dampak dari pengelolaan limbah medis yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan, termasuk dampak kesehatan seperti tertusuk benda tajam, hepatitis, bahkan HIV.

Ia pun menerangkan pada dasarnya ada empat prinsip pengolahan limbah B3. Pertama, semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan.

Kedua, mengedepankan kewaspadaan tinggi. Lebih lanjut untuk prinsip ketiga dan keempat spesifik khusus limbah Covid-19 yaitu mengatur prinsip kesehatan dan keselamatan serta prinsip kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko pada pemindahan. (*)

PONTIANAK – Warga menemukan limbah medis berserakan  di pinggir Jalan Karya Sosial, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Belum diketahui asal muasal tumpukan limbah medis tersebut. Kondisi ini mengundang kekhawatiran karena limbah tersebut rentan menimbulkan pencemaran lingkungan bahkan penularan penyakit.

Seperti dilaporkan Antara, limbah tersebut berupa jarum suntik dan botol obat injeksi. Sebagian besar botol dalam keadaan kosong tetapi ada pula yang masih berisi. Penanganan limbah medis masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Apalagi, di era pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat juga menyoroti penanganan limbah medis yang belakangan ini meningkat akibat pandemi. Data Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan potensi peningkatan timbunan limbah medis akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) mencapai 3-4 kali dari jumlah sebelumnya.

Baca Juga :  553 Tabung Oksigen Diduga Sengaja Ditimbun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui ada banyak persoalan dalam menangani masalah limbah medis, terutama dari fasyankes.

“Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah medis fasyankes. Namun demikian, faktanya belum banyak rumah sakit yang memiliki pengolahan limbah on-site,” ujarnya sebagaimana dilansir Kemenko PMK beberapa waktu lalu.

Padahal, ungkap Muhadjir, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tegas mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

Apabila setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan ke pihak lain dan wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bila pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, UU tersebut juga mengatur ketentuan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda.

Baca Juga :  Lab Kompak Turunkan Harga, Midji Dukung Harga PCR Murah

Hal ini penting karena dampak dari pengelolaan limbah medis yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan, termasuk dampak kesehatan seperti tertusuk benda tajam, hepatitis, bahkan HIV.

Ia pun menerangkan pada dasarnya ada empat prinsip pengolahan limbah B3. Pertama, semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan.

Kedua, mengedepankan kewaspadaan tinggi. Lebih lanjut untuk prinsip ketiga dan keempat spesifik khusus limbah Covid-19 yaitu mengatur prinsip kesehatan dan keselamatan serta prinsip kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko pada pemindahan. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/