alexametrics
26 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

Pemprov Kaji Tanaman Kratom

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, pemerintah daerah harus segera merumuskan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalbar. Perlu dicari jenis tanaman lain atau model pengganti bagi para petani yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya tanaman kratom.

“Makanya semua masalah tadi kami tampung, dikaji satu per satu,” katanya usai menghadiri FGD (Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion) tentang tanaman kratom antara Kepala BNN RI dengan Forkopimda Kalbar, Selasa (5/11).

Secara tidak langsung, orang nomor satu di Kalbar itu sepakat dengan sikap dari BNN RI terkait kratom. Seperti diberitakan, BNN RI telah menyatakan sikap mendukung keputusan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan tanaman kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis (kesehatan). Masa transisi ditetapkan lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. BNN RI juga akan melakukan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalimantan.

Baca Juga :  OPD Baru Pemprov Kalbar Dikukuhkan, Berikut Dinas Berubah Nama

Di sisi lain, Midji sapaan akrabnya, juga menyatakan masih akan menampung masukan-masukan dari berbagai pihak. Salah satu masukan menyebutkan bahwa kratom memiliki manfaat untuk bahan obat-obatan.

“Nah, itu nanti pemanfaatannya bagaimana dan (kratom) harus diproduksi dalam skala farmasi. Tidak bisa tidak (dalam) skala farmasi. Artinya harus melalui kajian-kajian. Kajian itu tidak sebentar untuk menjadikan sesuatu sebagai bahan obat,” ujarnya.

Ada pula masukan lain bagaimana jika tata kelolanya saja yang diatur. Menurut Midji, hal itu pun harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah daerah sifatnya hanya bisa mengusulkan ke pusat. “Bagaimanapun, aturan tentang ini (kratom) tidak bisa parsial hanya di tingkat provinsi. Karena barang ini bukan hanya di Kalbar, ada di semua daerah termasuk di Pulau Jawa,” tambahnya.

Bagaimanapun, aturan tentang ini (kratom) tidak bisa parsial hanya di tingkat provinsi. Karena barang ini bukan hanya di Kalbar, ada di semua daerah termasuk di Pulau Jawa,

Dengan demikian, regulasi yang mengatur tetap harus dari pemerintah pusat. Perlu ada kesepakatan antara kementerian terkait, baik yang menangani masalah negatif maupun positif dari tanaman kratom ini. “Untuk regulasi penanganan ini, Insyallah Pemprov akan bersama Pemda Kapuas Hulu. Kami akan lebih banyak ajak diskusi dan hasil kajian itu harus ditangani secara rasional,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemprov Raih Dua Penghargaan dari KemenPANRB

Pada intinya, lanjut dia, pemerintah daerah tetap akan memperhatikan masalah sumber pendapatan masyarakat. Soalnya, selama ini kratom menjadi salah satu komoditas andalan bagi sebagian masayarakat, khususnya di daerah perhuluan Kalbar. “Itu saja. Perlu kajian mendalam masih,” pungkasnya.(bar)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, pemerintah daerah harus segera merumuskan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalbar. Perlu dicari jenis tanaman lain atau model pengganti bagi para petani yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya tanaman kratom.

“Makanya semua masalah tadi kami tampung, dikaji satu per satu,” katanya usai menghadiri FGD (Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion) tentang tanaman kratom antara Kepala BNN RI dengan Forkopimda Kalbar, Selasa (5/11).

Secara tidak langsung, orang nomor satu di Kalbar itu sepakat dengan sikap dari BNN RI terkait kratom. Seperti diberitakan, BNN RI telah menyatakan sikap mendukung keputusan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan tanaman kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis (kesehatan). Masa transisi ditetapkan lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. BNN RI juga akan melakukan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalimantan.

Baca Juga :  OPD Baru Pemprov Kalbar Dikukuhkan, Berikut Dinas Berubah Nama

Di sisi lain, Midji sapaan akrabnya, juga menyatakan masih akan menampung masukan-masukan dari berbagai pihak. Salah satu masukan menyebutkan bahwa kratom memiliki manfaat untuk bahan obat-obatan.

“Nah, itu nanti pemanfaatannya bagaimana dan (kratom) harus diproduksi dalam skala farmasi. Tidak bisa tidak (dalam) skala farmasi. Artinya harus melalui kajian-kajian. Kajian itu tidak sebentar untuk menjadikan sesuatu sebagai bahan obat,” ujarnya.

Ada pula masukan lain bagaimana jika tata kelolanya saja yang diatur. Menurut Midji, hal itu pun harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah daerah sifatnya hanya bisa mengusulkan ke pusat. “Bagaimanapun, aturan tentang ini (kratom) tidak bisa parsial hanya di tingkat provinsi. Karena barang ini bukan hanya di Kalbar, ada di semua daerah termasuk di Pulau Jawa,” tambahnya.

Bagaimanapun, aturan tentang ini (kratom) tidak bisa parsial hanya di tingkat provinsi. Karena barang ini bukan hanya di Kalbar, ada di semua daerah termasuk di Pulau Jawa,

Dengan demikian, regulasi yang mengatur tetap harus dari pemerintah pusat. Perlu ada kesepakatan antara kementerian terkait, baik yang menangani masalah negatif maupun positif dari tanaman kratom ini. “Untuk regulasi penanganan ini, Insyallah Pemprov akan bersama Pemda Kapuas Hulu. Kami akan lebih banyak ajak diskusi dan hasil kajian itu harus ditangani secara rasional,” imbuhnya.

Baca Juga :  Nasdem Sodorkan Jarot Winarno, Panji dan H Baiduri ke DPP

Pada intinya, lanjut dia, pemerintah daerah tetap akan memperhatikan masalah sumber pendapatan masyarakat. Soalnya, selama ini kratom menjadi salah satu komoditas andalan bagi sebagian masayarakat, khususnya di daerah perhuluan Kalbar. “Itu saja. Perlu kajian mendalam masih,” pungkasnya.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/