alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Ramai-ramai Turun Kelas

PONTIANAK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak mencatat masyarakat yang turun kelas dari November 2019 hingga Januari 2020 sebanyak 818 peserta.

Jika dirata-ratakan per hari sekitar 20 pengajuan turun kelas. Puncak pengajuan turun kelas paska-liburan Natal dan Tahun Baru, proses pengajuan turun kelas bisa mencapai 90 peserta dalam satu hari.

Penjabat pengganti sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menjelaskan jumlah yang tercatat itu adalah mereka yang datang langsung ke kantor untuk mengajukan turun kelas.

Proses pengajuan turun kelas itu tidak hanya melalui kantor cabang tapi juga bisa melalui aplikasi. “Jika terhitung dengan aplikasi itu maka datanya bisa lebih dari 818 peserta, tapi data itu adanya di pusat,” jelas Juliantomo, di Pontianak kemarin.

Ia menjelaskan turun kelas adalah pilihan bagi masyarakat kategori peserta mandiri yang tidak mampu dengan adanya penyesuaian iuran.

“Kalau masyarakat merasa keberatan bisa mengajukan turun kelas saja, dari kelas I ke kelas II atau langsung ke kelas III, atau dari kelas II turun ke kelas III,” kata dia.

Baca Juga :  Per 1 Mei 2020, Iuran Peserta BPJS Kesehatan Segmen PBPU dan BP Telah Disesuaikan

Ia mengakui lebih banyak masyarakat yang turun ke kelas. Seperti diketahui penyesuaian iuran itu mulai berlaku tepat di awal tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam aturan itu penyesuaian iuran untuk semua kategori peserta. Termasuk peserta mandiri, atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Dalam regulasi itu, untuk PBPU kelas III dari Rp25.500 naik menjadi Rp42.000.

Sementara itu BPJS juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk turun kelas paska diberlakukannya penyesuaian iuran ini. Jika sebelumnya harus menjadi peserta aktif selama satu tahun agar turun kelas.

Sekarang masa berlaku kepeserta ini tidak berlaku. Kemudahan inipun diberikan BPJS hingga April 2020. Kemudian saat Januari inipun BPJS masih memberikan kemudahan tambahan bagi masyarakat yang turun kelas.

Baca Juga :  Launching Mal Sadar Jaminan Sosial Ketenagakejaan

Juliantomo menjelaskan terhitung dari tanggal 6 hingga akhir Januari 2020. Perpindahan kelas bisa langsung, tidak harus menunggu bulan berikutnya. Ketika peserta mengajukan turun tanggal 6 Januari 2020, maka keaktifan sebagai peserta JKN-KIS tidak harus menunggu bulan berikutnya, tapi langsung saat itu juga. “Iuran terhitung setelah turun kelas,” jelas dia.

Menurutnya, kebijakan itu diberlakukan sebagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin turun kelas. “Jika sesuai aturannya harus menunggu bulan berikutnya baru keaktifan peserta, dan kemudahan itu hanya berlaku selama diajukan bulan Januari 2020,” jelas dia.

Meski demikian Juliantomo mengingatkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya  tidak ada tunggakan. Jika pun ada tunggakan, maka wajib melunasi. Setelah itu mengajukan turun kelas dan iuran pun secara otomatis berubah mengikuti kelas kepesertaan yang terbaru.

Selanjutnya jika ada tunggakan, maka peserta berkewajiban melunaskan hingga akhir Januari 2020. Sementara pengajuan tetap bisa diproses. “Jika sampai akhir Januari 2020 tunggakan tidak dilunasi, maka kemudahan itu tidak berlaku lagi,” terang Juliantomo. (mse)

PONTIANAK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak mencatat masyarakat yang turun kelas dari November 2019 hingga Januari 2020 sebanyak 818 peserta.

Jika dirata-ratakan per hari sekitar 20 pengajuan turun kelas. Puncak pengajuan turun kelas paska-liburan Natal dan Tahun Baru, proses pengajuan turun kelas bisa mencapai 90 peserta dalam satu hari.

Penjabat pengganti sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menjelaskan jumlah yang tercatat itu adalah mereka yang datang langsung ke kantor untuk mengajukan turun kelas.

Proses pengajuan turun kelas itu tidak hanya melalui kantor cabang tapi juga bisa melalui aplikasi. “Jika terhitung dengan aplikasi itu maka datanya bisa lebih dari 818 peserta, tapi data itu adanya di pusat,” jelas Juliantomo, di Pontianak kemarin.

Ia menjelaskan turun kelas adalah pilihan bagi masyarakat kategori peserta mandiri yang tidak mampu dengan adanya penyesuaian iuran.

“Kalau masyarakat merasa keberatan bisa mengajukan turun kelas saja, dari kelas I ke kelas II atau langsung ke kelas III, atau dari kelas II turun ke kelas III,” kata dia.

Baca Juga :  Ganti Rugi Lahan Jembatan Kapuas III Rp300-650 Ribu

Ia mengakui lebih banyak masyarakat yang turun ke kelas. Seperti diketahui penyesuaian iuran itu mulai berlaku tepat di awal tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam aturan itu penyesuaian iuran untuk semua kategori peserta. Termasuk peserta mandiri, atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Dalam regulasi itu, untuk PBPU kelas III dari Rp25.500 naik menjadi Rp42.000.

Sementara itu BPJS juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk turun kelas paska diberlakukannya penyesuaian iuran ini. Jika sebelumnya harus menjadi peserta aktif selama satu tahun agar turun kelas.

Sekarang masa berlaku kepeserta ini tidak berlaku. Kemudahan inipun diberikan BPJS hingga April 2020. Kemudian saat Januari inipun BPJS masih memberikan kemudahan tambahan bagi masyarakat yang turun kelas.

Baca Juga :  Peran JKN-KIS Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Masa Pandemi Covid-19

Juliantomo menjelaskan terhitung dari tanggal 6 hingga akhir Januari 2020. Perpindahan kelas bisa langsung, tidak harus menunggu bulan berikutnya. Ketika peserta mengajukan turun tanggal 6 Januari 2020, maka keaktifan sebagai peserta JKN-KIS tidak harus menunggu bulan berikutnya, tapi langsung saat itu juga. “Iuran terhitung setelah turun kelas,” jelas dia.

Menurutnya, kebijakan itu diberlakukan sebagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin turun kelas. “Jika sesuai aturannya harus menunggu bulan berikutnya baru keaktifan peserta, dan kemudahan itu hanya berlaku selama diajukan bulan Januari 2020,” jelas dia.

Meski demikian Juliantomo mengingatkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya  tidak ada tunggakan. Jika pun ada tunggakan, maka wajib melunasi. Setelah itu mengajukan turun kelas dan iuran pun secara otomatis berubah mengikuti kelas kepesertaan yang terbaru.

Selanjutnya jika ada tunggakan, maka peserta berkewajiban melunaskan hingga akhir Januari 2020. Sementara pengajuan tetap bisa diproses. “Jika sampai akhir Januari 2020 tunggakan tidak dilunasi, maka kemudahan itu tidak berlaku lagi,” terang Juliantomo. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/