Cerita Reses Pertama, Wakil Rakyat Dapil Kota Pontianak
PONTIANAK – Sudah empat hari lebih gedung wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Barat kosong. Hampir semua, 65 anggota DPRD Kalbar melakukan kegiatan reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Reses sendiri diartikan merupakan proses berkegiatan wakil rakyat di luar persidangan untuk menyerap segala aspirasi masyarakat (konstituen) di tingkat terbawah.
“Sampai hari ini, tanggal 7 Februari 2022, sudah empat hari seluruh wakil rakyat melakukan kegiatan reses kembali ke masyarakat. Saya sendiri bertemu masyarakat di dapil 1 Kota Pontianak. Kami (DPRD) menyerap seluruh aspirasi konstituen,” kata Hery Mustamin, anggota DPRD Kalbar, Senin(7/2) di Pontianak.
Menurutnya berbagai aspirasi yang disuarakan di antaranya perbaikan jalan lingkungan, program drainase, UMKM termasuk keberadaan fasilitas pendidikan.
“Khusus usaha UMKM, saya belum menemukan formulasi tepat. Mereka (pelaku UMKM) butuh bantuan modal, peralatan dan infrastruktur bantuan lain,” kata Hery.
Dari aspirasi bantuan UMKM memang harus diformulasikan. Nantinya mekanisme bantuan seperti apa. Ini akan disampaikannya langsung ke Gubernur Kalbar.
“Memang harus dicarikan jalan keluarnya untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Pontianak,” ucapnya.
Nah, aspirasi lain tak kalah urgen adalah keberadaan bangunan Gedung SMA Negeri di wilayah Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Sampai sekarang, belum ada penambahan prasarana Gedung Pendidikan untuk SMA Negeri. Yang ada, baru SMAN 6 dan SMAN 9. Idealnya dengan jumlah penduduk Pontianak Timur mencapai hampir 100 ribu lebih, paling tidak bisa mengcover warga di Saigon sebagian dan Tanjung Hilir.
“Kalau bisa diwujudkan di APBD Kalbar, maka bisa menambah kapasitas ruang kelas. Kebutuhan ruang kelas SMA Negeri di Pontianak Timur, bukan hanya kebutuhan wilayah, tetapi dalam rangka mengurai kemacetan di Jembatan Tol 1,” ucapnya.
Politisi Golkar Kalbar ini berpikiran bahwa penambahan gedung SMA di Pontianak Timur bukan hanya mengurangi kemacetan, namun bisa mengatasi masalah zona masuk sekolah. Tidak perlu lulusan SMP harus menyeberang ke SMA Negeri di Kecamatan lain. Tamatan SMP di Pontianak Timur bahkan Pontianak Utara bisa tersalurkan dengan sendirinya.
Dari kesimpulan resesnya, kata Hery, aspirasi berkembang dari masyarakat semuanya sangat penting. Mulai aspirasi bantuan usaha UMKM, akses jalan lingkungan, program drainase yang belum memadai untuk mengatasi masalah banjir sampai program pengentasan pengangguran.(den)
