alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Gubernur Sebut Larangan Mudik Kebijakan Nasional 

PONTIANAK – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggugat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (6/5) pagi. Mereka menuntut beberapa hal terkait dengan regulasi larangan mudik Idulfitri di masa pandemi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.

Perwakilan Aksi dari Ikatan mahasiswa Kabupaten Ketapang, Samiaji mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang mereka bawa. Dimana intinya, ketika gubernur menjalankan kebijakan pelarangan mudik harus ada solusi terhadap para mahasiswa.

“Ini menjadi aturan yang berubah-ubah yang dibuat Pak Gubernur. Ketika Pilkada kemarin, mahasiswa disuruh pulang untuk memberikan hak suara pada kampung halamannya. Kemudian wisata dibuka, pusat perbelanjaan dibuka, kemudian ketika lebaran mudik dilarang dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Sambas Minta Jumardi Dibebaskan

Jika larangan mudik akhirnya dicabut, solusi yang dituntut adalah soal pemeriksaan tes cepat (rapid) antigen atau tes usap (swab) PCR, agar digratiskan. Dengan demikian para mahasiswa rantau yang ingin pulang ke kampung halaman tidak perlu mencari biaya tambahan untuk mudik.

“Kemudian, kalau kami dilarang mudik dan tetap tinggal di sini (Pontianak), kami minta ada bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun uang. Ini penting, misalkan mudik dilarang, ada pegangan kami untuk bertahan di Pontianak ini,” tegasnya.

Adapun, menurut Samiaji, pelaksanaan aksi tersebut diikuti sekitar 15 organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kedaerahan serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalbar. Dengan jumlah massa sekitar 100-an orang. Ia memastikan pelaksanaannya sudah menjalani protokol kesehatan. Semua mahasiswa yang hadir wajib menggunakan masker.

Baca Juga :  Potensi Besar, Tenaga Kurang, Belum Mampu Sedot Wisatawan

“Tadi (aspirasi) sudah kami sampaikan dan diterima oleh Bapak Asisten III, kemudian Kadinkes Kalbar. Beliau berdua hadir di tengah kami, menampung aspirasi kami, menjanjikan akan menyampaikan ke Pak Gubernur,” pungkasnya.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan dirinya hanya menjalankan kebijakan nasional atau pemerintah pusat. Untuk itu ia mengajak semua pihak seharusnya bisa bersama-sama mendukung pemerintah dalam upaya pengendalian penularan Covid-19.

“Larangan mudik itu kebijakan nasional, gubernur, bupati, wali kota wajib mematuhinya. Jadi kenapa demo ke gubernur. Harusnya kita bersama fokus menangani Covid-19 agar bisa reda,” katanya singkat.(bar)

PONTIANAK – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggugat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (6/5) pagi. Mereka menuntut beberapa hal terkait dengan regulasi larangan mudik Idulfitri di masa pandemi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.

Perwakilan Aksi dari Ikatan mahasiswa Kabupaten Ketapang, Samiaji mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang mereka bawa. Dimana intinya, ketika gubernur menjalankan kebijakan pelarangan mudik harus ada solusi terhadap para mahasiswa.

“Ini menjadi aturan yang berubah-ubah yang dibuat Pak Gubernur. Ketika Pilkada kemarin, mahasiswa disuruh pulang untuk memberikan hak suara pada kampung halamannya. Kemudian wisata dibuka, pusat perbelanjaan dibuka, kemudian ketika lebaran mudik dilarang dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Baca Juga :  Korban Skimming, Uang Nasabah BRI Raib Dua Juta

Jika larangan mudik akhirnya dicabut, solusi yang dituntut adalah soal pemeriksaan tes cepat (rapid) antigen atau tes usap (swab) PCR, agar digratiskan. Dengan demikian para mahasiswa rantau yang ingin pulang ke kampung halaman tidak perlu mencari biaya tambahan untuk mudik.

“Kemudian, kalau kami dilarang mudik dan tetap tinggal di sini (Pontianak), kami minta ada bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun uang. Ini penting, misalkan mudik dilarang, ada pegangan kami untuk bertahan di Pontianak ini,” tegasnya.

Adapun, menurut Samiaji, pelaksanaan aksi tersebut diikuti sekitar 15 organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kedaerahan serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalbar. Dengan jumlah massa sekitar 100-an orang. Ia memastikan pelaksanaannya sudah menjalani protokol kesehatan. Semua mahasiswa yang hadir wajib menggunakan masker.

Baca Juga :  Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi, Optimalkan Ekspor Komoditas Perkebunan

“Tadi (aspirasi) sudah kami sampaikan dan diterima oleh Bapak Asisten III, kemudian Kadinkes Kalbar. Beliau berdua hadir di tengah kami, menampung aspirasi kami, menjanjikan akan menyampaikan ke Pak Gubernur,” pungkasnya.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan dirinya hanya menjalankan kebijakan nasional atau pemerintah pusat. Untuk itu ia mengajak semua pihak seharusnya bisa bersama-sama mendukung pemerintah dalam upaya pengendalian penularan Covid-19.

“Larangan mudik itu kebijakan nasional, gubernur, bupati, wali kota wajib mematuhinya. Jadi kenapa demo ke gubernur. Harusnya kita bersama fokus menangani Covid-19 agar bisa reda,” katanya singkat.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/