alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Penetapan Calon Golkar Masih Tunggu Hasil Survei

PONTIANAK—DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat masih menunggu hasil survei terakhir untuk penetapan Bacalonkada pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten sekitar 23 Desember 2020 mendatang. Hasil survei kesekian kali dan terakhir bakalan menjadi salah satu rujukannya.

Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkannya belum lama ini.

“Partai Golkar akan melakukan survei kembali pasca Covid-19. Kami akan melihat kader atau tokoh ditugaskan baik dnegan surat tugas atau surat penetapan sementara. Apakah bacalonkada dimaksud tetap menjaga elektabilitas, popularitas dan lainnya. Itu bisa dijawab setelah proses survei,” ucapnya.

Menurutnya Pilkada pada tujug kabupaten di Kalbar, bahwa DPP Golkar sudah mengeluarkan setidaknya 3 SK Penetapan Sementara dan 2 untuk SK penugasan. “Tentunya, kami akan melihat lagi bacalonkada diusung sehingga waktunya sangat tepat ketika akan mengeluarkan SK definitif,” ujarnya.

Baca Juga :  Survei CPCS, Elektabilitas Golkar di Bawah Partai Demokrat

Prasaba menambahkan bahwa DPD Golkar baik tingkat I dan II sudah melakukan pertemuan, baik di internal partai atau lewat jalur komunikasi bersama. Komunikasi terus berjalan untuk dilakukan pematangan sebelum SK definitive Bacalonkada diputuskan.

“Komunikasi sudah dilakukan Ketua DPD 1 Kalbar. Harapannya dalam waktu dekat yakni pertengahan atau akhir Juni, DPD Golkar sudah ada keputusan untuk penetapan bacalonkada dari 7 kabupaten,” ujarnya.

Gambaran umum Bacalonkada diusung Partai Golkar sebenarnya sudah ada. Beberapa waktu lalu di beberapa daerah yang akan bertarung pada Pilkada 7 daerah sudah dikeluarkan SK sementara dan penugasan. Hanya memang seperti Kabupaten Sambas dari DPP Golkar belum mengeluarkan SK sementara atau Surat Tugas.

Baca Juga :  Serapan Anggaran PU Tinggi Dibanding OPD Lain

“Bukan hanya Golkar. Partai lain juga belum. Tentu harus menjadi perhatian semuanya termasuk kami,” tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar ini menambahkan bahwa kemungkinan belum dikeluarkannya SK definitive penetapan bacalonkada mungkin erat kaitannya dengan peta politik ke depan.

Untuk pertarunga pilkada tahun 2023 atau tahun 2024. Tentunya partai-partai politik memiliki strategi politik masing-masing.(den)

PONTIANAK—DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat masih menunggu hasil survei terakhir untuk penetapan Bacalonkada pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 Kabupaten sekitar 23 Desember 2020 mendatang. Hasil survei kesekian kali dan terakhir bakalan menjadi salah satu rujukannya.

Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkannya belum lama ini.

“Partai Golkar akan melakukan survei kembali pasca Covid-19. Kami akan melihat kader atau tokoh ditugaskan baik dnegan surat tugas atau surat penetapan sementara. Apakah bacalonkada dimaksud tetap menjaga elektabilitas, popularitas dan lainnya. Itu bisa dijawab setelah proses survei,” ucapnya.

Menurutnya Pilkada pada tujug kabupaten di Kalbar, bahwa DPP Golkar sudah mengeluarkan setidaknya 3 SK Penetapan Sementara dan 2 untuk SK penugasan. “Tentunya, kami akan melihat lagi bacalonkada diusung sehingga waktunya sangat tepat ketika akan mengeluarkan SK definitif,” ujarnya.

Baca Juga :  Serapan Anggaran PU Tinggi Dibanding OPD Lain

Prasaba menambahkan bahwa DPD Golkar baik tingkat I dan II sudah melakukan pertemuan, baik di internal partai atau lewat jalur komunikasi bersama. Komunikasi terus berjalan untuk dilakukan pematangan sebelum SK definitive Bacalonkada diputuskan.

“Komunikasi sudah dilakukan Ketua DPD 1 Kalbar. Harapannya dalam waktu dekat yakni pertengahan atau akhir Juni, DPD Golkar sudah ada keputusan untuk penetapan bacalonkada dari 7 kabupaten,” ujarnya.

Gambaran umum Bacalonkada diusung Partai Golkar sebenarnya sudah ada. Beberapa waktu lalu di beberapa daerah yang akan bertarung pada Pilkada 7 daerah sudah dikeluarkan SK sementara dan penugasan. Hanya memang seperti Kabupaten Sambas dari DPP Golkar belum mengeluarkan SK sementara atau Surat Tugas.

Baca Juga :  Anggota DPD Soroti Potensi Kerawanan Pilkada

“Bukan hanya Golkar. Partai lain juga belum. Tentu harus menjadi perhatian semuanya termasuk kami,” tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar ini menambahkan bahwa kemungkinan belum dikeluarkannya SK definitive penetapan bacalonkada mungkin erat kaitannya dengan peta politik ke depan.

Untuk pertarunga pilkada tahun 2023 atau tahun 2024. Tentunya partai-partai politik memiliki strategi politik masing-masing.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/