PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menghadapi bahaya virus pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Warga juga masih dihadapkan dengan bahaya hoax soal pandemi. Berseliweran hoax terkait pandemi yang sudah beredar, seperti soal pengobatan, penanganan pandemi sampai soal vaksinasi.
Suib, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengaku terkadang tidak mengerti kenapa orang-orang mau repot membuat hoax di tengah gencarnya pemerintah mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. “Sebab, bisa saja hoax merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi COVID-19,’ ucapnya baru-baru ini di Pontianak.
Dia berpesan supaya masyarakat bisa mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam meluruskan informasi hoax yang banyak beredar. Setidaknya ada intitusi Kemenkes, Kominfo RI di Jakarta. Di Kalbar ada tim Satgas, Pemerintah, Dinkes dan Diskominfo menjadi semacam bahan rujukan supaya masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. “Intinya memang harus dicek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkan,” tukas dia.
Nah ada juga soal keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Diketahui, banyak beredar informasi hoax soal keamanan vaksin hingga membuat masyarakat takut divaksin. Pemerintah melalui tim kesehetannya pastilah sudah memastikan keamanan dari vaksin yang beredar tersebut, khususnyah dalam membentuk antibodi.
Dia menyebutkan bahwa vaksin yang akan dipakai suatu negara harus memperoleh izin oleh otoritas negara tersebut. Di Indonesia, vaksin harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). “Khusus untuk vaksin COVID-19 ini harus mendapatkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Semua vaksin tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan Badan POM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yakni vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50%,” katanya membaca tujukan dari artikel media online nasional.
Nah, seandainya ada dikeluhkan dari vaksinasi mengenai efek samping sepertinya wajar saja terjadi. Efeknya juga ringan dan tidak membuat badan berbahaya. Justru orang-orang dengan penyakit penyerta justru perlu dilindungi vaksin COVID-19. Sebab apabila terinfeksi virus COVID-19, akan memperberat penyakit penyerta yang dideritanya. “Risikonya jauh lebih besar apabila tidak divaksin,” ungkapnya.(den)
PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menghadapi bahaya virus pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Warga juga masih dihadapkan dengan bahaya hoax soal pandemi. Berseliweran hoax terkait pandemi yang sudah beredar, seperti soal pengobatan, penanganan pandemi sampai soal vaksinasi.
Suib, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengaku terkadang tidak mengerti kenapa orang-orang mau repot membuat hoax di tengah gencarnya pemerintah mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. “Sebab, bisa saja hoax merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi COVID-19,’ ucapnya baru-baru ini di Pontianak.
Dia berpesan supaya masyarakat bisa mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam meluruskan informasi hoax yang banyak beredar. Setidaknya ada intitusi Kemenkes, Kominfo RI di Jakarta. Di Kalbar ada tim Satgas, Pemerintah, Dinkes dan Diskominfo menjadi semacam bahan rujukan supaya masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. “Intinya memang harus dicek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkan,” tukas dia.
Nah ada juga soal keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Diketahui, banyak beredar informasi hoax soal keamanan vaksin hingga membuat masyarakat takut divaksin. Pemerintah melalui tim kesehetannya pastilah sudah memastikan keamanan dari vaksin yang beredar tersebut, khususnyah dalam membentuk antibodi.
Dia menyebutkan bahwa vaksin yang akan dipakai suatu negara harus memperoleh izin oleh otoritas negara tersebut. Di Indonesia, vaksin harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). “Khusus untuk vaksin COVID-19 ini harus mendapatkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Semua vaksin tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan Badan POM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yakni vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50%,” katanya membaca tujukan dari artikel media online nasional.
Nah, seandainya ada dikeluhkan dari vaksinasi mengenai efek samping sepertinya wajar saja terjadi. Efeknya juga ringan dan tidak membuat badan berbahaya. Justru orang-orang dengan penyakit penyerta justru perlu dilindungi vaksin COVID-19. Sebab apabila terinfeksi virus COVID-19, akan memperberat penyakit penyerta yang dideritanya. “Risikonya jauh lebih besar apabila tidak divaksin,” ungkapnya.(den)
