Dua Tahun Kepemimpinan Midji-Norsan
PONTIANAK – Tanggal 5 September tepat dua tahun Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji bersama Wakil Gubernur Ria Norsan memimpin provinsi ini. Beberapa program pembangunan sesuai visi misi sudah berhasil diwujudkan, sebagian lagi masih berproses.
Gubernur Sutarmidji mengungkapkan, dalam dua tahun masa kepemimpinannya bersama Ria Norsan, capaian dari target-target pembangunan sudah berjalan dengan baik. Bahkan ada beberapa hal yang capaiannya melebihi target.
Ia yakin ke depan semuanya akan berjalan sesuai dengan visi misi dan program kerja termasuk implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Pemprov Kalbar. Meski diakuinya ada pula program-program yang belum selesai dan terealisasi. “Salah satunya ini dikarenakan kewenangan berada di pemerintah pusat, yaitu untuk pemekaran (DOB) Kapuas Raya dan beberapa kabupaten,” ujarnya.
Namun dipastikan seluruh persyaratan secara administrasi sudah diajukan ke pusat. Dan bahkan untuk pembangunan kantor pemerintahan Kapuas Raya lahannya sudah disiapkan. Termasuk perencanaan pembangunan gedungnya serta pembiayaan oleh Pemprov Kalbar sebagai provinsi induk juga sudah disiapkan. “Bahkan beberapa waktu lalu kami sudah mau pembersihan lahan tapi karena ada Covid-19 terpaksa kami tunda kembali,” terangnya.
Mengenai pemekaran, keputusan akhir memang ada di pemerintah pusat. Ia berjanji akan terus berupaya agar bisa terwujud. Harapannya moratorium pembentukan DOB bisa dihapuskan. “Kami juga sudah komunikasi dengan Komisi II DPR RI, nanti dibawah prakarsa Syarif Abdullah dan beberapa anggota DPR RI dapil Kalbar, kami akan melakukan seminar nasional bagaimana percepatan realisasi Kapuas Raya, saya sangat ingin cepat,” harapnya.
Kemudian pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit (RS) untuk bidang kesehatan. Lalu bidang pendidikan serta transportasi dengan pembangunan jalan, sudah berjalan dengan baik. Untuk RSUD Soedarso sudah mulai dibangun dengan target tahun depan bisa selesai.
“Kemarin ada kendala gagal lelang karena tidak memenuhi persyaratan, ada penawaran yang terlalu rendah dan tidak rasional, contoh ada penawaran buang sampai 20 persen, anggaran Rp99 miliar ditawar Rp79 miliar,” ceritanya.
Selain itu beberapa gedung sekolah juga sudah mulai dibangun. Seperti di tahun ini SMAN 4 Pontianak dibangun kembali. Gedung SMAN 11 Kota Pontianak yang dibangun baru. Serta ada satu SMAN di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas yang juga mulai dibangun.
“Kalau yang lain akan direalisasikan juga untuk peningkatan SDM ada pusat sertifikasi keahlian, itu kami akan ubah balai latihan kerja, itu tidak pas karena sudah tidak zamannya, sekarang pusat sertifikasi untuk meningkatkan daya saing (tenaga kerja),” paparnya.
Untuk meningkatkan daya saing Kalbar, Midji sapaannya mengatakan pertama kali yang harus dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Kedua memotong mata rantai penjualan hasil perkebunan dan pertanian serta pasokan bahan pokok. Termasuk dengan intensifikasi lahan agar hasil pertanian dan perkebunan memiliki harga yang bersaing.
“Dari sektor perizinan juga kami akan terus perbaiki, kami semakin permudah. Akses permodalan dalam rangka pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian,” terangnya.
Berkaitan dengan pembangunan desa, Indeks Desa Mambangun (IDM) dengan lima kategori desa, ditargetkan ada 425 desa mandiri dalam lima tahun pemerintahannya. Dari yang awalnya hanya ada satu desa mandiri, saat ini sudah ada sebanyak 214 desa mandiri. Melihat perkembangannya yang cukup pesat, ia yakin target lima tahun bisa tercapai. “Mengapa perlu status desa mandiri, karena di desa mandiri infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia,” ucapnya.
Dalam lima tahun masa pemerintahannya, ia juga akan mendorong sebanyak mungkin program strategis nasional maseuk ke Kalbar. Seperti yang saat ini berjalan, pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, juga jembatan Kapuas III diharapkan segera diwujudkan. “Kalau jembatan Sungai Sambas Besar setahu saya sudah dianggarkan untuk jalan aksesnya dulu, kemudian baru fisik jembatannya, kami akan kawal,” tegasnya.
Pembangunan jembatan Kapuas I paralel juga dikatakan masuk dalam program strategis nasional. Tinggal bagaimana Pemerintah Kota Pontianak bisa merealisasikan pembebasan lahan. “Kalau saya tidak hanya jembatan Kapuas I tapi sekaligus jalan layangnya yang direncanakan di sekitar itu bisa terwujud, agar kemacetan bisa tertangani,” harapnya.
Mengenai akan beroperasinya pelabuhan internasional Tanjungpura (Kijing), Midji menilai perlu ada pembangunan jalan akses baru. Jalan akses yang lama bisa dikhususkan untuk aktivitas pelabuhan, sementara jalan baru untuk lalu lintas masyarakat antar kabupaten/kota. “Mudah-mudahan tahun depan mulai dibangun, agar tidak menimbulkan kemacetan baru di kawasan pelabuhan itu,” imbuhnya.
Dengan adanya pelabuhan tersebut juga bisa menjadi pintu ekspor Sumber Daya Alam (SDA) Kalbar. Dengan begitu bagi hasil pajak ekspor akan tercatat di Kalbar dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
Midji memaparkan, fokus ke depan juga pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prosesnya sudah berjalan dan memang banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari penrertiban UPT pajak di daerah-daerah. Dari sana ditemukan bahwa, banyak hambatan serta potensi-potensi penyimpangan. Setelah ditertibkan barulah terlihat peningkatan PAD yang cukup signifikan.
“Dalam dua tahun ini, PAD Kalbar meningkat kurang lebih Rp700 miliar. Dari total PAD Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Mudah-mudahan ke depan akan semakin besar, volume APBD awalnya Rp5,4 triliun saat ini Rp6,2 triliun ini lompatan yang signifikan,” katanya.
Midji berjanji bakal mengawal PAD dengan meminta pendampingan Korsupgah KPK. Harapannya potensi pendapatan dari sektor tertentu bisa dimaksimalkan. Salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di perusahaan-prusahaan. “Mungkin ada yang punya seribu kendaraan, hanya catatkan 200 sisanya bodong, ini kami tertibkan dan banyak sekali,” akunya.
Reformasi birokrasi juga dijalankan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Seperti mengurangi pejabat eselon IV, kecuali di instansi tertentu yang memang sangat membutuhkan. “Saya ingin ada reformasi birokrasi yang benar-benar bisa membuat Pemprov Kalbar efisien dan efektivitas dalam pelayanan terjaga,” terangnya.
Program yang belum terealisasi bakal dijekar dalam masa jabatan yang tersisa. Semua program akan dijalankan dengan skala prioritas karena jumlahnya cukup banyak. “Tapi yang vital sudah kami jalankan dengan baik, progresnya cukup baik, karena saya menggunakan beberapa pakar untuk menilai kinerja kami,” tutupnya.(bar)
