alexametrics
25 C
Pontianak
Wednesday, August 17, 2022

Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Paham Intoleran

PONTIANAK – “Paham Intoleransi dapat Mengancam Kebebasan Masyarakat Menjalankan Agam di Indonesia” begitu lah judul materi yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, yang diwakili Koordinator Bidang Intelijen Lukman Hakim Tuasikal, dalam FGD Harmonisasi Umat Beragama dalam rangka meredukasi berkembangnya paham intoleransi pro kekerasan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (6/10).

Dalam penyampaian materi, Lukman Hakim menyebut, aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama akan selalu muncul dari waktu kewaktu dengan berbagai sebab dan latar belakang.

Hal ini, kata dia, tentunya dapat memicu masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan main hakim sediri terhadap suatu aliran kepercayaan yang menyimpang.

Oleh karenanya negara perlu melakukan intervensi dan melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap agama demi terciptanya ketertiban umum.

Menurutnya, adanya penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965, jelas bahwa pada penjelasan pasal 1 agama di Indonesia hanya diakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Baca Juga :  Lapas Pontianak Gagalkan Penyelundupan 51 Gram Sabu

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa apabila ada pelanggaran, Presiden dapat membubarkan organisasi tersebut.

“Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diantaranya adalah di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,” jelasnya.

Sebagai tindakdanjut dari wewenang Kejaksaan tersebut, kata Lukman, Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi dengan membentuk atau memformalkan peran pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan Peraturan Kejaksaan RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 2 Mei 2019.

Adapun maksud dibentuknya Tim Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan konsideran keputusan tersebut antaranya, dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait, untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Baca Juga :  43 Personel Bandara yang Reaktif Tunggu Hasil Swab RT-PCR

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Pakem Pusat di bentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Tim Pakem DaerahTingkat I dibentuk dengan Keputusan Kepala kejaksaaan Tinggi. Tim Pakem Daerah Tingkat II dibentuk dengan Keputusan Kepala kejaksaan Negeri.

Berkaitan dengan fungsi Tim Pakem adalah sifatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Sifat koordinasi disini maksudnya bahwa keanggotan Tim Pakem tidak hanya aparat Kejaksaan saja namun dari instansiinstansi/pejabat pemerintah lain yang tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Pemerintah Provinsi/Daerah, Kodam, Polda, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. (arf)

PONTIANAK – “Paham Intoleransi dapat Mengancam Kebebasan Masyarakat Menjalankan Agam di Indonesia” begitu lah judul materi yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, yang diwakili Koordinator Bidang Intelijen Lukman Hakim Tuasikal, dalam FGD Harmonisasi Umat Beragama dalam rangka meredukasi berkembangnya paham intoleransi pro kekerasan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (6/10).

Dalam penyampaian materi, Lukman Hakim menyebut, aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama akan selalu muncul dari waktu kewaktu dengan berbagai sebab dan latar belakang.

Hal ini, kata dia, tentunya dapat memicu masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan main hakim sediri terhadap suatu aliran kepercayaan yang menyimpang.

Oleh karenanya negara perlu melakukan intervensi dan melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap agama demi terciptanya ketertiban umum.

Menurutnya, adanya penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965, jelas bahwa pada penjelasan pasal 1 agama di Indonesia hanya diakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Baca Juga :  Keluarkan Sulung dari Desa Tertinggal 

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa apabila ada pelanggaran, Presiden dapat membubarkan organisasi tersebut.

“Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diantaranya adalah di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,” jelasnya.

Sebagai tindakdanjut dari wewenang Kejaksaan tersebut, kata Lukman, Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi dengan membentuk atau memformalkan peran pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan Peraturan Kejaksaan RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 2 Mei 2019.

Adapun maksud dibentuknya Tim Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan konsideran keputusan tersebut antaranya, dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait, untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Baca Juga :  Karyawan Industri Padat Karya Prioritas Vaksin Mandiri

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Pakem Pusat di bentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Tim Pakem DaerahTingkat I dibentuk dengan Keputusan Kepala kejaksaaan Tinggi. Tim Pakem Daerah Tingkat II dibentuk dengan Keputusan Kepala kejaksaan Negeri.

Berkaitan dengan fungsi Tim Pakem adalah sifatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Sifat koordinasi disini maksudnya bahwa keanggotan Tim Pakem tidak hanya aparat Kejaksaan saja namun dari instansiinstansi/pejabat pemerintah lain yang tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Pemerintah Provinsi/Daerah, Kodam, Polda, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/