alexametrics
26 C
Pontianak
Friday, May 27, 2022

Kepatuhan Belum Optimal

Penanganan Pandemi

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penanganan Covid-19 berbasis RT dan RW belum berjalan optimal.  Hal ini disebabkan belum optimalnya kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat hingga tingkat bawah itu dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.  “Praktiknya ada beberapa RT dan RW sudah menerapkan protokol kesehatan tapi masih sebagian besar juga belum menerapkannya,” kata Edi di Pontianak, kemarin. Edi mengakui kondisi itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus mendorong masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Antara lain terus mengeduksi dan mensosialisasi ke masyarakat untuk menghadapi masa pandemi Covid-19.  Ia melanjutkan, bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19. Mulai dari upaya menurunkan angka ketertularan, merawat yang terkonfirmasi positif hingga menjaga mereka yang terpapar dengan menyiapkan tempat khusus untuk isolasi.

Baca Juga :  Dekan Faperta Bantah Perambahan Arboretum

Penanganannya pun melibatkan komunitas. Termasuk melibatkan RT dan RW untuk mengawasi masyarakat. “Cuma di lapangan yang bergerak di Satpol PP, TNI dan Polri,” jelas Edi.  Edi berharap RT dan RW berperan aktif dalam memantau aktivitas masyarakat. Sebagai contoh bila ada masyarakat yang menggelar pesta pernikahan. RT maupun RW bisa datang untuk mengecek kapasitas ruangan yang digunakan.  “Jangan sampai kapasitas ruangan 100 orang malah yang diundang datang 500 orang. RT dan RW bisa memberikan saran ke pemilik atau bisa juga ke Satgas Covid-19 Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti,” tambah Edi.

Edi mengatakan mengingatkan jajaran satuan tugas untuk tidak pesimis dalam melakukan penanganan Covid-19 karena melihat perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan.  Belum lagi yang menganggap enteng dan tidak mau diingatkan untuk tetap disiplin dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.  Satgas yang dibentuk Edi melanjutkan juga punya tugas untuk mengedukasi masyarakat terkait kepatuhan terhadap perda yang disusun untuk penanggulangan Covid-19.  “Jika tindakan pelanggaran terhadap perda terus berulang maka berikan sanksi,” tegas Edi.

Baca Juga :  Waspada Penipuan Fintech

Ia melanjutkan hingga saat ini total denda yang terhimpun dari pelanggaran perda mencapai Rp200 juta. Denda itu tidak hanya untuk masyarakat tapi juga pengusaha yang bahkan berulang melakukan pelanggaran.  “Ini menunjukkan sanksi diberikan kepada mereka yang masih mengabaikan protokol kesehatan,”  ucapnya. Edi menambahkan penanganan Covid-19 harus dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan masyarakat. “Tugas pemerintah bagaimana mengutamakan pelayanan kesehatan. Jika ada yang sakit dirawat hingga sembuh. Kemudian menangani mereka yang diisolasi. Tetapi bersama-sama dengan masyarakat yang juga harus patuh terhadap protokol kesehatan,” harap Edi. (mse)

Penanganan Pandemi

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penanganan Covid-19 berbasis RT dan RW belum berjalan optimal.  Hal ini disebabkan belum optimalnya kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat hingga tingkat bawah itu dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.  “Praktiknya ada beberapa RT dan RW sudah menerapkan protokol kesehatan tapi masih sebagian besar juga belum menerapkannya,” kata Edi di Pontianak, kemarin. Edi mengakui kondisi itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus mendorong masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Antara lain terus mengeduksi dan mensosialisasi ke masyarakat untuk menghadapi masa pandemi Covid-19.  Ia melanjutkan, bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19. Mulai dari upaya menurunkan angka ketertularan, merawat yang terkonfirmasi positif hingga menjaga mereka yang terpapar dengan menyiapkan tempat khusus untuk isolasi.

Baca Juga :  Kembangkan Listrik dari Tanaman Talas di Lahan Gambut

Penanganannya pun melibatkan komunitas. Termasuk melibatkan RT dan RW untuk mengawasi masyarakat. “Cuma di lapangan yang bergerak di Satpol PP, TNI dan Polri,” jelas Edi.  Edi berharap RT dan RW berperan aktif dalam memantau aktivitas masyarakat. Sebagai contoh bila ada masyarakat yang menggelar pesta pernikahan. RT maupun RW bisa datang untuk mengecek kapasitas ruangan yang digunakan.  “Jangan sampai kapasitas ruangan 100 orang malah yang diundang datang 500 orang. RT dan RW bisa memberikan saran ke pemilik atau bisa juga ke Satgas Covid-19 Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti,” tambah Edi.

Edi mengatakan mengingatkan jajaran satuan tugas untuk tidak pesimis dalam melakukan penanganan Covid-19 karena melihat perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan.  Belum lagi yang menganggap enteng dan tidak mau diingatkan untuk tetap disiplin dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.  Satgas yang dibentuk Edi melanjutkan juga punya tugas untuk mengedukasi masyarakat terkait kepatuhan terhadap perda yang disusun untuk penanggulangan Covid-19.  “Jika tindakan pelanggaran terhadap perda terus berulang maka berikan sanksi,” tegas Edi.

Baca Juga :  Ketar Ketir Jelang Lebaran

Ia melanjutkan hingga saat ini total denda yang terhimpun dari pelanggaran perda mencapai Rp200 juta. Denda itu tidak hanya untuk masyarakat tapi juga pengusaha yang bahkan berulang melakukan pelanggaran.  “Ini menunjukkan sanksi diberikan kepada mereka yang masih mengabaikan protokol kesehatan,”  ucapnya. Edi menambahkan penanganan Covid-19 harus dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan masyarakat. “Tugas pemerintah bagaimana mengutamakan pelayanan kesehatan. Jika ada yang sakit dirawat hingga sembuh. Kemudian menangani mereka yang diisolasi. Tetapi bersama-sama dengan masyarakat yang juga harus patuh terhadap protokol kesehatan,” harap Edi. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/