alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Masa Covid-19, Internet Belum Ramah ke Disabilitas

PONTIANAK – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengucapkan selamat bertugas kepada tujuh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2021-2026. Apresiasi Komnas Perempuan atas langkah presiden dalam memastikan kepemimpinan perempuan dalam KND. Komposisinya tiga perempuan disabilitas dari tujuh komisioner terpilih dan keterwakilan jenis disabilitas netra, tuli, daksa dan ganda.

Hal tersebut dikatakan Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan RI dalam siaran pers releasenya. Menurut dia kepemimpinan dan keterwakilan perempuan penting mengingat pengalaman dan kerentanan khas berlapis. Perempuan dengan disabilitas terhadap kekerasan dan keterwakilan jenis-jenis disabilitas dapat menjadi kekuatan dalam membangun kelembagaan KND, sebagaimana direkomendasikan Komnas Perempuan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan berlapis sebagai perempuan sebagai penyandang disabilitas. Kerentanan ini kerap bertumpuk dengan kerentanan-kerentanan lainterutama pendidikan rendah, kemiskinan, layanan kesehatan buruk, dan stigma negatif dari masyarakat.

Baca Juga :  Uskup Agustinus: Simbol Keagamaan Kalimantan Patung Yesus Panglima Burung 

Temuan Komnas Perempuan, sambungnya, menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dialami perempuan disabilitas dan anak perempuan seringkali tidak langsung diketahui keluarganya. Itu diketahui setelah ada keluhan kesakitan pada perut atau tubuh korban menunjukkan perubahan yang mengindikasikan kehamilan.

“Temuan tersebut juga menunjukkan usia terbanyak korban antara 8-19 tahun, dimana mereka berada pada masa pendidikan dasar dan menengah,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa sebagian besar perempuan tidak memiliki pengetahuan cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi (kespro). Di saat yang sama, keluarga atau orang tua anak perempuan dengan disabilitas tidak memahami bagaimana mengasuh dan mendidik anak perempuan dengan disabilitas. Penyebabnya karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah dan faktor ekonomi kurang mendukung.

Hingga saat ini, lanjutnya, keberadaan lembaga pendidikan inklusif masih sangat terbatas, khususnya di wilayah pedesaan. Sehingga banyak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas sulit mengakses lembaga pendidikan inklusif yang lokasinya jauh dari rumah.

Baca Juga :  Trotoar Ahmad Yani; Humanis, Ruang Interaksi Publik 

Kendati di masa pandemi Covid-19 ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk jaringan internet semakin luas. Namun penggunaannya belum ramah disabilitas dan tidak tersedia informasi tentang kesehatan reproduksi gampang diakses penyandang disabilitas pada tingkat desa. Kondisi ini diperburuk dengan biaya internet yang tidak dapat dijangkau semua penyandang disabilitas.

Lebih lanjut dikataka bahwa bertolak dari kondisi-kondisi tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar mengembangkan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit jiwa dan panti rehabilitasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di seluruh Tanah Air khususnya daerah-daerah inim fasilitas kesehatan. Selanjutnya memberikan layanan optimal dan inklusif terkait kesehatan reproduksi kepada para perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas.

“Juga mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para tenaga kesehatan dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya. (den/rel)

PONTIANAK – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengucapkan selamat bertugas kepada tujuh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2021-2026. Apresiasi Komnas Perempuan atas langkah presiden dalam memastikan kepemimpinan perempuan dalam KND. Komposisinya tiga perempuan disabilitas dari tujuh komisioner terpilih dan keterwakilan jenis disabilitas netra, tuli, daksa dan ganda.

Hal tersebut dikatakan Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan RI dalam siaran pers releasenya. Menurut dia kepemimpinan dan keterwakilan perempuan penting mengingat pengalaman dan kerentanan khas berlapis. Perempuan dengan disabilitas terhadap kekerasan dan keterwakilan jenis-jenis disabilitas dapat menjadi kekuatan dalam membangun kelembagaan KND, sebagaimana direkomendasikan Komnas Perempuan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan berlapis sebagai perempuan sebagai penyandang disabilitas. Kerentanan ini kerap bertumpuk dengan kerentanan-kerentanan lainterutama pendidikan rendah, kemiskinan, layanan kesehatan buruk, dan stigma negatif dari masyarakat.

Baca Juga :  Observasi Ratusan ABK Explorer Dream di Tiga Hotel

Temuan Komnas Perempuan, sambungnya, menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dialami perempuan disabilitas dan anak perempuan seringkali tidak langsung diketahui keluarganya. Itu diketahui setelah ada keluhan kesakitan pada perut atau tubuh korban menunjukkan perubahan yang mengindikasikan kehamilan.

“Temuan tersebut juga menunjukkan usia terbanyak korban antara 8-19 tahun, dimana mereka berada pada masa pendidikan dasar dan menengah,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa sebagian besar perempuan tidak memiliki pengetahuan cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi (kespro). Di saat yang sama, keluarga atau orang tua anak perempuan dengan disabilitas tidak memahami bagaimana mengasuh dan mendidik anak perempuan dengan disabilitas. Penyebabnya karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah dan faktor ekonomi kurang mendukung.

Hingga saat ini, lanjutnya, keberadaan lembaga pendidikan inklusif masih sangat terbatas, khususnya di wilayah pedesaan. Sehingga banyak perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas sulit mengakses lembaga pendidikan inklusif yang lokasinya jauh dari rumah.

Baca Juga :  Empat Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia

Kendati di masa pandemi Covid-19 ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk jaringan internet semakin luas. Namun penggunaannya belum ramah disabilitas dan tidak tersedia informasi tentang kesehatan reproduksi gampang diakses penyandang disabilitas pada tingkat desa. Kondisi ini diperburuk dengan biaya internet yang tidak dapat dijangkau semua penyandang disabilitas.

Lebih lanjut dikataka bahwa bertolak dari kondisi-kondisi tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar mengembangkan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit jiwa dan panti rehabilitasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di seluruh Tanah Air khususnya daerah-daerah inim fasilitas kesehatan. Selanjutnya memberikan layanan optimal dan inklusif terkait kesehatan reproduksi kepada para perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas.

“Juga mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para tenaga kesehatan dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya. (den/rel)

Most Read

Artikel Terbaru

/