alexametrics
28.9 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Pemerintah Belum Serius Tangani Migor

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dia menyebut, pemerintah belum secara serius menyikapi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.

“Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, sepertinya jalan di tempat,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (7/3).

Menurut Deddy, kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di berbagai daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari Harge Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dia memandang, industri produsen minyak goreng sangat bermasalah. Menurutnya, banyak pihak dirugikan akibat kelangkaan minyak goreng. “Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh,” papar Deddy.

“Saya mendapatkan laporan produsen CPO misalnya, mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng,” ungkap Deddy.

Sementara pada sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku. Padahal jika dilihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51 persen dari total produksi dikuasai oleh hanya empat sampai lima perusahaan.

Baca Juga :  Golkar Desak Mendag Lutfi Bekerja Maksimal Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

“Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu,” papar Deddy.

Deddy mengakui menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA. Mereka bingung dengan berbagai ketidakjelasan aturan, hingga sangat merugikan mereka.

“Terus terang saya pribadi pun merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun. Kita hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi,” cetus Deddy.

Oleh karena itu, Deddy berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para stakeholder terkait dan para pelaku industri. Hal ini dilakukan semata untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

“Terlebih karena kita akan segera memasuki Bulan Puasa yang tentunya akan meningkatkan konsumsi. Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan,” tegas Deddy.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengatakan saat ini produksi migor sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.

Baca Juga :  16-22 Maret Singkawang Gelar Operasi Pasar Migor

“Persediaan sebenarnya tersedia. Selisih kebutuhan ini sudah mendekati normal. Akhir bulan ini secara teoritis sudah cukup,” kata Didid.

Ketika ditanya mengapa kelangkaan migor berlarut-larut, Didid mengatakan ini lantaran kompleksnya persoalan dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng sehingga minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau di masyarakat.

Akan tetapi, kata dia, muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying. Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. “Tapi ini baru terindikasi,” kata dia. Sembari menunggu stabilnya antara permintaan dan ketersediaan barang ini, pemerintah akan menggelar operasi pasar di kabupaten/kota.

Dalam operasi pasar ini masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak curah Rp11.500 per liter. (ant)

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dia menyebut, pemerintah belum secara serius menyikapi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.

“Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, sepertinya jalan di tempat,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (7/3).

Menurut Deddy, kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di berbagai daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari Harge Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dia memandang, industri produsen minyak goreng sangat bermasalah. Menurutnya, banyak pihak dirugikan akibat kelangkaan minyak goreng. “Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh,” papar Deddy.

“Saya mendapatkan laporan produsen CPO misalnya, mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng,” ungkap Deddy.

Sementara pada sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku. Padahal jika dilihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51 persen dari total produksi dikuasai oleh hanya empat sampai lima perusahaan.

Baca Juga :  Minyak Goreng 14 Ribu Sudah Berlaku di Pontianak, Ada Saja Cara Warga Memburu

“Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu,” papar Deddy.

Deddy mengakui menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA. Mereka bingung dengan berbagai ketidakjelasan aturan, hingga sangat merugikan mereka.

“Terus terang saya pribadi pun merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun. Kita hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi,” cetus Deddy.

Oleh karena itu, Deddy berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para stakeholder terkait dan para pelaku industri. Hal ini dilakukan semata untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.

“Terlebih karena kita akan segera memasuki Bulan Puasa yang tentunya akan meningkatkan konsumsi. Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan,” tegas Deddy.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengatakan saat ini produksi migor sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.

Baca Juga :  43 Personel Bandara yang Reaktif Tunggu Hasil Swab RT-PCR

“Persediaan sebenarnya tersedia. Selisih kebutuhan ini sudah mendekati normal. Akhir bulan ini secara teoritis sudah cukup,” kata Didid.

Ketika ditanya mengapa kelangkaan migor berlarut-larut, Didid mengatakan ini lantaran kompleksnya persoalan dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng sehingga minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau di masyarakat.

Akan tetapi, kata dia, muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying. Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. “Tapi ini baru terindikasi,” kata dia. Sembari menunggu stabilnya antara permintaan dan ketersediaan barang ini, pemerintah akan menggelar operasi pasar di kabupaten/kota.

Dalam operasi pasar ini masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak curah Rp11.500 per liter. (ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/