alexametrics
24 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Kanwil DJP Kalbar Lakukan Pengawasan Bersama

PONTIANAK—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat melakukan pengawasan bersama terhadap 166 wajib pajak dari sembilan pemerintah daerah kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan pengawasan bersama.

“Yang nantinya akan diimplementasikan baik melalui pertukaran data, maupun tindak lanjut bersama atas pertukaran data tersebut,” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Ahmad Djamhari  dalam acara Seremonial Penandatanganan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama  (DSPB) Tahap III Tahun 2021 di ruang Rapat Lt. 2 Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Rabu (7/7).

Acara penandatanganan tersebut dilaksanakan secara daring, serta merupakan upaya tindak lanjut dari kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah yang mana terakhir dilakukan penandatanganan pada 21 April lalu.

Baca Juga :  Layanan Tatap Muka DJP Kembali Buka Mulai 15 Juni 2020

“Secara nasional, ada 169 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah ini. Secara khusus di wilayah provinsi Kalimantan Barat sendiri terdapat 11 pemerintah daerah kota maupun kabupaten yang telah melakukan penandatanganan PKS ini,” jelas Djamhari.

Acara ini turut dihadiri juga oleh Kepala Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Fauziah Arsianti.

Dalam sambutannya, Arsianti mengatakan, “Perkembangan Perjanjian Kerja Sama di Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2021 telah melibatkan sejumlah 11 Pemda, 9 Pemda yang pada saat ini hadir dan 2 Pemda di tahun 2020 yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang sebelumnya sudah mengusulkan sejumlah 44 wajib pajak yang akan di lakukan pengawasan bersama.”

Baca Juga :  Penerimaan Pajak 2019 di Kalbar Tumbuh Melambat

“Daftar sasaran pengawasan bersama ini tentunya akan menjadi acuan pemda untuk melakukan permintaan data perpajakan pusat yang diperlukan dalam rangka analisis oleh pemda untuk menguji kepatuhan wajib pajak di daerah,” ungkap Arsianti. (r/*)

PONTIANAK—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat melakukan pengawasan bersama terhadap 166 wajib pajak dari sembilan pemerintah daerah kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan pengawasan bersama.

“Yang nantinya akan diimplementasikan baik melalui pertukaran data, maupun tindak lanjut bersama atas pertukaran data tersebut,” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Ahmad Djamhari  dalam acara Seremonial Penandatanganan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama  (DSPB) Tahap III Tahun 2021 di ruang Rapat Lt. 2 Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Rabu (7/7).

Acara penandatanganan tersebut dilaksanakan secara daring, serta merupakan upaya tindak lanjut dari kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah yang mana terakhir dilakukan penandatanganan pada 21 April lalu.

Baca Juga :  Terpadu Tangani Covid-19 di Seluruh Kelurahan

“Secara nasional, ada 169 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah ini. Secara khusus di wilayah provinsi Kalimantan Barat sendiri terdapat 11 pemerintah daerah kota maupun kabupaten yang telah melakukan penandatanganan PKS ini,” jelas Djamhari.

Acara ini turut dihadiri juga oleh Kepala Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Fauziah Arsianti.

Dalam sambutannya, Arsianti mengatakan, “Perkembangan Perjanjian Kerja Sama di Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2021 telah melibatkan sejumlah 11 Pemda, 9 Pemda yang pada saat ini hadir dan 2 Pemda di tahun 2020 yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang sebelumnya sudah mengusulkan sejumlah 44 wajib pajak yang akan di lakukan pengawasan bersama.”

Baca Juga :  Pastikan Implementasi Sistem Pembayaran PSA Gigi Lancar, BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi ke FKTP

“Daftar sasaran pengawasan bersama ini tentunya akan menjadi acuan pemda untuk melakukan permintaan data perpajakan pusat yang diperlukan dalam rangka analisis oleh pemda untuk menguji kepatuhan wajib pajak di daerah,” ungkap Arsianti. (r/*)

Most Read

Artikel Terbaru

/