alexametrics
30.6 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Buruh Soroti UU Cipta Kerja

Anggap DPR Tergesa-gesa Mengesahkan

PONTIANAK – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman mengaku kecewa kepada DPR RI yang melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja secara tergesa dan tidak memandang saat ini masih terjadi pandemi Covid -19 ini. Sementara omnibus law kluster ketenagakerjaan banyak mendapat penolakan dari buruh atau pekerja.

“Kita juga akan mengkaji lagi dari sembilan pasal keberatan pada saat draf UU kemarin diajukan. Kita kaji apakah masukan kita sudah diakomodir atau belum,” katanya.

Ia menyebutkan, yang menjadi sorotan pihaknya dari sembilan keberatan yang sudah disampaikan kepada pemerintah yakni dalam hal kontrak kerja seumur hidup dan memberikan kemudahan tenaga asing bekerja di Indonesia.

“Kembali, secara umum kita menolak hal-hal yang tidak pro pekerja dan kita akan kaji lebih dalam mana yang sudah diakomodir atau belum,” katanya.

Jamiat (43), pekerja pabrik plastik di Sungai Raya mengatakan bahwa kondisi lapangan kerja di masa Covid-19 makin mempersulit langkah hidup mereka. “Kami tahunya Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya. Isinya apa kami tidak memahami pasti. Tapi dengar-dengar, sebagian pasalnya mencekik buruh kayak kami,” katanya kemarin.

Jamiat menyadari di zaman sekarang dengan sulitnya lapangan kerja, perjuangan para buruh melawan aturan menindas dapat dimakluminya. Jangan hanya dikatakan investasi asing mudah masuk, tetapi nasib pekerja seperti dirinya dipersulit. “Nah kabarnya kalau kami dipensiunkan tidak ada kewajiban kantor bayar pesanggon. Ini bahaya bagi kami. Kami sudah mengantungkan hidup dan pasrah kepada perusahaan,” tukas dia.

Uus, pekerja serabutan menyebutkan ketidaktahuannya tentang UU Omnibus Law barang dan model apa. Menurutnya lapangan kerja gampang cuma untuk kalangan menengah dan atas. “Saya enggak lihat  yang begituan. Yang penting ada dapat duit bisa beli beras untuk anak istri, enggak mikir yang lain,” ujarnya.

Walaupun tidak tahu, dia menilai dan melihat dari kacamata banyak pengamat di televisi bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan berpengaruh positif terhadap hidupnya dan masyarakat kelas bawah seperti dirinya, terutama  klaim Presiden soal tersedianya lapangan pekerjaan karena investasi dipermudah.

Baca Juga :  Bupati Siap Ajukan Lebih Banyak Hutan Adat

“Lapangan pekerjaan  gampang bagi orang berada, susah bagi kaum seperti kami. Keahlian tidak terlalu tinggi, hanya sedang-sedang saja. yang ada juga dapat kerja sedang-sedang atau serabutan,” ucapnya.

Heri,  yang sehari-hari bekerja sebagai sebagai penjual buah, mengaku tidak paham soal Omnibus Law. Dia mengetahui ada banyak aksi demo di Gedung DPR yang dilakukan para buruh. Bagi dirinya, dagangan buah tetap laku dan lancar adalah anugerah luar biasa. “Sering busuk buah dagangan saya, karena pembeli jarang akibat Covid-19,” ucap dia.

Dia sendiri memaklumi jika alasan buruh yang melakukan demo di Jakarta karena menolak undang-undang tersebut dengan alasan merugikan kaum pekerja. “Sekarang mah susah cari kerja. enggak kayak zaman orba, kerja kayu banyak. Sekarang zamannya Corona, banyak di-PHK. Saya mending dagang buah aja dan tetap laku,” ucap pria berumur 36 tahun ini.

Sementara, Abdul seorang Satpam komplek mengaku tidak ada masalah jika maunya pemerintah menambah atau memperbanyak undang-undang. Hanya, katanya, aturan tersebut harus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dia tidak ambil pusing pusing soal berapa banyak anggota DPR RI mau membuat undang-undang. “Mau undang-undang jualan teri kek, undang-undang beras kek. silahkan saja diperbanyak. Yang penting lapangan kerja diperbanyak. Dan nasib kaum seperti kami tidak dibuat susah. Itu saja kok,” ujarnya.

Untuk penyediaan lapangan pekerjaan, memang penting karena beberapa tahun belakangan banyak masyarakat kesulitan mencari lapangan kerja. Kondisi tersbeut kemudian diperparah dengan harga-harga kebutuhan pokok yang ikut merangkak naik. “Beras, telur, ikan dan sayur-mayur pada naik. Namun lapangan kerja susah didapatkan,” tukasnya.

Amri, seorang pekerja kontrak di salah satu perusahaan swasta di Kubu Raya secara tegas menolak UU Ciptaker yang dinilainya menghilangkan hak-hak pekerja tersebut. “Undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha. Tidak ada keberpihakan bagi pekerja seperti kami,” ujarnya.

Baca Juga :  Sutarmidji Hadiri Pernikahan Putri Bupati Kayong Utara

Amri sendiri yang baru lulus dari Universitas Swasta bahkan tidak sependapat soal klaim Pemerintah bahwa Omnibus Law dapat menarik investasi asing sehingga berpengaruh terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Soal pekerjaan terletak pada sumber daya manusia (SDM) daerah dimaksud, keahliaan termasuk tidak berbelitnya pemerintah mengatur perizinan berusaha.

“Kalau syarat-syarat begini dipenuhi pemerintah pusat sampai daerah, maka orang berusaha akan datang. Lihat saja bagaimana vietnam memperkecil dan mempermudah perizinan investor asing masuk ke negaranya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya menilai Undang – Undang Cipta Kerja yang baru disahkan  DPR RI bisa mendukung iklim investasi di Indonesia yang seimbang.

“Kita yakin niat dan tujuan pemerintah baik dengan hadirnya UU Cipta Kerja untuk mendukung iklim investasi yang baik dan juga menjaga keseimbangan antara pengusaha dan pekerja dalam hak dan kewajibannya,” ujarnya di Pontianak, Rabu.

Namun demikian, tambahnya, Apindo juga akan mempelajari lebih dalam dan mematuhi UU Cipta Kerja yang telah di tetap oleh DPR RI sebagai UU. “Apabila ditemukan hal-hal yang merugikan masih ada kesempatan judicial review atau peninjauan ulang,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mengecek dan mempelajari UU Cipta Kerja. “Kita belum bisa memberikan komentar banyak. Kita mempelajari dulu dari pasal – pasal UU Cipta Kerja,” kata dia.

Ia menambahkan selama UU Cipta Kerja berpihak kepada pengusaha dan pekerja maka pihaknya sangat mendukung. “Namun apabila ada pihak yang dirugikan maka perlu ada perbaikan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam regulasi ini,” jelas dia. (ant/den)

Anggap DPR Tergesa-gesa Mengesahkan

PONTIANAK – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman mengaku kecewa kepada DPR RI yang melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja secara tergesa dan tidak memandang saat ini masih terjadi pandemi Covid -19 ini. Sementara omnibus law kluster ketenagakerjaan banyak mendapat penolakan dari buruh atau pekerja.

“Kita juga akan mengkaji lagi dari sembilan pasal keberatan pada saat draf UU kemarin diajukan. Kita kaji apakah masukan kita sudah diakomodir atau belum,” katanya.

Ia menyebutkan, yang menjadi sorotan pihaknya dari sembilan keberatan yang sudah disampaikan kepada pemerintah yakni dalam hal kontrak kerja seumur hidup dan memberikan kemudahan tenaga asing bekerja di Indonesia.

“Kembali, secara umum kita menolak hal-hal yang tidak pro pekerja dan kita akan kaji lebih dalam mana yang sudah diakomodir atau belum,” katanya.

Jamiat (43), pekerja pabrik plastik di Sungai Raya mengatakan bahwa kondisi lapangan kerja di masa Covid-19 makin mempersulit langkah hidup mereka. “Kami tahunya Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya. Isinya apa kami tidak memahami pasti. Tapi dengar-dengar, sebagian pasalnya mencekik buruh kayak kami,” katanya kemarin.

Jamiat menyadari di zaman sekarang dengan sulitnya lapangan kerja, perjuangan para buruh melawan aturan menindas dapat dimakluminya. Jangan hanya dikatakan investasi asing mudah masuk, tetapi nasib pekerja seperti dirinya dipersulit. “Nah kabarnya kalau kami dipensiunkan tidak ada kewajiban kantor bayar pesanggon. Ini bahaya bagi kami. Kami sudah mengantungkan hidup dan pasrah kepada perusahaan,” tukas dia.

Uus, pekerja serabutan menyebutkan ketidaktahuannya tentang UU Omnibus Law barang dan model apa. Menurutnya lapangan kerja gampang cuma untuk kalangan menengah dan atas. “Saya enggak lihat  yang begituan. Yang penting ada dapat duit bisa beli beras untuk anak istri, enggak mikir yang lain,” ujarnya.

Walaupun tidak tahu, dia menilai dan melihat dari kacamata banyak pengamat di televisi bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan berpengaruh positif terhadap hidupnya dan masyarakat kelas bawah seperti dirinya, terutama  klaim Presiden soal tersedianya lapangan pekerjaan karena investasi dipermudah.

Baca Juga :  Nantikan Ide untuk Omnibus Law

“Lapangan pekerjaan  gampang bagi orang berada, susah bagi kaum seperti kami. Keahlian tidak terlalu tinggi, hanya sedang-sedang saja. yang ada juga dapat kerja sedang-sedang atau serabutan,” ucapnya.

Heri,  yang sehari-hari bekerja sebagai sebagai penjual buah, mengaku tidak paham soal Omnibus Law. Dia mengetahui ada banyak aksi demo di Gedung DPR yang dilakukan para buruh. Bagi dirinya, dagangan buah tetap laku dan lancar adalah anugerah luar biasa. “Sering busuk buah dagangan saya, karena pembeli jarang akibat Covid-19,” ucap dia.

Dia sendiri memaklumi jika alasan buruh yang melakukan demo di Jakarta karena menolak undang-undang tersebut dengan alasan merugikan kaum pekerja. “Sekarang mah susah cari kerja. enggak kayak zaman orba, kerja kayu banyak. Sekarang zamannya Corona, banyak di-PHK. Saya mending dagang buah aja dan tetap laku,” ucap pria berumur 36 tahun ini.

Sementara, Abdul seorang Satpam komplek mengaku tidak ada masalah jika maunya pemerintah menambah atau memperbanyak undang-undang. Hanya, katanya, aturan tersebut harus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dia tidak ambil pusing pusing soal berapa banyak anggota DPR RI mau membuat undang-undang. “Mau undang-undang jualan teri kek, undang-undang beras kek. silahkan saja diperbanyak. Yang penting lapangan kerja diperbanyak. Dan nasib kaum seperti kami tidak dibuat susah. Itu saja kok,” ujarnya.

Untuk penyediaan lapangan pekerjaan, memang penting karena beberapa tahun belakangan banyak masyarakat kesulitan mencari lapangan kerja. Kondisi tersbeut kemudian diperparah dengan harga-harga kebutuhan pokok yang ikut merangkak naik. “Beras, telur, ikan dan sayur-mayur pada naik. Namun lapangan kerja susah didapatkan,” tukasnya.

Amri, seorang pekerja kontrak di salah satu perusahaan swasta di Kubu Raya secara tegas menolak UU Ciptaker yang dinilainya menghilangkan hak-hak pekerja tersebut. “Undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha. Tidak ada keberpihakan bagi pekerja seperti kami,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Tangkap 32 Provokator

Amri sendiri yang baru lulus dari Universitas Swasta bahkan tidak sependapat soal klaim Pemerintah bahwa Omnibus Law dapat menarik investasi asing sehingga berpengaruh terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Soal pekerjaan terletak pada sumber daya manusia (SDM) daerah dimaksud, keahliaan termasuk tidak berbelitnya pemerintah mengatur perizinan berusaha.

“Kalau syarat-syarat begini dipenuhi pemerintah pusat sampai daerah, maka orang berusaha akan datang. Lihat saja bagaimana vietnam memperkecil dan mempermudah perizinan investor asing masuk ke negaranya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya menilai Undang – Undang Cipta Kerja yang baru disahkan  DPR RI bisa mendukung iklim investasi di Indonesia yang seimbang.

“Kita yakin niat dan tujuan pemerintah baik dengan hadirnya UU Cipta Kerja untuk mendukung iklim investasi yang baik dan juga menjaga keseimbangan antara pengusaha dan pekerja dalam hak dan kewajibannya,” ujarnya di Pontianak, Rabu.

Namun demikian, tambahnya, Apindo juga akan mempelajari lebih dalam dan mematuhi UU Cipta Kerja yang telah di tetap oleh DPR RI sebagai UU. “Apabila ditemukan hal-hal yang merugikan masih ada kesempatan judicial review atau peninjauan ulang,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mengecek dan mempelajari UU Cipta Kerja. “Kita belum bisa memberikan komentar banyak. Kita mempelajari dulu dari pasal – pasal UU Cipta Kerja,” kata dia.

Ia menambahkan selama UU Cipta Kerja berpihak kepada pengusaha dan pekerja maka pihaknya sangat mendukung. “Namun apabila ada pihak yang dirugikan maka perlu ada perbaikan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam regulasi ini,” jelas dia. (ant/den)

Most Read

Artikel Terbaru

/