alexametrics
28 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

Uang dan Ruang Dilema Tata Ruang

Wajah Kota Pontianak makin cantik. Namun, indahnya kota ini juga meninggalkan jejak persoalan yang baunya makin lama makin tercium. Salah satunya, ihwal penataan ruang kota yang makin rumit. Jika tata ruang saat ini tidak miliki program jangka panjang, bukan tak mungkin tatanan ruang kota ke depan menuju amburadul

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DALAM Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak tentang Tata Ruang, pemerintah sudah memiliki klasifikasi zonasi wilayah. Seperti zona pendidikan, pusat bisnis, pergudangan, dan daerah perekonomian. Namun seiring berkembangnya kota ini, aturan yang ada di dalam Perda Tata Ruang ini pun, telanggar sendirinya.

Kini, zonasi penetapan seperti zona pendidikan justru tak lagi bisa dikatakan sebagai zonanya tempat belajar. Sebab di lokasi itu justru banyak aktivitas layanan jasa termuat. Mau tak mau, suka tak suka, kenyataan sekarang klasifikasi zonasi yang ditetapkan itu berbaur oleh perizinan usaha yang kian masif.

Alhasil posisi Kota Pontianak sekarang tengah berada dalam persimpangan dua jalan. Satu jalan menuju pada geliat perekonomian, satu sisi lagi Pontianak dengan tata ruang menuju amburadul. Agar keduanya bisa jalan berdamping dan dapat menekan terjadinya persoalan yang makin melintang. Sudah semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan pembenahan dengan sadar akan persoalan tata ruang yang kian semrawut mulai dari sekarang. Caranya, mulai dari Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah disahkan sebagai panduannya.

Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono tentunya tak mau melihat kota yang dipimpinnya makin semwarut. Upaya sudah dilakukannya. Penambahan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu visi misinya memimpin kota dan telah bergaung dan nampak. Selain itu, dia juga sudah melakukan penataan trotoar humanis agar wajah kota makin ciamik. Di bibir Sungai Kapuas, ia juga tengah melakukan penataan waterfront. Namun langkah tersebut sebenarnya tak cukup. Karena persoalan nyata yang bakal di hadapi kota ini nanti adalah penataan ruang.

Dengan bertambahnya penduduk, wilayah kota yang padat, menjadi PR Pemkot untuk melakukan penataan ruang. Jika tidak, 5 atau 10 tahun ke depan, Pemkot bakal menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Pemerhati kebijakan pemerintah, Herman Hofi melihat, persoalan penataan ruang di Kota Pontianak sudah saatnya dievaluasi. “Di hari tata ruang ini, harusnya jangan sebatas seremonial perayaan. Momentum ini harus menjadi sarana prasarana evaluasi tata ruang di Pontianak,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (7/11).

Baca Juga :  Kadin Kalbar dan Dinas Peternakan Mantapkan Sinergitas

Menurut mantan Anggota DPRD Kota Pontianak periode lalu, ada banyak persoalan tata ruang. Pertama, menurutnya, tentunya soal administratif. Ketika melihat Perda Tata Ruang dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang ternyata sudah begitu jauh. Oleh sebab itu, menurut dia, perlu peninjauan ulang akan dua perda ini.

Kemudian kondisi existing Kota Pontianak di mana 80 – 85 persen sudah menjadi bangunan. Ia memperkirakan hanya kisaran 10 – 15 persen saja wilayah yang tidak terbangun. Sementara sesuai amanat Undang-Undang, sebanyak 20 persen ruang publik dan 10 persen privasi harus dipenuhi di satu kota. “Tapi saya lihat, RTH kita saat ini sudah tak sampai 30 persen,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, terkait konsistensi tata ruang, di wilayah Kecamatan Pontianak Utara sebenarnya ada beberapa titik sebagai daerah hijau dan serapan air. Tapi ternyata, lokasi tersebut, disesalkan dia, justru berdiri beberapa perumahan. Hal yang dinilai dia menandakan bahwa Pemkot tidak konsisten dengan persoalan tata ruang.

Belum lagi kaitan zonasi di Perda Tata Ruang yang menurut dia, sudah dibagi-bagi wilayahnya. Namun kenyataannya, disesalkan dia bahwa pembagian zonasi itu justru dilanggar tak sengaja oleh Pemkot. “Gaungnya, demi percepatan pembangunan dan menumbuhkan geliat perekonomian di kota barang dan jasa,” sindirnya.

Alhasil, yang dulunya Jalan Suprapto sebagai zona pendidikan, menurut dia, justru tumbuh gedung parkir. Seiring majunya kota, daerah itu pun, dinilai dia, kian tumbuh dengan perkembangan perekonomian. Sama juga di dekat Pasar Flamboyan, di mana, dijelaskan dia bahwa di sana terdapat beberapa sekolah yang sudah tak layak keberadaannya, bila berpatok pada aturan Perda.

Sekarang zonasi yang ditetapkan itu mau tak mau harus berdampingan. “Ini yang saya sebut Perda Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang sudah tak sejalan. Makanya perlu dievaluasi agar seragam dan tidak terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung visi-misi Wali Kota. Di mana salah satunya pandangan orang nomor satu Kota Pontianak tentang persoalan lingkungan hidup diharapkan agar semakin baik. Tapi, kata Herman, ketika tata ruang sudah tak konsisten, maka visi-misi Wali Kota bisa dikatakan tak tercapai.

Baca Juga :  Aulia Alami Kelainan Jantung, Berat Badan Naik Pascaoperasi

Kemudian ia melanjutkan, soal perizinan bangunan perumahan sebenarnya masih memungkinkan jika instansi terkait konsisten dalam aturan. Sebab, diungkapkan dia, setiap bangunan yang berdiri, harus menyisakan 20 persen dari luas lahan untuk penghijauan dan serapan air. Tapi kenyataannya, menurut dia, dinas tak konsisten dalam penerapan aturannya. “Termasuk untuk di lingkungan kantor, hotel rerata tak sampai 20 persen,” sesal dia.

Ia juga menyarankan agar Pemkot segera bekerjasama dengan dua kabupaten tetangga. Dua kabupaten tetangga yang dimaksud yakni Kubu Raya dan Mempawah, untuk membuat Perda bersama berkaitan dengan pengembangan kota. Sebab jika melihat zonasi di Kota Pontianak, menurut dia, tak mungkin lagi bisa dikembangkan.

Menurut Herman, wilayah kabupaten tetangga bisa diajak untuk melakukan kerja sama. Dimisalkan dia seperti persoalan pemakaman di kota kian padat. Alhasil, tak sedikit kelompok yang, menurut dia, mencari lahan pemakaman di kabupaten tetangga. “Harusnya ini dijajaki oleh Pemkot Pontianak buat dikerjasamakan. Tapi ini justru masyarakat mencari lahan pemakaman di sana (kabupaten tetangga, Red). Sama juga soal penataan persampahan. Ke depan bakal menjadi masalah besar, jika tidak ditangani sekarang,” ujarnya.

Kota Pontianak sekarang, kata dia, sudah berada di persimpangan. Satu sisi bagaimana harus menjaga perekonomian tetap bergeliat, namun di sisi lain, tata ruang dinilainya sudah mentok. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dia bahwa pandangan orang akan tata ruang ibukota Pontianak makin tak teratur. Belum lagi, menurut dia, ketika kejadian bencana menghantam Pontianak.

“Di mana ruang evakuasi masyarakat. Harusnya sudah dipikir mulai saat ini. Karena sampai sekarang kita memang tidak punya ruang evakuasi,” ujarnya.

Sebagai dasar pembenahan persoalan tata ruang. Tambah Herman harus dimulai dari penataan keseragaman regulasi yang sudah dibuat. Semuanya, menurut dia, harus disinkronkan. Semua pemangku kebijakan diharapkan diai harus paham tentang Perda Tata Ruang. Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi bertubrukan. (*)

Wajah Kota Pontianak makin cantik. Namun, indahnya kota ini juga meninggalkan jejak persoalan yang baunya makin lama makin tercium. Salah satunya, ihwal penataan ruang kota yang makin rumit. Jika tata ruang saat ini tidak miliki program jangka panjang, bukan tak mungkin tatanan ruang kota ke depan menuju amburadul

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DALAM Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak tentang Tata Ruang, pemerintah sudah memiliki klasifikasi zonasi wilayah. Seperti zona pendidikan, pusat bisnis, pergudangan, dan daerah perekonomian. Namun seiring berkembangnya kota ini, aturan yang ada di dalam Perda Tata Ruang ini pun, telanggar sendirinya.

Kini, zonasi penetapan seperti zona pendidikan justru tak lagi bisa dikatakan sebagai zonanya tempat belajar. Sebab di lokasi itu justru banyak aktivitas layanan jasa termuat. Mau tak mau, suka tak suka, kenyataan sekarang klasifikasi zonasi yang ditetapkan itu berbaur oleh perizinan usaha yang kian masif.

Alhasil posisi Kota Pontianak sekarang tengah berada dalam persimpangan dua jalan. Satu jalan menuju pada geliat perekonomian, satu sisi lagi Pontianak dengan tata ruang menuju amburadul. Agar keduanya bisa jalan berdamping dan dapat menekan terjadinya persoalan yang makin melintang. Sudah semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan pembenahan dengan sadar akan persoalan tata ruang yang kian semrawut mulai dari sekarang. Caranya, mulai dari Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah disahkan sebagai panduannya.

Wali Kota (Wako) Pontianak Edi Rusdi Kamtono tentunya tak mau melihat kota yang dipimpinnya makin semwarut. Upaya sudah dilakukannya. Penambahan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu visi misinya memimpin kota dan telah bergaung dan nampak. Selain itu, dia juga sudah melakukan penataan trotoar humanis agar wajah kota makin ciamik. Di bibir Sungai Kapuas, ia juga tengah melakukan penataan waterfront. Namun langkah tersebut sebenarnya tak cukup. Karena persoalan nyata yang bakal di hadapi kota ini nanti adalah penataan ruang.

Dengan bertambahnya penduduk, wilayah kota yang padat, menjadi PR Pemkot untuk melakukan penataan ruang. Jika tidak, 5 atau 10 tahun ke depan, Pemkot bakal menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Pemerhati kebijakan pemerintah, Herman Hofi melihat, persoalan penataan ruang di Kota Pontianak sudah saatnya dievaluasi. “Di hari tata ruang ini, harusnya jangan sebatas seremonial perayaan. Momentum ini harus menjadi sarana prasarana evaluasi tata ruang di Pontianak,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (7/11).

Baca Juga :  Irigasi Tidak Berfungsi,  Rumah Kebanjiran

Menurut mantan Anggota DPRD Kota Pontianak periode lalu, ada banyak persoalan tata ruang. Pertama, menurutnya, tentunya soal administratif. Ketika melihat Perda Tata Ruang dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang ternyata sudah begitu jauh. Oleh sebab itu, menurut dia, perlu peninjauan ulang akan dua perda ini.

Kemudian kondisi existing Kota Pontianak di mana 80 – 85 persen sudah menjadi bangunan. Ia memperkirakan hanya kisaran 10 – 15 persen saja wilayah yang tidak terbangun. Sementara sesuai amanat Undang-Undang, sebanyak 20 persen ruang publik dan 10 persen privasi harus dipenuhi di satu kota. “Tapi saya lihat, RTH kita saat ini sudah tak sampai 30 persen,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, terkait konsistensi tata ruang, di wilayah Kecamatan Pontianak Utara sebenarnya ada beberapa titik sebagai daerah hijau dan serapan air. Tapi ternyata, lokasi tersebut, disesalkan dia, justru berdiri beberapa perumahan. Hal yang dinilai dia menandakan bahwa Pemkot tidak konsisten dengan persoalan tata ruang.

Belum lagi kaitan zonasi di Perda Tata Ruang yang menurut dia, sudah dibagi-bagi wilayahnya. Namun kenyataannya, disesalkan dia bahwa pembagian zonasi itu justru dilanggar tak sengaja oleh Pemkot. “Gaungnya, demi percepatan pembangunan dan menumbuhkan geliat perekonomian di kota barang dan jasa,” sindirnya.

Alhasil, yang dulunya Jalan Suprapto sebagai zona pendidikan, menurut dia, justru tumbuh gedung parkir. Seiring majunya kota, daerah itu pun, dinilai dia, kian tumbuh dengan perkembangan perekonomian. Sama juga di dekat Pasar Flamboyan, di mana, dijelaskan dia bahwa di sana terdapat beberapa sekolah yang sudah tak layak keberadaannya, bila berpatok pada aturan Perda.

Sekarang zonasi yang ditetapkan itu mau tak mau harus berdampingan. “Ini yang saya sebut Perda Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang sudah tak sejalan. Makanya perlu dievaluasi agar seragam dan tidak terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung visi-misi Wali Kota. Di mana salah satunya pandangan orang nomor satu Kota Pontianak tentang persoalan lingkungan hidup diharapkan agar semakin baik. Tapi, kata Herman, ketika tata ruang sudah tak konsisten, maka visi-misi Wali Kota bisa dikatakan tak tercapai.

Baca Juga :  November, Waspada Banjir hingga Longsor

Kemudian ia melanjutkan, soal perizinan bangunan perumahan sebenarnya masih memungkinkan jika instansi terkait konsisten dalam aturan. Sebab, diungkapkan dia, setiap bangunan yang berdiri, harus menyisakan 20 persen dari luas lahan untuk penghijauan dan serapan air. Tapi kenyataannya, menurut dia, dinas tak konsisten dalam penerapan aturannya. “Termasuk untuk di lingkungan kantor, hotel rerata tak sampai 20 persen,” sesal dia.

Ia juga menyarankan agar Pemkot segera bekerjasama dengan dua kabupaten tetangga. Dua kabupaten tetangga yang dimaksud yakni Kubu Raya dan Mempawah, untuk membuat Perda bersama berkaitan dengan pengembangan kota. Sebab jika melihat zonasi di Kota Pontianak, menurut dia, tak mungkin lagi bisa dikembangkan.

Menurut Herman, wilayah kabupaten tetangga bisa diajak untuk melakukan kerja sama. Dimisalkan dia seperti persoalan pemakaman di kota kian padat. Alhasil, tak sedikit kelompok yang, menurut dia, mencari lahan pemakaman di kabupaten tetangga. “Harusnya ini dijajaki oleh Pemkot Pontianak buat dikerjasamakan. Tapi ini justru masyarakat mencari lahan pemakaman di sana (kabupaten tetangga, Red). Sama juga soal penataan persampahan. Ke depan bakal menjadi masalah besar, jika tidak ditangani sekarang,” ujarnya.

Kota Pontianak sekarang, kata dia, sudah berada di persimpangan. Satu sisi bagaimana harus menjaga perekonomian tetap bergeliat, namun di sisi lain, tata ruang dinilainya sudah mentok. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dia bahwa pandangan orang akan tata ruang ibukota Pontianak makin tak teratur. Belum lagi, menurut dia, ketika kejadian bencana menghantam Pontianak.

“Di mana ruang evakuasi masyarakat. Harusnya sudah dipikir mulai saat ini. Karena sampai sekarang kita memang tidak punya ruang evakuasi,” ujarnya.

Sebagai dasar pembenahan persoalan tata ruang. Tambah Herman harus dimulai dari penataan keseragaman regulasi yang sudah dibuat. Semuanya, menurut dia, harus disinkronkan. Semua pemangku kebijakan diharapkan diai harus paham tentang Perda Tata Ruang. Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi bertubrukan. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/