alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Percepat Hibah Tanah PLBN Aruk

PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat pembahasan proses hibah tanah Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengelola kawasan perbatasan negara. Dengan adanya hak atas tanah yang jelas, pemegang hak berwenang mempergunakan tanah tersebut termasuk bumi, air dan ruang yang berada di atasnya sesuai dengan keperluan penyelenggaraan tugasnya.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta jajaran, Bakeuda Kabupaten Sambas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), PLBN Aruk dan KPKNL Singkawang. Rapat ini diselenggarakan sebagai upaya proaktif Kanwil DJKN untuk mendorong agar proses hibah tanah tersebut dapat segera selesai.

Baca Juga :  Infrastruktur Entikong Mewah, Regulasi Tak Mendukung

Kepala Bidang Aset Pemkab Sambas, Ery Supriandi menjelaskan bahwa  permohonan hibah telah diterima dan telah dilakukan pengukuran ulang bersama dengan BPN Sambas dan PLBN Aruk. Namun demikian, dari hasil pengukuran terdapat perbedaan luas antara yang tertera dalam surat permohonan dengan kenyataan di lapangan.

“Saya harapkan BNPP (PLBN Aruk) untuk mengajukan permohonan hibah kembali sesuai dengan luas yang telah diukur bersama dan telah mendapat rekomendasi dari DJKN, sehingga kami dapat segera memproses hibahnya,” kata Ery.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalbar,  Edward UP Nainggolan menyampaikan akan bersurat kepada BNPP agar segera membuat surat usulan hibah kepada Pemkab Sambas menggunakan luasan yang telah diukur bersama.  “Selain itu, apabila PLBN Aruk masih membutuhkan tanah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, di luar yang telah diukur ulang, dapat mengajukan usulan hibah kembali,” kata Edward. *

Baca Juga :  Harjad Pontianak ke-249, Edi Minta Aparatur Tingkatkan Pelayanan Publik

PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat pembahasan proses hibah tanah Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengelola kawasan perbatasan negara. Dengan adanya hak atas tanah yang jelas, pemegang hak berwenang mempergunakan tanah tersebut termasuk bumi, air dan ruang yang berada di atasnya sesuai dengan keperluan penyelenggaraan tugasnya.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta jajaran, Bakeuda Kabupaten Sambas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), PLBN Aruk dan KPKNL Singkawang. Rapat ini diselenggarakan sebagai upaya proaktif Kanwil DJKN untuk mendorong agar proses hibah tanah tersebut dapat segera selesai.

Baca Juga :  Asap Berdampak pada Pasien Covid-19

Kepala Bidang Aset Pemkab Sambas, Ery Supriandi menjelaskan bahwa  permohonan hibah telah diterima dan telah dilakukan pengukuran ulang bersama dengan BPN Sambas dan PLBN Aruk. Namun demikian, dari hasil pengukuran terdapat perbedaan luas antara yang tertera dalam surat permohonan dengan kenyataan di lapangan.

“Saya harapkan BNPP (PLBN Aruk) untuk mengajukan permohonan hibah kembali sesuai dengan luas yang telah diukur bersama dan telah mendapat rekomendasi dari DJKN, sehingga kami dapat segera memproses hibahnya,” kata Ery.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalbar,  Edward UP Nainggolan menyampaikan akan bersurat kepada BNPP agar segera membuat surat usulan hibah kepada Pemkab Sambas menggunakan luasan yang telah diukur bersama.  “Selain itu, apabila PLBN Aruk masih membutuhkan tanah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, di luar yang telah diukur ulang, dapat mengajukan usulan hibah kembali,” kata Edward. *

Baca Juga :  Kadin Turun Langsung ke Lokasi Banjir, Bagikan 2 Ton Beras dan Sembako

Most Read

Artikel Terbaru

/