alexametrics
30 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Keleluasaan Penggunaan Anggaran Diberikan Kemendagri ke Daerah

PONTIANAK-Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Hasil tersebut didapat pada saat telekonferensi Wali Kota Pontianak bersama kepala daerah seluruh Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri, Rabu (8/4).

“Hasil rapat telekonferensi bersama Kemendagri yang diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat, kami (Pemkot Pontianak) diberikan keleluasaan,” ungkap Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Pemerintah pusat pun mewajibkan setiap Pemda melakukan realokasi anggaran buat penanggulangan covid-19 ini. Kemudian pemerintah pusat juga memberi kelonggaran pemda tentang pengadaan barang dan jasa. “Untuk pengadaan barang dan jasa, kami kebanyakan fokus pada pembelian ADP dan peralatan kesehatan buat penanganan covid-19. Tetapi mekanismenya kami tetap mengutamakan transaparansi dan akuntabilitas, bebas korupsi dan KKN,”tegasnya.

Baca Juga :  New Normal, Fase Baru Hidup Berdamai Dengan Covid-19

Apa yang dilakukan lanjut Edi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Pontianak.

Usai mendapat pengarahan dari Kemendagri, selanjutnya, Pemkot Pontianak dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa akan melibatkan BPKP Kalbar dan aparat pemeriksa internal di lingkup Pemkot Pontianak.

Pengadaan barang dan jasa ini, kata dia mesti cepat dilakukan. Selain itu, ke depan Pemkot Pontianak juga mendapat bantuan APD dan alat kesehatan lainnya dari pemerintah pusat. Namun butuh waktu. Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat ini dimanfaatan buat membeli kelengkapan penanganan covid-19.(iza)

PONTIANAK-Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Hasil tersebut didapat pada saat telekonferensi Wali Kota Pontianak bersama kepala daerah seluruh Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri, Rabu (8/4).

“Hasil rapat telekonferensi bersama Kemendagri yang diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat, kami (Pemkot Pontianak) diberikan keleluasaan,” ungkap Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Pemerintah pusat pun mewajibkan setiap Pemda melakukan realokasi anggaran buat penanggulangan covid-19 ini. Kemudian pemerintah pusat juga memberi kelonggaran pemda tentang pengadaan barang dan jasa. “Untuk pengadaan barang dan jasa, kami kebanyakan fokus pada pembelian ADP dan peralatan kesehatan buat penanganan covid-19. Tetapi mekanismenya kami tetap mengutamakan transaparansi dan akuntabilitas, bebas korupsi dan KKN,”tegasnya.

Baca Juga :  Keroyokan Cegah Corona 

Apa yang dilakukan lanjut Edi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Pontianak.

Usai mendapat pengarahan dari Kemendagri, selanjutnya, Pemkot Pontianak dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa akan melibatkan BPKP Kalbar dan aparat pemeriksa internal di lingkup Pemkot Pontianak.

Pengadaan barang dan jasa ini, kata dia mesti cepat dilakukan. Selain itu, ke depan Pemkot Pontianak juga mendapat bantuan APD dan alat kesehatan lainnya dari pemerintah pusat. Namun butuh waktu. Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat ini dimanfaatan buat membeli kelengkapan penanganan covid-19.(iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/