alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Kalbar Kembangkan Aplikasi Digital Asap

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan aplikasi digital asap sesuai arahan Presiden RI. Aplikasi ini untuk memudahkan dalam memantau atau mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.

“Aplikasi asap digital maksudnya seperti akan dipasang kamera pemantau, supaya bisa mengetahui secara pasti dan secepatnya merespon apabila ada karhutla sehingga bisa dengan cepat memadamkan api agar tidak membesar,” kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat acara Coffe Morning di Aula  Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kamis (8/4) yang diinisiasi Dr. Masyhudi,SH,MH Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar. Tema kegiatan ini yaitu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sutarmidji mengatakan, kasus kebakaran di wilayah Kalbar terjadi tidak mungkin tanpa intervensi dari manusia. Adanya aplikasi digital asap merupakan solusi yang tepat untuk mengetahui pelaku pembakaran itu.

“Kebakaran lahan yang terjadi tidak mungkin tanpa intervensi ulah dari tangan manusia. Maka dari itu, kita harus kembangkan aplikasi asap digital ini, karena aplikasi ini dapat mendeteksi pelaku dengan jelas dan bisa memfokuskan hingga sejauh empat kilometer, sehingga kita bisa mengetahui pelaku yang membakar lahan itu,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, bahwa aplikasi digital asap tersebut akan dipasang di beberapa wilayah, tetapi lebih difokuskan di sekitar Bandara Supadio Pontianak.
“Aplikasi asap digital ini dipasang dan difokuskan di sekitar Supadio, karena karhutla sering terjadi d isitu, sehingga ke depannya bisa dicegah agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sulit Koordinasi Perusahaan Luar Anggota Gapki Kalbar

Ia berharap, kebakaran lahan dapat dicegah bersama-sama untuk menjaga kesinambungan usaha di sektor perkebunan dan demi menjaga kesehatan serta ekonomi bersama.

“Tentu kita tahu dampak dari kebakaran lahan ini sangat berbahaya dari segi apapun, saya berharap agar kebakaran lahan ini dapat dicegah bersama-sama. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah dari pada mengobati, demi menjaga kesehatan serta ekonomi bersama,” katanya.

Masyhudi, Kajati Kalbar menjelaskan, acara coffee morning ini ditujukan untuk mendapat solusi yang permanen agar kejadian karhutla tidak berulang setiap tahunnya. Diharapkan ada kesepahaman dan kesepakatan di antara para pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam mencegah karhutla.

Menurutnya, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban. Hak memanfaatkan hutan sesuai peruntukannya untuk diolah secara ekonomis. Sedangkan kewajibannya antara lain menjaga dan mencegah terjadi kebakaran di lahan miliknya.

Perusahaan harus mempunyai sistem deteksi dini karhutla, alat pencegahan Karhutla dan memiliki Standar Prosedur Operasi ( SPO ). Misalnya, perusahaan wajib memiliki embung-embung dan ada menara pemantau api.

Baca Juga :  Mengenal Beragam Jenis Durian Melalui Festival Durian

“Saya akan melakukan penuntutan secara maksimal, walaupun dirasakan tidak akan menyenangkan bagi korporasi tersebut akan tetapi  itu adalah upaya terakhir yang harus dilakukan agar menjadi pelajaran agar tidak berulang serta diikuti pihak lain,” paparnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan akan diutamakan dilakukan secara persuasif dan preventif. Kejaksaan akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk upaya pencegahan karhutla ini.

Kajati Kalbar menginformasikan bahwa di kejaksaan ada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bisa membantu masyarakat, pengusaha dan instansi pemerintah dalam hal konsultasi permasalahan hukum.

Melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan, dengan syarat-syarat tertentu diberi kewenangan untuk membubarkan perusahan yang berbadan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
Lebih lanjut, Masyhudi mengatakan kejaksaan dalam penegakan hukum tanpa kompromi. Penegakkan hukum tersebut bisa melalui sanksi administrasi, pidana atau perdata.
“Dengan surat kuasa kejaksaan bisa membubarkan perusahaan berbadan hukum, tapi itu adalah tindakan terakhir yang akan kita ambil,” ujar Kajati. (ant/*/r)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan aplikasi digital asap sesuai arahan Presiden RI. Aplikasi ini untuk memudahkan dalam memantau atau mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.

“Aplikasi asap digital maksudnya seperti akan dipasang kamera pemantau, supaya bisa mengetahui secara pasti dan secepatnya merespon apabila ada karhutla sehingga bisa dengan cepat memadamkan api agar tidak membesar,” kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat acara Coffe Morning di Aula  Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kamis (8/4) yang diinisiasi Dr. Masyhudi,SH,MH Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar. Tema kegiatan ini yaitu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sutarmidji mengatakan, kasus kebakaran di wilayah Kalbar terjadi tidak mungkin tanpa intervensi dari manusia. Adanya aplikasi digital asap merupakan solusi yang tepat untuk mengetahui pelaku pembakaran itu.

“Kebakaran lahan yang terjadi tidak mungkin tanpa intervensi ulah dari tangan manusia. Maka dari itu, kita harus kembangkan aplikasi asap digital ini, karena aplikasi ini dapat mendeteksi pelaku dengan jelas dan bisa memfokuskan hingga sejauh empat kilometer, sehingga kita bisa mengetahui pelaku yang membakar lahan itu,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, bahwa aplikasi digital asap tersebut akan dipasang di beberapa wilayah, tetapi lebih difokuskan di sekitar Bandara Supadio Pontianak.
“Aplikasi asap digital ini dipasang dan difokuskan di sekitar Supadio, karena karhutla sering terjadi d isitu, sehingga ke depannya bisa dicegah agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Karhutla Hanguskan SDN 19 Telayar

Ia berharap, kebakaran lahan dapat dicegah bersama-sama untuk menjaga kesinambungan usaha di sektor perkebunan dan demi menjaga kesehatan serta ekonomi bersama.

“Tentu kita tahu dampak dari kebakaran lahan ini sangat berbahaya dari segi apapun, saya berharap agar kebakaran lahan ini dapat dicegah bersama-sama. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah dari pada mengobati, demi menjaga kesehatan serta ekonomi bersama,” katanya.

Masyhudi, Kajati Kalbar menjelaskan, acara coffee morning ini ditujukan untuk mendapat solusi yang permanen agar kejadian karhutla tidak berulang setiap tahunnya. Diharapkan ada kesepahaman dan kesepakatan di antara para pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam mencegah karhutla.

Menurutnya, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban. Hak memanfaatkan hutan sesuai peruntukannya untuk diolah secara ekonomis. Sedangkan kewajibannya antara lain menjaga dan mencegah terjadi kebakaran di lahan miliknya.

Perusahaan harus mempunyai sistem deteksi dini karhutla, alat pencegahan Karhutla dan memiliki Standar Prosedur Operasi ( SPO ). Misalnya, perusahaan wajib memiliki embung-embung dan ada menara pemantau api.

Baca Juga :  BPSDM Gelar Bimtek SIPD Angkatan Kedua

“Saya akan melakukan penuntutan secara maksimal, walaupun dirasakan tidak akan menyenangkan bagi korporasi tersebut akan tetapi  itu adalah upaya terakhir yang harus dilakukan agar menjadi pelajaran agar tidak berulang serta diikuti pihak lain,” paparnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan akan diutamakan dilakukan secara persuasif dan preventif. Kejaksaan akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk upaya pencegahan karhutla ini.

Kajati Kalbar menginformasikan bahwa di kejaksaan ada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bisa membantu masyarakat, pengusaha dan instansi pemerintah dalam hal konsultasi permasalahan hukum.

Melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan, dengan syarat-syarat tertentu diberi kewenangan untuk membubarkan perusahan yang berbadan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
Lebih lanjut, Masyhudi mengatakan kejaksaan dalam penegakan hukum tanpa kompromi. Penegakkan hukum tersebut bisa melalui sanksi administrasi, pidana atau perdata.
“Dengan surat kuasa kejaksaan bisa membubarkan perusahaan berbadan hukum, tapi itu adalah tindakan terakhir yang akan kita ambil,” ujar Kajati. (ant/*/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/