PONTIANAK – Joni Isnaini, resmi dipecat dari jabatannya sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Barat periode 2020-2025. Pemecatan Joni Isnani disampaikan langsung Wakil Ketua Umum Koordinator I, Bidang Organisasi, Komunikasi dan Hukum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan.
Melalui sambungan telepon kepada Pontianak Post, Yukki, mengatakan, pihanya sangat prihatin atas kasus dugaan korupsi yang menimpa Joni Isnaini. Kasus tersebut tentu sangat memukul keluarga besar Kadin Indonesia.
Yukki menyatakan, pihaknya menyerahkan kasus tersebut untuk diproses dan ia menghormati proses-proses hukum yang sedang berlangsung tentu dengan harapan agar kasus tersebut dapat segera disidangkan.
“Kasus yang menimpa Joni Isnaini merupakan persoalan pribadi. Tidak ada sangkut-pautnya dengan jabatannya sebagai ketua umum Kadin Kalbar,” kata Yukki, Minggu (8/5).
Dia mengatakan, berkaitan masalah tersebut, dengan berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka pihaknya sejauh ini telah meminta penjelasan semua pihak yang ada di Kalbar. Dan kemungkinan besar dari fakta-fakta yang ada, maka Kadin Kalbar akan diturunkan statusnya menjadi karateker. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di AD/ART organisasi.
Yukki mengatakan, untuk ketua umum sementara pengganti Joni Isnaini, nantinya akan ditunjuk langsung oleh Kadin Indonesia. Dan selanjutnya Kadin Kalbar memiliki waktu enam bulan melakukan persiapan musyawarah provinsi untuk proses pemilihan calon ketua umum yang baru.
Namun, lanjut Yukki, Karena ketua umum Kadin Indonesia baru kembali dari kunjungan kerja keluar negeri, perkembangan yang terjadi di Kadin Kalbar dalam waktu dekat baru akan disampaikan kepada ketua umum.
“Setelah fakta-fakta disampaikan kepada ketua umum Kadin Indonesia, maka dalam waktu dekat kami akan sampaikan surat keputusan terhadap status Joni Isnaini dari jabatannya sebagai ketua umum Kadin Kalbar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Yukki.
Yukki juga membantah jika selama ini Kadin Indonesia bungkam dan terkesan hendak mempertahankan Joni Isnaini sebagai ketua umum Kadin Kalbar meski tersandung kasus korupsi.
Menurut Yukki, tidak benar jika Kadin Indonesia ingin mempertahankan Joni Isnaini sebagai ketua umum Kadin Kalbar. Karena ada dinamika yang terjadi, maka pihaknya berusaha mendengarkan terlebih dahulu fakta-fakta yang ada.
“Saya berharap kedepannya agar Kadin Kalbar lebih baik lagi. Karena fungsi organisasi adalah sebagai mitra pemerintah daerah dan lainnya untuk membangun Kalbar dengan potensi yang dimiliki,” harap Yukki.
Sementara itu, menanggapi perubahan status Kadin Kalbar menjadi karateker, Wakil Ketua Umum, Zainul Arifin mengatakan, bahwa telah memperjelas status Joni Isnaini, yakni yang bersangkutan telah diberhentikan atau dipecat sebagai ketua umum Kadin Kalbar.
Zainul menyatakan, sikap Kadin Indonesia tersebut sudah tepat dan benar demi menyelamatkan organisasi dan agar roda organisasi dapat terus berjalan, maka dengan pemecatan itu Kadin Kalbar telah diselamatkan.
“Sejak Joni Isnaini ditetapkan sebagai tersangka, Kadin Kalbar menjadi vakum,” kata Zainul.
Setelah status Kadin Kalbar diturunkan, lanjut Zainul, maka Kadin Indonesia akan menunjuk ketua sementara menggantikan Joni Isnaini. Untuk kemudian dilakukan kembali musyawarah provinsi guna memilih kembali ketua umum yang baru.
“Setelah Kadin Indonesia menetapkan pengganti ketua, maka tahap selanjutnya akan dilakukan karateker terhadap Kadin kabupaten dan kota. Setelah itu dibentuk panitia musyawarah provinsi Kadin untuk pemilihan ketua umum,” terang Zainul.
Zainul berharap, dengan diberhentikannya Joni Isnaini sebagai ketua umum Kadin Kalbar dan dibentuknya panitia persiapan musyawarah, Kadin Kalbar dapat memilih calon ketua yang dapat membawa Kadin Kalbar lebih baik.
“Kepada Joni Isnani, kami berterimakasih atas dedikasi yang sudah diberikan selama ini. Dan kami menyarankan untuk fokus dalam menghadapi proses hukum,” ucap Zainul.
Zainul berharap, kedepan siapapun yang dipilih untuk menahkodai Kadin Kalbar dapat merangkul semua pihak. Tidak arogan dan tidak memanfaatkan nama Kadin Kalbar untuk kepentingan pribadi.
“Kadin ini organisasi bagi pengusaha. Oleh karena itu, harus memberi contoh yang baik dan bekerja dengan baik untuk membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi ,” pungkas Zainul. (adg)
