alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Midji Bakal Surati Jokowi, Kewenangan Penanganan Banjir Banyak di Pusat

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan, perlu ada penanganan khusus terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang sudah 70 persen mengalami kerusakan. Dengan kondisi DAS yang rusak menurutnya sedimentasi atau pendangkalan akan lebih cepat terjadi. “Kalau diikuti dengan pengerukan (DAS) yang rutin tidak masalah, sekarang ini kalau tidak salah saya sudah 2-3 tahun terakhir tidak ada pengerukan muara sungai (Kapuas),” ungkapnya.

Midji menyebut saat ini ketika air tidak pasang, ketinggian air di muara hanya tinggal 4,5 meter saja. Kondisi itulah yang membuat kapal-kapal besar tidak bisa masuk dari muara dan harus menunggu ketika air pasang. Lalu kaitannya dengan banjir, daya tampung sungai yang berkurang akibat pendangkalan membuat air otomatis lari ke daratan.

“Sungai itu kan alami tempat menampung air dari daratan. Kalau semakin dangkal, maka air akan semakin naik ke darat, ini yang harus diperhatikan. Ini sudah tiga tahun tidak ada pengerukan setelah kewenangan pengerukan itu pindah ke Kementerian Perhubungan kalau tidak salah saya,” terangnya.

Alasan tidak adanya pengerukan, dikatakan Midji, kemungkinan karena sudah ada Pelabuhan Kijing. Sehingga pemerintah pusat merasa tidak perlu lagi dilakukan pengerukan di muara Sungai Kapuas. “Negara tidak berpikir kalau yang bahaya itu akibatnya menimbulkan banjir, akibat sedimentasi itu,” ucapnya.

Untuk itu dirinya akan menyurati Kementerian PUPR, agar kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Midji berharap anggota DPR RI dapil Kalbar juga bisa menyuarakan hal tersebut. Bahkan Midji juga berencana menyampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Karena menurutnya persoalan banjir harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Kalau misalnya Presiden tanya kondisi banjir di Kalbar, saya akan sampaikan apa adanya. Karena sedimentasi di aliran Sungai Kapuas sudah sangat tinggi akhirnya air lamban turunnya,” katanya.

Harusnya lanjut dia pengerukan muara Sungai Kapuas bisa dilakukan setiap tahun. Atau bisa diteliti terlebih dahulu tingkat kecepatan sedimentasinya. Untuk kemudian menghitung waktu efektif melakukan pengerukan.

“Seperti sekarang ini, turunnya air akan lamban, muara sungai yang ke laut itu dangkal. Bisa-bisa mungkin ketinggiannya sudah sama dengan daratan. Kalau topografinya kita lihat mungkin ketinggiannya levelnya tidak jauh (dengan daratan), maka (air) akan lama (turun),” paparnya.

Selain itu Midji melihat kecepatan sedimentasi DAS Kapuas juga turut dipengaruhi oleh kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Bahkan PETI menurutnya sudah dilakukan terang-terangan menggunakan alat berat atau excavator.

“Saya tidak tahu siapa yang mengurus PETI ini, siapa yang menindak, karena sudah menggunakan excavator, akibatnya lingkungan rusak dan sungai tempat menampung air hujan dan sebagainya itu cepat dangkal,” keluhnya.

Baca Juga :  BRI Liga 1 Resmi Dimulai, BRI Jadi Bagian Sejarah Sepak Bola Nasional

Jika memang PETI masih sulit ditindak, Midji juga akan menyampaikan langsung keluhannya ke pemerintah pusat. “Saya jadi tanda tanya, siapa sih yang sekarang menangani PETI itu, kalau memang di sini (Kalbar) tidak bisa tangani, ya sudah, saya surati saja, minta pusat turun untuk tangani PETI,” bebernya.

Dalam persoalan PETI pihaknya juga sudah berusaha mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Itu agar aktivitasnya mudah dikontrol. Tapi Midji menyayangkan pengajuan WPR juga tak kunjung ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Sampai sekarang Kementerian ESDM tidak ada persetujuan WPR, percuma saja dalam perundang-undangan ada WPR. Tapi kalau untuk swasta yang besar itu cepat mereka beri izin dan sebagainya, giliran WPR susahnya setengah mati,” kesalnya.

Selain DAS Kapuas, solusi jangka panjang penanganan banjir disebutkan dia adalah dengan menjaga hutan. Diakuinya saat ini hutan-hutan di Kalbar sudah banyak yang gundul. Itu terjadi karena beberapa hal. Salah satunya Midji menyoroti pemilik konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak bertanggungjawab. “Karena HTI itu kayunya diambil, tapi tidak ditanam kembali. Mereka sudah tebang semua pohonnya, kemudian tidak ada menanam apapun,” katanya.

Midji mengatakan saat ini semisal ada 10 perusahaan yang mendapat konsesi HTI dan hanya ada satu saja yang menanaminya kembali, itu sudah harus disyukuri. Karena sejauh ini nyatanya tidak ada sama sekali. “Akibatnya, pohon sudah ditebang. Bahkan ada yang menunggak iuran hasil hutan dan cukup besar, sekian juta US Dollar,” ucapnya.

Lagi-lagi persoalan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Midji sudah pernah mengajukan agar HGU konsesi HTI yang tidak digunakan dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun proses tersebut masih terus berjalan.

“Harusnya (konsesi) diserahkan kepada mereka yang mau mengelolanya, makanya sekarang ada hutan sosial, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan ini itu, tapi itu semua mana ada lagi hutannya, semuanya sudah semak belukar. Harusnya mereka ini menanam kembali,” paparnya.

Selain HTI, kemudian ada perkebunan sawit. Jenis perkebunan monokultur seperti sawit memang menurutnya membutuhkan banyak air dan tidak bisa menyimpan air. “Ini kan pohon-pohon untuk menyimpan air atau resapan air sudah banyak tidak ada, artinya air itu lepas saja. Daerah resapan air sudah semakin berkurang,” terangnya.

Belum lagi yang terakhir disebutkan Midji ada pertambangan. Seperti yang cukup banyak di Kalbar adalah pertambangan bauksit. Banyak perusahaan tidak menjalankan kewajiban reklamasi pasca tambang. Padahal kegiatan pertambangan sangat banyak membuat penurunan lahan.

Baca Juga :  Banjir Kiriman Datang, Warga Bantaran Sungai Landak Terendam

“Realisasi (ekspor bauksit) sekitar 25 juta ton (per tahun). Kalau 25 juta ton itu mereka gali satu meter (per ton), artinya ada 25 juta meter persegi lahan yang turun. Begitu saja menghitungnya, jadi penurunan lahan, sudah berapa banyak?” tanyanya.

Untuk hal ini daerah tidak bisa berbuat banyak. Karena dikatakan Midji hampir semua urusan pertambangan diatur oleh Kementerian ESDM, seperti jumlah atau kuota tambang. Lalu izin ekspornya juga diatur oleh Kementerian Perdagangan. Termasuk soal kewajiban reklamasi harusnya bisa dikontrol oleh Inspektur Tambang.

“Jadi kita (daerah) hanya nunggu banjirnya kapan. Reklamasi itu (pengawasannya) inspektur tambang, itu kan aparatur mereka (kementerian). Tambang ini tidak ada lagi (urusan) di provinsi. Makanya saya minta pajak air permukaan mereka harus bayar, tahun depan mau saya naikkan lagi pajak itu. Kita tidak dapat apa-apa. Sama dengan perkebunan, tak dapat apa-apa kita,” tutupnya.

Mitigasi Terukur

Sutarmidji menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai langkah mengatasi bencana banjir di provinsi ini. Terutama untuk wilayah permukiman warga yang terletak di bantaran sungai menurutnya perlu ada mitigasi secara terukur.

Menurut Midji, wilayah seperti di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu memang cukup banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Baik itu Sungai Kapuas atau anak-anak sungai Kapuas lainnya yang cukup besar. Untuk itu ia berharap ke depan pemerintah kabupaten harus membuat basis data tentang bencana banjir.

“Database-nya begini, kalau ketinggian air misalnya naik satu meter dari permukaan sungai, (warga) yang terdampak berapa banyak, terutama yang tinggal di bantaran sungai. Itu harus by name by address. Kalau air naik satu meter berapa banyak yang terdampak, kalau naik dua meter berapa banyak yang terdampak, seterusnya per setengah meter,” ungkapnya.

Jika data tersebut ada di setiap daerah, menurutnya akan lebih mudah untuk mengalokasikan bantuan ketika terjadi banjir. Langkah penanganan bisa lebih tepat dan terukur, termasuk dalam hal persiapan tempat-tempat pengungsian. Ia berharap semua daerah bisa menyiapkan data tersebut.

“Kalau misalnya air sudah naik dua meter, sudah harus siap tempat pengungsian. Kemarin yang sudah akan menyiapkan database banjir ini Kabupaten Sekadau. Karena masyarakat banyak tinggal di bantaran Sungai Sekadau,” katanya. (bar)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan, perlu ada penanganan khusus terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang sudah 70 persen mengalami kerusakan. Dengan kondisi DAS yang rusak menurutnya sedimentasi atau pendangkalan akan lebih cepat terjadi. “Kalau diikuti dengan pengerukan (DAS) yang rutin tidak masalah, sekarang ini kalau tidak salah saya sudah 2-3 tahun terakhir tidak ada pengerukan muara sungai (Kapuas),” ungkapnya.

Midji menyebut saat ini ketika air tidak pasang, ketinggian air di muara hanya tinggal 4,5 meter saja. Kondisi itulah yang membuat kapal-kapal besar tidak bisa masuk dari muara dan harus menunggu ketika air pasang. Lalu kaitannya dengan banjir, daya tampung sungai yang berkurang akibat pendangkalan membuat air otomatis lari ke daratan.

“Sungai itu kan alami tempat menampung air dari daratan. Kalau semakin dangkal, maka air akan semakin naik ke darat, ini yang harus diperhatikan. Ini sudah tiga tahun tidak ada pengerukan setelah kewenangan pengerukan itu pindah ke Kementerian Perhubungan kalau tidak salah saya,” terangnya.

Alasan tidak adanya pengerukan, dikatakan Midji, kemungkinan karena sudah ada Pelabuhan Kijing. Sehingga pemerintah pusat merasa tidak perlu lagi dilakukan pengerukan di muara Sungai Kapuas. “Negara tidak berpikir kalau yang bahaya itu akibatnya menimbulkan banjir, akibat sedimentasi itu,” ucapnya.

Untuk itu dirinya akan menyurati Kementerian PUPR, agar kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Midji berharap anggota DPR RI dapil Kalbar juga bisa menyuarakan hal tersebut. Bahkan Midji juga berencana menyampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Karena menurutnya persoalan banjir harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Kalau misalnya Presiden tanya kondisi banjir di Kalbar, saya akan sampaikan apa adanya. Karena sedimentasi di aliran Sungai Kapuas sudah sangat tinggi akhirnya air lamban turunnya,” katanya.

Harusnya lanjut dia pengerukan muara Sungai Kapuas bisa dilakukan setiap tahun. Atau bisa diteliti terlebih dahulu tingkat kecepatan sedimentasinya. Untuk kemudian menghitung waktu efektif melakukan pengerukan.

“Seperti sekarang ini, turunnya air akan lamban, muara sungai yang ke laut itu dangkal. Bisa-bisa mungkin ketinggiannya sudah sama dengan daratan. Kalau topografinya kita lihat mungkin ketinggiannya levelnya tidak jauh (dengan daratan), maka (air) akan lama (turun),” paparnya.

Selain itu Midji melihat kecepatan sedimentasi DAS Kapuas juga turut dipengaruhi oleh kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Bahkan PETI menurutnya sudah dilakukan terang-terangan menggunakan alat berat atau excavator.

“Saya tidak tahu siapa yang mengurus PETI ini, siapa yang menindak, karena sudah menggunakan excavator, akibatnya lingkungan rusak dan sungai tempat menampung air hujan dan sebagainya itu cepat dangkal,” keluhnya.

Baca Juga :  Tampil Cantik Bupati Karolin dengan Pakaian Bermotif Khas Dayak

Jika memang PETI masih sulit ditindak, Midji juga akan menyampaikan langsung keluhannya ke pemerintah pusat. “Saya jadi tanda tanya, siapa sih yang sekarang menangani PETI itu, kalau memang di sini (Kalbar) tidak bisa tangani, ya sudah, saya surati saja, minta pusat turun untuk tangani PETI,” bebernya.

Dalam persoalan PETI pihaknya juga sudah berusaha mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Itu agar aktivitasnya mudah dikontrol. Tapi Midji menyayangkan pengajuan WPR juga tak kunjung ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Sampai sekarang Kementerian ESDM tidak ada persetujuan WPR, percuma saja dalam perundang-undangan ada WPR. Tapi kalau untuk swasta yang besar itu cepat mereka beri izin dan sebagainya, giliran WPR susahnya setengah mati,” kesalnya.

Selain DAS Kapuas, solusi jangka panjang penanganan banjir disebutkan dia adalah dengan menjaga hutan. Diakuinya saat ini hutan-hutan di Kalbar sudah banyak yang gundul. Itu terjadi karena beberapa hal. Salah satunya Midji menyoroti pemilik konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak bertanggungjawab. “Karena HTI itu kayunya diambil, tapi tidak ditanam kembali. Mereka sudah tebang semua pohonnya, kemudian tidak ada menanam apapun,” katanya.

Midji mengatakan saat ini semisal ada 10 perusahaan yang mendapat konsesi HTI dan hanya ada satu saja yang menanaminya kembali, itu sudah harus disyukuri. Karena sejauh ini nyatanya tidak ada sama sekali. “Akibatnya, pohon sudah ditebang. Bahkan ada yang menunggak iuran hasil hutan dan cukup besar, sekian juta US Dollar,” ucapnya.

Lagi-lagi persoalan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Midji sudah pernah mengajukan agar HGU konsesi HTI yang tidak digunakan dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun proses tersebut masih terus berjalan.

“Harusnya (konsesi) diserahkan kepada mereka yang mau mengelolanya, makanya sekarang ada hutan sosial, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan ini itu, tapi itu semua mana ada lagi hutannya, semuanya sudah semak belukar. Harusnya mereka ini menanam kembali,” paparnya.

Selain HTI, kemudian ada perkebunan sawit. Jenis perkebunan monokultur seperti sawit memang menurutnya membutuhkan banyak air dan tidak bisa menyimpan air. “Ini kan pohon-pohon untuk menyimpan air atau resapan air sudah banyak tidak ada, artinya air itu lepas saja. Daerah resapan air sudah semakin berkurang,” terangnya.

Belum lagi yang terakhir disebutkan Midji ada pertambangan. Seperti yang cukup banyak di Kalbar adalah pertambangan bauksit. Banyak perusahaan tidak menjalankan kewajiban reklamasi pasca tambang. Padahal kegiatan pertambangan sangat banyak membuat penurunan lahan.

Baca Juga :  Banjir Landak Berangsur Surut, Sejumlah Fasilitas Umum Rusak

“Realisasi (ekspor bauksit) sekitar 25 juta ton (per tahun). Kalau 25 juta ton itu mereka gali satu meter (per ton), artinya ada 25 juta meter persegi lahan yang turun. Begitu saja menghitungnya, jadi penurunan lahan, sudah berapa banyak?” tanyanya.

Untuk hal ini daerah tidak bisa berbuat banyak. Karena dikatakan Midji hampir semua urusan pertambangan diatur oleh Kementerian ESDM, seperti jumlah atau kuota tambang. Lalu izin ekspornya juga diatur oleh Kementerian Perdagangan. Termasuk soal kewajiban reklamasi harusnya bisa dikontrol oleh Inspektur Tambang.

“Jadi kita (daerah) hanya nunggu banjirnya kapan. Reklamasi itu (pengawasannya) inspektur tambang, itu kan aparatur mereka (kementerian). Tambang ini tidak ada lagi (urusan) di provinsi. Makanya saya minta pajak air permukaan mereka harus bayar, tahun depan mau saya naikkan lagi pajak itu. Kita tidak dapat apa-apa. Sama dengan perkebunan, tak dapat apa-apa kita,” tutupnya.

Mitigasi Terukur

Sutarmidji menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai langkah mengatasi bencana banjir di provinsi ini. Terutama untuk wilayah permukiman warga yang terletak di bantaran sungai menurutnya perlu ada mitigasi secara terukur.

Menurut Midji, wilayah seperti di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu memang cukup banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Baik itu Sungai Kapuas atau anak-anak sungai Kapuas lainnya yang cukup besar. Untuk itu ia berharap ke depan pemerintah kabupaten harus membuat basis data tentang bencana banjir.

“Database-nya begini, kalau ketinggian air misalnya naik satu meter dari permukaan sungai, (warga) yang terdampak berapa banyak, terutama yang tinggal di bantaran sungai. Itu harus by name by address. Kalau air naik satu meter berapa banyak yang terdampak, kalau naik dua meter berapa banyak yang terdampak, seterusnya per setengah meter,” ungkapnya.

Jika data tersebut ada di setiap daerah, menurutnya akan lebih mudah untuk mengalokasikan bantuan ketika terjadi banjir. Langkah penanganan bisa lebih tepat dan terukur, termasuk dalam hal persiapan tempat-tempat pengungsian. Ia berharap semua daerah bisa menyiapkan data tersebut.

“Kalau misalnya air sudah naik dua meter, sudah harus siap tempat pengungsian. Kemarin yang sudah akan menyiapkan database banjir ini Kabupaten Sekadau. Karena masyarakat banyak tinggal di bantaran Sungai Sekadau,” katanya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/