alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Serapan Anggaran Hanya 83 Persen, Dewan Soroti Kinerja PUPR Kalbar

PONTIANAK—Komisi IV DPRD Kalimantan Barat juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya pada rapat evaluasi internal komisi dan rapat kerja.

Ada beberapa OPD dikritisi, tetapi sorotan lebih mengarah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar terkait serapan APBD 2019 hingga 31 Desember hanya mencapai 83 persen.

Itu dikatakan Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, usai Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas PUPR Kalbar.

”Harus dievaluasi dan diperbaiki, supaya tidak terulang pada tahun anggaran 2020 ke depan. Aspek kurang lancar harus diperbaiki. Kami (Komisi IV) juga mengoptimakan fungsi pengawasan di lapangan,” katanya kemarin di ruang kerja.

Baca Juga :  Warkop dan Kafe Tutup Pukul 21.00 WIB

Komisi IV sebagai mitra kerja Dinas PUPR, mengevaluasi belum maksimalnya masalah serapan anggaran. Ini sekaligus sebagai fungsi kontrol juga kuantitas dan kualitas pekerjaan di lapangan.

”Kami sarankan ke PUPR harus jadi bahan perbaikan, supaya ke depan semua serba lancar dan tidak ada kendala,” tutur politisi NasDem Kalbar ini.

Hasil reses wakil rakyat yang duduk di Komisi IV di lapangan ternyata banyak suara dari masyarakat meminta infrastruktur jalan dan jembatan untuk dianggarkan di APBD. Aspek penanganan hendaknya mengutamakan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Infrastruktur jadi salah satu janji politik Kepala Daerah Kalbar ketika berkampanye dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD. Target visi-misi tersebut harus dioptimalkan agar berdaya guna bagi masyarakat,” tukasnya.(den)

Baca Juga :  Bakso 21 Tak Mengandung Babi, Labkes Luruskan Berita Hoaks

PONTIANAK—Komisi IV DPRD Kalimantan Barat juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya pada rapat evaluasi internal komisi dan rapat kerja.

Ada beberapa OPD dikritisi, tetapi sorotan lebih mengarah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar terkait serapan APBD 2019 hingga 31 Desember hanya mencapai 83 persen.

Itu dikatakan Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, usai Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas PUPR Kalbar.

”Harus dievaluasi dan diperbaiki, supaya tidak terulang pada tahun anggaran 2020 ke depan. Aspek kurang lancar harus diperbaiki. Kami (Komisi IV) juga mengoptimakan fungsi pengawasan di lapangan,” katanya kemarin di ruang kerja.

Baca Juga :  Corona, Revisi Belanja Program Fisik Berbiaya Besar

Komisi IV sebagai mitra kerja Dinas PUPR, mengevaluasi belum maksimalnya masalah serapan anggaran. Ini sekaligus sebagai fungsi kontrol juga kuantitas dan kualitas pekerjaan di lapangan.

”Kami sarankan ke PUPR harus jadi bahan perbaikan, supaya ke depan semua serba lancar dan tidak ada kendala,” tutur politisi NasDem Kalbar ini.

Hasil reses wakil rakyat yang duduk di Komisi IV di lapangan ternyata banyak suara dari masyarakat meminta infrastruktur jalan dan jembatan untuk dianggarkan di APBD. Aspek penanganan hendaknya mengutamakan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Infrastruktur jadi salah satu janji politik Kepala Daerah Kalbar ketika berkampanye dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD. Target visi-misi tersebut harus dioptimalkan agar berdaya guna bagi masyarakat,” tukasnya.(den)

Baca Juga :  Miliki Ribuan Butir Ekstasi, Wanita Cantik Ini Diamankan Polisi

Most Read

Artikel Terbaru

/