PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sukses menduduki peringkat lima besar nasional untuk realisasi pendapatan dan juga belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Dari data final yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pendapatan Kalbar berada di posisi keempat dengan realisasi 107,87 persen. Sementara untuk belanja, Kalbar berada di posisi ketiga dengan realisasi 95,53 persen.
Keberhasilan Kalbar menggandengkan pendapatan dan belanja berada di lima besar nasional menjadi luar biasa, karena itu tak terjadi di provinsi lain se-Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya, meski dari sisi pendapatan berada di peringkat pertama, namun untuk realisasi belanjanya justru di peringkat 32 (zona merah) dari 34 provinsi.
Begitu pula dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel). Meski realisasi pendapatannya di posisi nomor dua, tapi dari sisi belanja provinsi tersebut berada di peringkat 31. Demikian juga Sulawesi Tenggara (Sulteng) yang realisasi pendapatannya berada di peringkat tiga, tapi realisasi belanjanya justru masih cukup rendah di peringkat ke-24. Data ini mengindikasikan bahwa jika dilihat dari kinerja lima provinsi yang realisasi pendapatannya paling tinggi, Kalbar masih yang terbaik.
Menanggapi capaian itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya di Pemprov Kalbar, karena telah menunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2022.
“Saya mengajak (pemerintah) kabupaten/kota se-Kalbar untuk menunjukkan kemampuan kita dalam menyerap anggaran dan merealisasikan pendapatan. Capaian ini menunjukkan kita (Kalbar) bisa, kalau mau,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Senin (9/1).
Untuk itu, Sutarmidji mengajak masyarakat agar tetap optimis dalam menyongsong tahun 2023, yang mana seperti diberitakan bahwa akan terjadi ketidakpastian ekonomi global. Melihat capaian di tahun 2022, ia mengatakan baik pendapatan maupun penyerapan anggaran, Pemprov Kalbar sudah baik.
“Jadi, capaian Pemprov Kalbar, baik penyerapan anggaran maupun capaian dari pendapatan itu luar biasa. Harapan saya, di tahun 2023 ekonomi Kalbar khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa tumbuh seperti tahun 2022. Kalaupun meleset, ya kurang lebihlah,” katanya.
Optimisme Gubernur Sutarmidji itu berlandaskan pada hasil capaian pemprov. Salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PAD mencapai Rp700 miliar lebih.
“Saya berterima kasih kepada semua Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT di lingkungan Pemprov Kalbar, karena capaian baik dari penyerapan anggaran maupun capaian PAD itu luar biasa. Tahun ini dibandingkan tahun lalu PAD itu meningkat lebih dari Rp700 miliar,” tambahnya.
Dengan capaian PAD yang besar itu, dirinya akan memprioritaskan pengalokasian anggaran di tahun 2023 pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Terkait pendapatan, sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar Mohammad Bari mengungkapkan, pihaknya telah berhasil mencatatkan capaian positif sepanjang tahun 2022. Dari target pendapatan Rp5,65 triliun, realisasinya mencapai Rp6,09 triliun atau sebesar 107,87 persen.
Bari menjelaskan, pendapatan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2022 tercapai dengan realisasi yang sangat baik. “Ini tidak terlepas dari komitmen Bapak Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan,” ungkapnya.
Bari mengatakan, capaian pendapatan daerah pada 2022 menunjukkan hal yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Pada 2022 ini untuk pendapatan keseluruhan kita (Kalbar) berada pada angka 107,87 persen,” katanya.
Ia lantas menjabarkan komponen pendapatan yang disumbangkan dari pemprov, yakni PAD dengan realisasi mencapai 111,48 persen, atau sebesar Rp3,21 triliun dari target Rp2,88 triliun. Komponen PAD sendiri terbagi lagi menjadi pajak daerah dengan realisasi 110,12 persen, atau sebesar Rp2,67 triliun dari target Rp2,42 triliun.
“Dibandingkan tahun lalu, kami dapat meningkatkan PAD sebesar Rp700 miliar,” tambahnya.
Adapun sektor-sektor penyumbang pajak daerah yang berhasil overtarget, pertama yakni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan capaian 108,86 persen, atau Rp732 miliar dari target Rp672 miliar. Lalu yang kedua ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dari target Rp661 miliar, realisasinya mencapai Rp801 miliar atau 121,21 persen. Selanjutnya Pajak Air Permukaan (PAP) yang targetnya Rp16 miliar, berhasil tercapai Rp20 miliar atau 125,03 persen. Kemudian pajak rokok, dari target Rp380 miliar, berhasil mencapai realisasi Rp426 miliar atau 111,98 persen.
“Selain pajak daerah, ada retribusi daerah. Kami juga overtarget 153,78 persen, dari target Rp9,31 miliar. Realisasi berhasil mencapai Rp14,32 miliar. Ini capaian yang memuaskan pada tahun 2022,” jelasnya.
Capaian itu, menurut Bari, tak terlepas dari komitmen Gubernur Kalbar yang selalu mendorong Bapenda untuk berkinerja lebih baik serta selalu mendorong optimalisasi dari realisasi pendapatan daerah di Kalbar. Jika melihat tren ke depan, lanjut dia, pada 2023 ada peningkatan target hampir di semua mata pajak.
“Kami optimis. Pada 2023 kami akan terus berupaya dan paling tidak bisa mencapai seperti pada 2022, bahkan lebih baik. Kami terus berupaya untuk menggali potensi yang ada, baik pajak daerah maupun yang lainnya. Termasuk dana transfer, kami selalu berkomunikasi ke kementerian,” pungkasnya. (bar)
