alexametrics
25.3 C
Pontianak
Friday, August 12, 2022

Kewenangan DKP Provinsi dan Kabupaten Dibatasi

PONTIANAK–Kewenangan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dengan Kabupaten/Kota sudah dibatasi oleh Kementriaan Kelautan dan Perikanan RI. Jalur air laut merupakan hak DKP Provinsi. Sementara jalur air tawar (air sungai) merupakan hak DKP Kabupaten/Kota.

Hal tersebut akhirnya menjadi kekalutan Komisi II DPRD Kalbar. Melalui Wakil Ketuanya, Sueb menjelaskan bahwa kewenangan DKP Provinsi, Kabupaten/Kota tidak seperti dulu lagi. “Poin pembatasan kewenangan, juga membatasi bantuan kepada nelayan. Beda dengan dulu. Sekarang ruang gerak DKP Provinsi dengan Kabupaten/Kota sudah berbeda. Ada istilah air asin dan air tawar,” katanya baru-baru ini di Pontianak.

Pembatasan kewenangan tersebut, juga membatasi gerak nelayan. Misalnya ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kalbar ternyata jauh dari kebutuhan BBM untuk nelayan se-Kalbar. Dengan banyaknya spot daerah laut dan sungai, termasuk pulau SPBN yang ada hanya 8 buah. “Artinya SPBN tidak mencukup kebutuhan BBM solar se-Kalbar,” ujarnya.

Baca Juga :  Midji Tegaskan Bahwa Pengadaan Ambulans Infeksius Bukan Penyelewengan Anggaran

Dengan demikian variabel BBM bagi nelayan mejadi penentu angka pengeluaran. Ternyata belum dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan juga menjadi semacam ancaman. “Rata-rata mengambil BBM dari jalur darat. Sehingga mobilisasi banyak. Harga BBM nelayan diambil dengan tinggi. Berpengaruh kepada Nilai Tukar Nelayan (NTN),” tukas dia.

Dia menambahkan dengan hanya jumlah 8 SPBN untuk Kalbar, jelas sangat tidak mencukupi. Contohnya nelayan di Pulau Maya, Ketapang tidak ada SPBN. Beberapa pulau bahkan basisnya tidak tersedia SPBN. Padahal mayoritas pekerjaan warga di sana adalah nelayan.

“Sekarang memang sedang menyusul 3 SPBN. Sedang dalam proses. Berarti kalau jadi 11 SPBN se-Kalbar. Kami (Komisi II) sudah minta ke DKP supaya menginvetasiris kembali berapa kebutuhhan minimal SPBN bagi nelayan,” ujarnya Komisi II memang berupaya mendorong pemerintah membangun, terlepas dari pihak swasta atau pemerintah. Kabar baiknya regulasi baru dari pihak desa bisa mendirikan SBPN dengan melibatkan BUMDes.

Baca Juga :  Lantik Kepengurusan DMI Tingkat Kecamatan Pontianak

Namun, lanjutnya, kendala birokrasi berbelit. Perizinan pembangunan SPBN harus dari DKP Kabupaten ke DKP Provinsi baru ke Kementriaan Kelautan dan Perikanan. Dari Kementriaan ke BPH Migas berlanjut ke Pertamina. “Ini panjang birokrasinya dan berbiaya mahal. Padahal jual BBM solar untuk nelayan untungnya tidak besar. Ini harusnya cukup melibatkan BPH Migas saja,” tukas dia.

Keterbatasan SPBN jelas akan mempengaruhi produksi perikanan di Kalbar. Untuk kegiatan tangkapl saja butuh BBM, hasil tangkap butuh BBM. Dihitung sekitar 60 persen kegiatan perikanan dipengaruhi BBM Nelayan. “Makanya harus ada jalan keluar terbaik,” ucap Sueb.(den)

PONTIANAK–Kewenangan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dengan Kabupaten/Kota sudah dibatasi oleh Kementriaan Kelautan dan Perikanan RI. Jalur air laut merupakan hak DKP Provinsi. Sementara jalur air tawar (air sungai) merupakan hak DKP Kabupaten/Kota.

Hal tersebut akhirnya menjadi kekalutan Komisi II DPRD Kalbar. Melalui Wakil Ketuanya, Sueb menjelaskan bahwa kewenangan DKP Provinsi, Kabupaten/Kota tidak seperti dulu lagi. “Poin pembatasan kewenangan, juga membatasi bantuan kepada nelayan. Beda dengan dulu. Sekarang ruang gerak DKP Provinsi dengan Kabupaten/Kota sudah berbeda. Ada istilah air asin dan air tawar,” katanya baru-baru ini di Pontianak.

Pembatasan kewenangan tersebut, juga membatasi gerak nelayan. Misalnya ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kalbar ternyata jauh dari kebutuhan BBM untuk nelayan se-Kalbar. Dengan banyaknya spot daerah laut dan sungai, termasuk pulau SPBN yang ada hanya 8 buah. “Artinya SPBN tidak mencukup kebutuhan BBM solar se-Kalbar,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov Lelang Aset untuk Pembiayaan Kapuas III

Dengan demikian variabel BBM bagi nelayan mejadi penentu angka pengeluaran. Ternyata belum dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan juga menjadi semacam ancaman. “Rata-rata mengambil BBM dari jalur darat. Sehingga mobilisasi banyak. Harga BBM nelayan diambil dengan tinggi. Berpengaruh kepada Nilai Tukar Nelayan (NTN),” tukas dia.

Dia menambahkan dengan hanya jumlah 8 SPBN untuk Kalbar, jelas sangat tidak mencukupi. Contohnya nelayan di Pulau Maya, Ketapang tidak ada SPBN. Beberapa pulau bahkan basisnya tidak tersedia SPBN. Padahal mayoritas pekerjaan warga di sana adalah nelayan.

“Sekarang memang sedang menyusul 3 SPBN. Sedang dalam proses. Berarti kalau jadi 11 SPBN se-Kalbar. Kami (Komisi II) sudah minta ke DKP supaya menginvetasiris kembali berapa kebutuhhan minimal SPBN bagi nelayan,” ujarnya Komisi II memang berupaya mendorong pemerintah membangun, terlepas dari pihak swasta atau pemerintah. Kabar baiknya regulasi baru dari pihak desa bisa mendirikan SBPN dengan melibatkan BUMDes.

Baca Juga :  217 Pekerja Migran Indonesia Negatif Covid-19

Namun, lanjutnya, kendala birokrasi berbelit. Perizinan pembangunan SPBN harus dari DKP Kabupaten ke DKP Provinsi baru ke Kementriaan Kelautan dan Perikanan. Dari Kementriaan ke BPH Migas berlanjut ke Pertamina. “Ini panjang birokrasinya dan berbiaya mahal. Padahal jual BBM solar untuk nelayan untungnya tidak besar. Ini harusnya cukup melibatkan BPH Migas saja,” tukas dia.

Keterbatasan SPBN jelas akan mempengaruhi produksi perikanan di Kalbar. Untuk kegiatan tangkapl saja butuh BBM, hasil tangkap butuh BBM. Dihitung sekitar 60 persen kegiatan perikanan dipengaruhi BBM Nelayan. “Makanya harus ada jalan keluar terbaik,” ucap Sueb.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/