Masing-masing daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai memiliki peluang yang berbeda-beda dalam pengembangan ekonominya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menjadi pembicara dalam Web Seminar (Webinar) yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kalbar, Selasa (9/6).
Dalam seminar bertajuk, Ekonomic Challenge: Peran dan Tenggung Jawab Stakeholder Bangsa dalam Menghadapi Dampak Covid-19 itu, Midji sapaan akrabnya mengatakan untuk pembangunan ekonomi di Kalbar harus dipilah karakteristik dari daerah masing-masing. Dimana daerah yang unggul di sektor jasa dan perdagangan, perkebunan, pertambangan kemudian sektor pertanian. “Jadi yang kuat dimana dan inilah yang menjadi dasar kebijakan untuk mempermudah aktivitas dalam menjalankan ekonomi,” katanya.
Mengenai pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, menurutnya harus dirumuskan kembali kebijakan belanja pemerintah. Seperti di sektor infrastruktur yang sebagian anggarannya dipangkas untuk penanganan Covid-19. Belum lagi tidak terealisasinya target-target penerimaan APBD, seperti Pendapatah Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pemerintah pusat. “Maka kami harus mensiasati misalnya untuk pembangunan sektor infrastruktur ini terpotong Rp200 miliar, kami harus kembalikan Rp200 miliar itu dengan kegiatan-kegiatan yang sama tetapi pembayarannya multiyears, sehingga mungkin bisa dua tahun anggaran, untuk tahun 2021 juga harus ada multiyears lagi tapi separuh dari tahun ini. Sehingga dari sisi pembiayaan dan program pada masa normal itu tidak akan berpengaruh besar,” harapnya.
Orang nomor satu di Kalbar itu juga menyampaikan soal kebijakan dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Ia menyarankan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Indonesia harusnya dihapuskan. Saat ini yang diperlukan menurut dia adalah Balai Sertifikasi Keahlian. Tujuannya agar supaya tenaga kerja tang ada bisa dibayar sesuai dengan kemampuan. “Akan lebih bagus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) itu labnya dilengkapi, kemudian praktiknya dilengkapi sehingga bisa menjadi ahli kemudian disertifikasi,” ucapnya. Maka dari itu, Kalbar sudah siap membangun pusat sertifikasi keahlian. “Supaya orang yang punya kemampuan baik bisa dibayar mahal,” pungkasnya.(bar)
Masing-masing daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai memiliki peluang yang berbeda-beda dalam pengembangan ekonominya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menjadi pembicara dalam Web Seminar (Webinar) yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kalbar, Selasa (9/6).
Dalam seminar bertajuk, Ekonomic Challenge: Peran dan Tenggung Jawab Stakeholder Bangsa dalam Menghadapi Dampak Covid-19 itu, Midji sapaan akrabnya mengatakan untuk pembangunan ekonomi di Kalbar harus dipilah karakteristik dari daerah masing-masing. Dimana daerah yang unggul di sektor jasa dan perdagangan, perkebunan, pertambangan kemudian sektor pertanian. “Jadi yang kuat dimana dan inilah yang menjadi dasar kebijakan untuk mempermudah aktivitas dalam menjalankan ekonomi,” katanya.
Mengenai pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, menurutnya harus dirumuskan kembali kebijakan belanja pemerintah. Seperti di sektor infrastruktur yang sebagian anggarannya dipangkas untuk penanganan Covid-19. Belum lagi tidak terealisasinya target-target penerimaan APBD, seperti Pendapatah Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pemerintah pusat. “Maka kami harus mensiasati misalnya untuk pembangunan sektor infrastruktur ini terpotong Rp200 miliar, kami harus kembalikan Rp200 miliar itu dengan kegiatan-kegiatan yang sama tetapi pembayarannya multiyears, sehingga mungkin bisa dua tahun anggaran, untuk tahun 2021 juga harus ada multiyears lagi tapi separuh dari tahun ini. Sehingga dari sisi pembiayaan dan program pada masa normal itu tidak akan berpengaruh besar,” harapnya.
Orang nomor satu di Kalbar itu juga menyampaikan soal kebijakan dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Ia menyarankan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Indonesia harusnya dihapuskan. Saat ini yang diperlukan menurut dia adalah Balai Sertifikasi Keahlian. Tujuannya agar supaya tenaga kerja tang ada bisa dibayar sesuai dengan kemampuan. “Akan lebih bagus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) itu labnya dilengkapi, kemudian praktiknya dilengkapi sehingga bisa menjadi ahli kemudian disertifikasi,” ucapnya. Maka dari itu, Kalbar sudah siap membangun pusat sertifikasi keahlian. “Supaya orang yang punya kemampuan baik bisa dibayar mahal,” pungkasnya.(bar)
