alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Peningkatan IPM Kalbar Bisa Didorong dengan Bangun SMA Negeri

PONTIANAK – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalbar berlangsung alot pada hari Senin (8/8). Sejumlah asumsi-asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi sudah disampaikan dan menjadi target pemerintah.

Di sisi lain, peningkatan IPM Kalbar, dengan membangun pusat-pusat pelaksana pendidikan akan menjadi salah satu solusi.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakannya kepada sejumlah wartawan.

“Sebagaimana pembahasan RAPBD 2023 memang diawali pembahasan KUA-PPAS 2023. Di dalamnya pemerintah menyampaikan asums-asumsi ekonomi makro berdasarkan penyusunan APBD,” ucapnya di ruang kerjanya.

Asumsi ekonomi, kata dia, di antaranya menyangkut pertumbuhan ekonomi. Rinciannya yakni angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan rasio-rasio lain, indeks IPM, indeks infrasrtktur, dan hal-hal lain.

“Dari asumsi tersebut pemerintah sudah mengajukan usulan mereka berdasarkan jumlah pendapatan daerah, belanja, dan biaya daerah,” jelasnya.

Menurut dia, untuk usulan pendapatan daerah mengacu kepada proyeksi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bahkan diusulkan dari 5,3 sampai 5,7 persen dari angka tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Turing Mercedez Tingkatkan Nilai Jual Pontianak

“Optimisme angka pertumbuhan ekonomi sebesar itu, akan memerlihatkan angka pembangunan di Kalbar bakalan cerah dan bagus. Sebab tahun sebelummnya pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya 4 koma sekian. Satu tahun sebelumnya bahkan minus 1,8 persen,” terang anggota DPRD Kalbar dapil Sambas ini.

Kalimantan Barat sendiri memiliki banyak sektor unggulan. Paling menonjol adalah sektor pertanian secara umum, pertambangan, sektor pegolahan dan beberapa sektor lain. Dari sektor-sektor tersebut, penyumbang PAD terbesar masih dipegang pajak kendaraan bermotor.

“Biaya bea balik nama kendaraan bermotor komponen penyumbang PAD terbesar di Kalbar,” ujarnya.

Politisi Gerindra Kalbar ini melanjutkan angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan optimis dapat diraih. Angkanya bahkan melebihi petumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja tetap saja masih ada tantangan ke depan, terkait resiko ekononi dunia. Misalnya perang Rusia-Ukraina belum selesai. Belum lagi memanasnya China-Taiwan.

“Jadi, masih bisa menjadi risiko ekonomi di Kalbar,” kata dia.

Meski begitu paling menonjol berdasarkan RPJMD yakni infrastruktur. Itu karena indeksharusnya memperlihatkan kondisi mantap 80 persen. Namun sampai sekarang masih belum tergapai. Dari segi IPM, Provinsi Kalbar juga masih di bawah rata-rata atau paling rendah di Kalimantan. IPM Kalbar berkisar 67-68. Padahal target minimalnya 71. Sehingga perlu menjadi prioritas mengejar ketertinggalan.

Baca Juga :  Peduli Pandemi, IAD Wilayah Kalbar Gelar Pasar Murah

“APBD tahun 2023 juga merupakan pembahasan terakhir masa jabatan kepala daerah sekarang,” kata dia.

Upaya meningkatkan IPM, memang pemerintah harus mendorong agar pelaksana-pelaksana pusat pendidikan kemasyarakatan dapat melaksanakan program paket B dan C. Ini supaya masyarakat berpendidikan setara SMA bisa lebih banyak, terutama warga berumur di atas 25 tahun ke atas.

“Harapan kami memang bakalan banyak masyarakat mengikuti paket B atau C dengan cara digratiskan tidak dipunggut biaya. Sehingga minat masyarakat bakalan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Di sisi lain untuk menaikan IPM, rencana membangun 20 sampai 23 SMA/SMK Negeri adalah wacana bagus. Hanya saja, sebagian masih terkendala dengan ketersediaan lahan. Harus dilakukan hibah masyarakat atau pemerintah kabupaten.

“Harapannya pemkab atau perorangan mau menghibahkan tanah untuk kepentingan pembangunan SMA/SMK Negeri. Sehingga kedepan setiap kecamatan bisa dibangun sekolah setinggkat SLTA/SMK,” pungkas Suriansyah. (den)

PONTIANAK – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalbar berlangsung alot pada hari Senin (8/8). Sejumlah asumsi-asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi sudah disampaikan dan menjadi target pemerintah.

Di sisi lain, peningkatan IPM Kalbar, dengan membangun pusat-pusat pelaksana pendidikan akan menjadi salah satu solusi.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakannya kepada sejumlah wartawan.

“Sebagaimana pembahasan RAPBD 2023 memang diawali pembahasan KUA-PPAS 2023. Di dalamnya pemerintah menyampaikan asums-asumsi ekonomi makro berdasarkan penyusunan APBD,” ucapnya di ruang kerjanya.

Asumsi ekonomi, kata dia, di antaranya menyangkut pertumbuhan ekonomi. Rinciannya yakni angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan rasio-rasio lain, indeks IPM, indeks infrasrtktur, dan hal-hal lain.

“Dari asumsi tersebut pemerintah sudah mengajukan usulan mereka berdasarkan jumlah pendapatan daerah, belanja, dan biaya daerah,” jelasnya.

Menurut dia, untuk usulan pendapatan daerah mengacu kepada proyeksi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bahkan diusulkan dari 5,3 sampai 5,7 persen dari angka tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Perda Road Map Energi Kalbar Disusun Pada Pagebluk Covid-19

“Optimisme angka pertumbuhan ekonomi sebesar itu, akan memerlihatkan angka pembangunan di Kalbar bakalan cerah dan bagus. Sebab tahun sebelummnya pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya 4 koma sekian. Satu tahun sebelumnya bahkan minus 1,8 persen,” terang anggota DPRD Kalbar dapil Sambas ini.

Kalimantan Barat sendiri memiliki banyak sektor unggulan. Paling menonjol adalah sektor pertanian secara umum, pertambangan, sektor pegolahan dan beberapa sektor lain. Dari sektor-sektor tersebut, penyumbang PAD terbesar masih dipegang pajak kendaraan bermotor.

“Biaya bea balik nama kendaraan bermotor komponen penyumbang PAD terbesar di Kalbar,” ujarnya.

Politisi Gerindra Kalbar ini melanjutkan angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan optimis dapat diraih. Angkanya bahkan melebihi petumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja tetap saja masih ada tantangan ke depan, terkait resiko ekononi dunia. Misalnya perang Rusia-Ukraina belum selesai. Belum lagi memanasnya China-Taiwan.

“Jadi, masih bisa menjadi risiko ekonomi di Kalbar,” kata dia.

Meski begitu paling menonjol berdasarkan RPJMD yakni infrastruktur. Itu karena indeksharusnya memperlihatkan kondisi mantap 80 persen. Namun sampai sekarang masih belum tergapai. Dari segi IPM, Provinsi Kalbar juga masih di bawah rata-rata atau paling rendah di Kalimantan. IPM Kalbar berkisar 67-68. Padahal target minimalnya 71. Sehingga perlu menjadi prioritas mengejar ketertinggalan.

Baca Juga :  Tanto Gabung Nasdem, Demokrat Ucapkan Terima Kasih

“APBD tahun 2023 juga merupakan pembahasan terakhir masa jabatan kepala daerah sekarang,” kata dia.

Upaya meningkatkan IPM, memang pemerintah harus mendorong agar pelaksana-pelaksana pusat pendidikan kemasyarakatan dapat melaksanakan program paket B dan C. Ini supaya masyarakat berpendidikan setara SMA bisa lebih banyak, terutama warga berumur di atas 25 tahun ke atas.

“Harapan kami memang bakalan banyak masyarakat mengikuti paket B atau C dengan cara digratiskan tidak dipunggut biaya. Sehingga minat masyarakat bakalan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Di sisi lain untuk menaikan IPM, rencana membangun 20 sampai 23 SMA/SMK Negeri adalah wacana bagus. Hanya saja, sebagian masih terkendala dengan ketersediaan lahan. Harus dilakukan hibah masyarakat atau pemerintah kabupaten.

“Harapannya pemkab atau perorangan mau menghibahkan tanah untuk kepentingan pembangunan SMA/SMK Negeri. Sehingga kedepan setiap kecamatan bisa dibangun sekolah setinggkat SLTA/SMK,” pungkas Suriansyah. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/