alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Pemerintah Tempatkan Rp500 M di Bank Kalbar

PONTIANAK – Bank Kalbar menjadi mitra pemerintah pada program penempatan dana dalam rangka merealisasikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020, sejak 2 Oktober 2020. Penempatan dana sebesar Rp500 miliar itu dipergunakan untuk mendorong kembali perekonomian nasional dengan menstimulus permintaan dan suplai atas barang dan jasa. Dana tersebut ditargetkan tersalur hingga enam bulan ke depan.

“Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM melalui kegiatan penempatan dana pada Bank Umum termasuk Bank Pembangunan Daerah,” ungkap Kepala DJPb Kalbar, Edih Mulyadi, saat menggelar Konferensi Pers, Jumat (9/10).

Edih menjelaskan, tujuan dari program penempatan dana ini adalah membantu penyediaan kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha dalam rangka mengembangkan ekosistem usaha kecil, mikro, dan menengah serta koperasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan bank mitra dapat memberikan kredit pembiayaan yang murah bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi.

“Dalam pemanfaatannya dana ini agar dilaksanakan dengan memegang prinsip prudent dan tetap menjaga good governance dan accountable. Kami akan mengawasi dan mengevaluasi secara periodik agar penyalurannya efektif,” tutur dia.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch Riezky F Purnomo bersyukur Bank Kalbar dipercaya menjadi mitra pemerintah dalam program penempatan dana tersebut. Dana itu dinilainya akan bisa meningkatkan pendanaan Bank Kalbar yang selama ini bergantung pada anggaran pemerintah maupun dana masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Ingatkan Bumdes tak Latah Buka Usaha Wisata

“Ini tambahan yang cukup besar dan akan meningkatkan penyaluran kredit. Kami berharap dari Rp500 miliar ini mampu mendongkrak penyaluran kredit hingga dua kali lipat atau setara satu triliun rupiah,” kata Riezky.

OJK Kalbar berkomitmen untuk memantau realisasi penyaluran kredit dari dana tersebut sesuai dengan pipeline yang telah disampaikan sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Kalbar. Meski pihaknya tahu bahwa pandemi covid-19 masih membuat perekonomian melambat, dan berpengaruh secara langsung kepada pertumbuhan kredit. Karena itu pula, OJK memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam penyaluran kredit ini.

“Bank diharapkan dapat menyalurkan kredit dengan mudah, yang mana penilaiannya saat ini adalah ketepatan pembayaran, dan bukan pada prospek usaha,” tutur dia.

Namun begitu, pihaknya meminta Bank Kalbar, serta industri jasa keuangan lainnya untuk mewanti-wanti agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian supaya rasio kredit macet dapat ditekan. Sebelumnya OJK Kalbar mencatat, rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) perbankan di Kalbar naik sebesar 0,13 persen (YoY) seiring dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Juli 2020, NPL tercatat sebesar 2,13 persen (YoY).

Baca Juga :  Stimulus Listrik Gratis Ringankan Beban Hidup Nelayan Kecil di Ketapang

Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail mengatakan dana yang ditempatkan dengan bunga yang sangat rendah ini, akan disalurkan seefektif mungkin. Pihaknya telah menyusun strategi untuk merealisasikan target penyaluran sebesar satu triliun rupiah tersebut dalam jangka waktu enam bulan.

“Sampai dengan hari ini rencana kami penyalurannya diperbolehkan bagi sektor produktif dan konsumtif. Kami diperkenankan menyalurkan 55 persen kredit produktif dan 45 persen kredit konsumtif. Keduanya sama-sama untuk mendorong PEN,” kata dia.

Bank Kalbar diakuinya ada banyak skema kredit yang ditawarkan. Tidak hanya bagi pelaku UMKM dan koperasi, namun juga korporasi. Masing-masing sudah dibagi porsi dan rencana bisnisnya. Pihaknya optimis target tersebut mampu dicapai.

“Sampai kemarin (8/10) realisasi penyaluran sudah mencapai 32 miliar. per hari, kami targetkan tersalur Rp7,4 miliar,” tutur dia. (sti)

 

PONTIANAK – Bank Kalbar menjadi mitra pemerintah pada program penempatan dana dalam rangka merealisasikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020, sejak 2 Oktober 2020. Penempatan dana sebesar Rp500 miliar itu dipergunakan untuk mendorong kembali perekonomian nasional dengan menstimulus permintaan dan suplai atas barang dan jasa. Dana tersebut ditargetkan tersalur hingga enam bulan ke depan.

“Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM melalui kegiatan penempatan dana pada Bank Umum termasuk Bank Pembangunan Daerah,” ungkap Kepala DJPb Kalbar, Edih Mulyadi, saat menggelar Konferensi Pers, Jumat (9/10).

Edih menjelaskan, tujuan dari program penempatan dana ini adalah membantu penyediaan kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha dalam rangka mengembangkan ekosistem usaha kecil, mikro, dan menengah serta koperasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan bank mitra dapat memberikan kredit pembiayaan yang murah bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi.

“Dalam pemanfaatannya dana ini agar dilaksanakan dengan memegang prinsip prudent dan tetap menjaga good governance dan accountable. Kami akan mengawasi dan mengevaluasi secara periodik agar penyalurannya efektif,” tutur dia.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch Riezky F Purnomo bersyukur Bank Kalbar dipercaya menjadi mitra pemerintah dalam program penempatan dana tersebut. Dana itu dinilainya akan bisa meningkatkan pendanaan Bank Kalbar yang selama ini bergantung pada anggaran pemerintah maupun dana masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Ingatkan Bumdes tak Latah Buka Usaha Wisata

“Ini tambahan yang cukup besar dan akan meningkatkan penyaluran kredit. Kami berharap dari Rp500 miliar ini mampu mendongkrak penyaluran kredit hingga dua kali lipat atau setara satu triliun rupiah,” kata Riezky.

OJK Kalbar berkomitmen untuk memantau realisasi penyaluran kredit dari dana tersebut sesuai dengan pipeline yang telah disampaikan sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Kalbar. Meski pihaknya tahu bahwa pandemi covid-19 masih membuat perekonomian melambat, dan berpengaruh secara langsung kepada pertumbuhan kredit. Karena itu pula, OJK memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam penyaluran kredit ini.

“Bank diharapkan dapat menyalurkan kredit dengan mudah, yang mana penilaiannya saat ini adalah ketepatan pembayaran, dan bukan pada prospek usaha,” tutur dia.

Namun begitu, pihaknya meminta Bank Kalbar, serta industri jasa keuangan lainnya untuk mewanti-wanti agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian supaya rasio kredit macet dapat ditekan. Sebelumnya OJK Kalbar mencatat, rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) perbankan di Kalbar naik sebesar 0,13 persen (YoY) seiring dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Juli 2020, NPL tercatat sebesar 2,13 persen (YoY).

Baca Juga :  Dukung UMKM, Pemprov Kenalkan e-Katalog Lokal

Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail mengatakan dana yang ditempatkan dengan bunga yang sangat rendah ini, akan disalurkan seefektif mungkin. Pihaknya telah menyusun strategi untuk merealisasikan target penyaluran sebesar satu triliun rupiah tersebut dalam jangka waktu enam bulan.

“Sampai dengan hari ini rencana kami penyalurannya diperbolehkan bagi sektor produktif dan konsumtif. Kami diperkenankan menyalurkan 55 persen kredit produktif dan 45 persen kredit konsumtif. Keduanya sama-sama untuk mendorong PEN,” kata dia.

Bank Kalbar diakuinya ada banyak skema kredit yang ditawarkan. Tidak hanya bagi pelaku UMKM dan koperasi, namun juga korporasi. Masing-masing sudah dibagi porsi dan rencana bisnisnya. Pihaknya optimis target tersebut mampu dicapai.

“Sampai kemarin (8/10) realisasi penyaluran sudah mencapai 32 miliar. per hari, kami targetkan tersalur Rp7,4 miliar,” tutur dia. (sti)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/