alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Rakor Terbatas Gubernur Bersama Presiden, Midji Usul Terbitkan Perppu 

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat soal Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas bersama presiden, wakil presiden serta seluruh gubernur se-Indonesia secara virtual, Jumat (9/10).

“Menyikapi hal-hal yang terjadi di seluruh Indonesia, maka tadi (kemarin) dilakukan rapat koordinasi antara presiden kemudian wakil presiden hadir, menko dan seluruh gubernur,” ungkapnya Midji, sapaan akrabnya.

Midji mengatakan, dari lima gubernur yang mendapat kesempatan berbicara, salah satunya adalah ia sendiri. Kelimanya antara lain Gubernur Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalbar dan Sulawesi Selatan. “Saya bicara yang keempat, saya sampaikan kepada presiden, pertama saya harus menjaga iklim kondusif di Kalbar,” katanya.

Lalu yang kedua, ia mengatakan ke presiden bahwa sudah menyerap aspirasi yang berkembang dari serikat pekerja/serikat buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya, mengenai penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena UU tersebut sudah disahkan maka pilihannya hanya dua, yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau pengujian yudisial (judicial review).

“Itu prosedur untuk pembatalannya, maka saya sampaikan ke Bapak Presiden, pilihan aspirasi dari Kalbar adalah Perpu dan saya bilang, aspirasi itu akan saya sampaikan dalam bentuk surat dan presiden siap menerima surat itu,” akunya.

Bahkan, lanjut Midji, presiden menyatakan sangat terbuka dengan aspirasi apapun yang datang dari serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya. Masukan dari daerah selanjutnya akan dibahas oleh presiden bersama pihak terkait di pusat. “Masalah isi dari rapat karena terbatas dan tertutup, kami tidak boleh memberikan statement tentang rapat. Karena hasil rapat itu yang bisa menyampaikan ke publik hanya presiden,” ucapnya.

Baca Juga :  Harisson Diminta Kerja Cepat dari Tata Kelola Pemerintahan hingga Stunting

Yang pasti menurutnya aspirasi dari Kalbar sudah disampaikan sesuai dengan harapan para serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan paham tentang posisi gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. “Itu harus dipahami juga oleh adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, intinya saya tak ingin ada kekisruhan di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak,” harapnya.

Ia tidak ingin ada korban dari aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di daerah ini. Dan presiden menurutnya telah memerintahkan TNI-Polri agar berlaku humanis dalam menangani para pengunjuk rasa. “Saya disuruh ketemu mereka (pengunjuk rasa) 10 kali pun tidak masalah, karena saya sampaikan apa adanya,” tegasnya.

Dengan demikian semuanya tetap dikembalikan pada keputusan pemerintah pusat. Jika pilihannya jatuh pada pengujian yudisial maka daerah tinggal menyiapkan masukkan-masukkan. Serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya tinggal menyiapkan hal tersebut.

Ia memastikan siap menjembatani antara aspirasi masyarakat Kalbar dengan pemerintah pusat. “Karena ini UU, urusan pusat, kalau itu Perda, itu kewenangan saya, mau saya apakan saja bisa. Ini kan UU, karena UU ini urusan presiden kami sampaikan aspirasi, mau diapakan nanti itu urusan pusat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Wisuda Hafiz dan Hafizah, UAS : Penghafal Alquran Paling Tinggi Derajatnya

Sebelum rakor bersama presiden, Midji juga sempat menemui para pengunjuk rasa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (9/10) pagi. Di tengah guyuran hujan, orang nomor satu di Kalbar itu menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap UU yang memantik protes di sejumlah daerah itu.

“Saya Gubernur Provinsi Kalbar bersama elemen masyarakat Kalbar, BEM mahasiswa se-Kalbar serta para organisasi perkerja dengan ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” ucapnya di hadapan para pendemo.

Ia memohon kepada presiden agar mengeluarkan Perpu yang mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Midji juga telah mengirimkan surat kepada presiden prihal penyampaian aspirasi tersebut. Dalam surat tertanggal 9 Oktober 2020 itu disampaikan dua poin utama. Pertama soal laporan bahwa telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya.

Kedua untuk menghindari pertentangan di masyarakat serta memenuhi aspirasi serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya, serta untuk menjaga pertumbuhan yang cenderung ke arah positif, maka Pemprov Kalbar memohon untuk diterbitkan Perpu tentang pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (bar)

 

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat soal Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas bersama presiden, wakil presiden serta seluruh gubernur se-Indonesia secara virtual, Jumat (9/10).

“Menyikapi hal-hal yang terjadi di seluruh Indonesia, maka tadi (kemarin) dilakukan rapat koordinasi antara presiden kemudian wakil presiden hadir, menko dan seluruh gubernur,” ungkapnya Midji, sapaan akrabnya.

Midji mengatakan, dari lima gubernur yang mendapat kesempatan berbicara, salah satunya adalah ia sendiri. Kelimanya antara lain Gubernur Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalbar dan Sulawesi Selatan. “Saya bicara yang keempat, saya sampaikan kepada presiden, pertama saya harus menjaga iklim kondusif di Kalbar,” katanya.

Lalu yang kedua, ia mengatakan ke presiden bahwa sudah menyerap aspirasi yang berkembang dari serikat pekerja/serikat buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya, mengenai penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena UU tersebut sudah disahkan maka pilihannya hanya dua, yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau pengujian yudisial (judicial review).

“Itu prosedur untuk pembatalannya, maka saya sampaikan ke Bapak Presiden, pilihan aspirasi dari Kalbar adalah Perpu dan saya bilang, aspirasi itu akan saya sampaikan dalam bentuk surat dan presiden siap menerima surat itu,” akunya.

Bahkan, lanjut Midji, presiden menyatakan sangat terbuka dengan aspirasi apapun yang datang dari serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya. Masukan dari daerah selanjutnya akan dibahas oleh presiden bersama pihak terkait di pusat. “Masalah isi dari rapat karena terbatas dan tertutup, kami tidak boleh memberikan statement tentang rapat. Karena hasil rapat itu yang bisa menyampaikan ke publik hanya presiden,” ucapnya.

Baca Juga :  Prabasa; Yang Menjalani Isolasi Mandiri Harus Dibantu

Yang pasti menurutnya aspirasi dari Kalbar sudah disampaikan sesuai dengan harapan para serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan paham tentang posisi gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. “Itu harus dipahami juga oleh adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, intinya saya tak ingin ada kekisruhan di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak,” harapnya.

Ia tidak ingin ada korban dari aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di daerah ini. Dan presiden menurutnya telah memerintahkan TNI-Polri agar berlaku humanis dalam menangani para pengunjuk rasa. “Saya disuruh ketemu mereka (pengunjuk rasa) 10 kali pun tidak masalah, karena saya sampaikan apa adanya,” tegasnya.

Dengan demikian semuanya tetap dikembalikan pada keputusan pemerintah pusat. Jika pilihannya jatuh pada pengujian yudisial maka daerah tinggal menyiapkan masukkan-masukkan. Serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya tinggal menyiapkan hal tersebut.

Ia memastikan siap menjembatani antara aspirasi masyarakat Kalbar dengan pemerintah pusat. “Karena ini UU, urusan pusat, kalau itu Perda, itu kewenangan saya, mau saya apakan saja bisa. Ini kan UU, karena UU ini urusan presiden kami sampaikan aspirasi, mau diapakan nanti itu urusan pusat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Manfaatkan Tanda Tangan Digital

Sebelum rakor bersama presiden, Midji juga sempat menemui para pengunjuk rasa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (9/10) pagi. Di tengah guyuran hujan, orang nomor satu di Kalbar itu menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap UU yang memantik protes di sejumlah daerah itu.

“Saya Gubernur Provinsi Kalbar bersama elemen masyarakat Kalbar, BEM mahasiswa se-Kalbar serta para organisasi perkerja dengan ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” ucapnya di hadapan para pendemo.

Ia memohon kepada presiden agar mengeluarkan Perpu yang mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Midji juga telah mengirimkan surat kepada presiden prihal penyampaian aspirasi tersebut. Dalam surat tertanggal 9 Oktober 2020 itu disampaikan dua poin utama. Pertama soal laporan bahwa telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya.

Kedua untuk menghindari pertentangan di masyarakat serta memenuhi aspirasi serikat pekerja/serikat buruh, BEM se-Kalbar dan elemen masyarakat Kalbar lainnya, serta untuk menjaga pertumbuhan yang cenderung ke arah positif, maka Pemprov Kalbar memohon untuk diterbitkan Perpu tentang pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (bar)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/