alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Program KOTAKU; Menanamkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan lingkungan asri dan sehat. Pengentasan kawasan kumuh tidak mungkin dilakukan secara sendiri, diperlukan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling menguatkan misi dan visi yang sama dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa serta pihak terkait lainnya.

Terlibatnya beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target kota layak huni yang berkelanjutan dengan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Pj. Sekda Ketapang, Heronimus Tanam melakukan peletakan batu pertama pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Ketapang.

Adanya Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) warga masyarakat yang mau meluangkan pikiran, tenaga, dan bahkan dana untuk menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun agar berdaya pakai lama dan bermanfaat bagi masyarakat, praktis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Inilah yang menjadi hakikat kolaborasi yang selalu menanamkan trust masyarakat terhadap lembaga, trust antar lembaga, dan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini penting agar saling menjaga demi tercapainya misi bersama yaitu menuju kota layak huni yang berkelanjutan.

Program KOTAKU dengan target dan tujuan yang jelas, membutuhkan kolaborasi sumber pendanaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Kebutuhan sumber-sumber pendanaan disetiap kab./kota diidentifikasi oleh pemerintah kab./kota sesuai dengan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kab./kota yang termaktub dalam RPJMD sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di 12 Kota/Kab di Prov.

Baca Juga :  Jadikan Gang Dungun Sebagai Kampung Mural Warna-Warni

Kalimantan Barat yang telah dialokasikan melalui BPM Tahun 2020 mendukung pelaksanaan program KOTAKU melalui kolaborasi di wilayahnya, yaitu dengan mengintegrasikan pembangunan yang berdampak pada pengurangan kumuh.

Kolaborasi ini dilakukan dengan melakukan partisipasi secara aktif koordinasi, komunikasi,dan informasi (Akik) pada penyusunan review RPLP secara partisipatif, musyawarah di tingkat Desa (Musrenbang-Des), Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan kesemuanya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tim fasilitator kotaku.

Setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di 12 kota/kab menyambut positip Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan pemerintah daerah menyatakan untuk berkolaborasi dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan padat karya sehingga dapat menambah keyakinan pemerintah daerah terhadap program kotaku untuk mencapai target zero kumuh.

Pemerintah daerah menyadari bahwa urusan kekumuhan adalah menjadi urusan bersama dan cara menuntaskannya harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan pola kolaborasi, mengingat kompleksifitas yang dihadapi tidak sekedar membangun atau memperbaiki infrastruktur sesuai dengan prioritas yang ada.

Baca Juga :  Padat Karya Kotaku, Menyulap Kawasan Kumuh Kelurahan Dalam Bugis

Tapi juga bagaimana mengelola manusianya agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan permukiman agar tetap terjaga kebersihannya dan selalu menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun melalui Program Kotaku dengan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilakukan agar hal ini semua tidak menjadi MCK (Monument Cipta Karya).

Ini yang harus dihindari karena itulah program KOTAKU merangkul masyarakat dan pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengawal program penanganan kumuh

Untuk mengimplementasikan kegiatan penanganan kumuh kuncinya terletak pada saluran kran komunikasi antara suprastruktur dan infrastruktur saatnya harus dibuka agar tidak ada sumbatan apapun.

Mengingat yang dihadapi persoalan bersama mengharuskan semua bergerak dengan tujuan sama dimana Prov. Kalbar ada 12 kota/Kab yang masuk wilayah BPM Tahun 2020 antara lain Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, dan Kayong Utara.

Respon mereka sangat bagus dibuktikan dengan terbitnya SK Kumuh, kolaborasi di skala lingkungan, dan skala Kawasan serta ikut berpartisipasi aktif pada setiap tahapan kegiatan kotaku ini semakin menunjukkan bahwa penanganan kumuh adalah menjadi masalah bersama sehingga perlunya partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dan dukungan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda menjadi kunci atas keberhasilan Kota/Kab mencapai target kota layak huni dan berkelanjutan.**

 

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan lingkungan asri dan sehat. Pengentasan kawasan kumuh tidak mungkin dilakukan secara sendiri, diperlukan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling menguatkan misi dan visi yang sama dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa serta pihak terkait lainnya.

Terlibatnya beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target kota layak huni yang berkelanjutan dengan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Pj. Sekda Ketapang, Heronimus Tanam melakukan peletakan batu pertama pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Ketapang.

Adanya Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) warga masyarakat yang mau meluangkan pikiran, tenaga, dan bahkan dana untuk menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun agar berdaya pakai lama dan bermanfaat bagi masyarakat, praktis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Inilah yang menjadi hakikat kolaborasi yang selalu menanamkan trust masyarakat terhadap lembaga, trust antar lembaga, dan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini penting agar saling menjaga demi tercapainya misi bersama yaitu menuju kota layak huni yang berkelanjutan.

Program KOTAKU dengan target dan tujuan yang jelas, membutuhkan kolaborasi sumber pendanaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Kebutuhan sumber-sumber pendanaan disetiap kab./kota diidentifikasi oleh pemerintah kab./kota sesuai dengan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kab./kota yang termaktub dalam RPJMD sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di 12 Kota/Kab di Prov.

Baca Juga :  Pengelolaan Informasi Kotaku Dalam Keterbukaan Informasi ke Publik

Kalimantan Barat yang telah dialokasikan melalui BPM Tahun 2020 mendukung pelaksanaan program KOTAKU melalui kolaborasi di wilayahnya, yaitu dengan mengintegrasikan pembangunan yang berdampak pada pengurangan kumuh.

Kolaborasi ini dilakukan dengan melakukan partisipasi secara aktif koordinasi, komunikasi,dan informasi (Akik) pada penyusunan review RPLP secara partisipatif, musyawarah di tingkat Desa (Musrenbang-Des), Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan kesemuanya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tim fasilitator kotaku.

Setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di 12 kota/kab menyambut positip Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan pemerintah daerah menyatakan untuk berkolaborasi dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan padat karya sehingga dapat menambah keyakinan pemerintah daerah terhadap program kotaku untuk mencapai target zero kumuh.

Pemerintah daerah menyadari bahwa urusan kekumuhan adalah menjadi urusan bersama dan cara menuntaskannya harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan pola kolaborasi, mengingat kompleksifitas yang dihadapi tidak sekedar membangun atau memperbaiki infrastruktur sesuai dengan prioritas yang ada.

Baca Juga :  Ditipu Agen Lewat Medsos, Dipekerjakan di Rumah Judi Online

Tapi juga bagaimana mengelola manusianya agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan permukiman agar tetap terjaga kebersihannya dan selalu menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun melalui Program Kotaku dengan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilakukan agar hal ini semua tidak menjadi MCK (Monument Cipta Karya).

Ini yang harus dihindari karena itulah program KOTAKU merangkul masyarakat dan pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengawal program penanganan kumuh

Untuk mengimplementasikan kegiatan penanganan kumuh kuncinya terletak pada saluran kran komunikasi antara suprastruktur dan infrastruktur saatnya harus dibuka agar tidak ada sumbatan apapun.

Mengingat yang dihadapi persoalan bersama mengharuskan semua bergerak dengan tujuan sama dimana Prov. Kalbar ada 12 kota/Kab yang masuk wilayah BPM Tahun 2020 antara lain Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, dan Kayong Utara.

Respon mereka sangat bagus dibuktikan dengan terbitnya SK Kumuh, kolaborasi di skala lingkungan, dan skala Kawasan serta ikut berpartisipasi aktif pada setiap tahapan kegiatan kotaku ini semakin menunjukkan bahwa penanganan kumuh adalah menjadi masalah bersama sehingga perlunya partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dan dukungan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda menjadi kunci atas keberhasilan Kota/Kab mencapai target kota layak huni dan berkelanjutan.**

 

Most Read

Artikel Terbaru

/