alexametrics
27.8 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Pilkada Serentak Harus Bersih dari Pelanggaran

PONTIANAK -Lingkar Demokrasi Institute (LDI) Kordinator Wilayah Kalimantan Barat menggelar focus group discuccion (FGD) dengan tema, Masalah dan Tantangan Calon Independen dalam Pilkada 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu kafe dan resto di Jalan Sultan Syahrir Abdurraman itu, menghadirkan pembicara dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Kalimantan Barat, Misrawi, akademisi Fisip Untan dan Koordinator Nusantara BEM Nusantara serta di hadiri undangan dari berbagai elemen asrama mahasiswa, BEM, para penggiat demokrasi dan juga organisasi kedaerahan.

Koordinator Wilayah Lingkar Demokrasi Institute Kalimantan Barat Abdul Muiz, mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mengawal dan kajian strategis dalam mengawal pesta demokrasi di tujuh kabupaten di provinsi Kalimantan Barat.

Dia menjelaskan, penyelanggaraan FGD berangkat dari kekhawatiran adanya potensi pelanggaran baik secara administratif, etik, maupun faktual dalam proses awal hingga verifikasi para calon peserta pilkada melalui jalur perseorangan.

Baca Juga :  PAN Jagokan Tiga Calonnya di Pilkada Kalbar

“Proses verifikasi calon kontestasi pilkada harus dilakukan secara profesional dari awal hingga akhir, mengingat potensi kecurangan dalam bentuk pelanggaran administratif, etik, dan faktual bisa jadi masih sangat besar,” kata Muiz, kemarin.

Dia menuturkan, dalam prosesnya maka dari itu perlu ada sebuah konfirmasi dan transparansi dalam proses tersebut, sehingga dalam perjalanannya tidak ada diskriminasi terhadap peserta pilkada baik melalui jalur perseorangan, diusung parpol dan gabungan parpol.

Tentunya, lanjut dia, dengan harapan bahwa setiap orang atau bakal calon mempunyai kesempatan yang sama dalam berkontestasi pasa Pilkada serentak di Kalimantan Barat 2020.

“Kami berbicara bagaimana setiap orang harus punya peluang atau kesempatan dalam memaksimalkan hak politiknya. Terutama dalam hal ini hak untuk dipilih baik yang direkomendasikan oleh partai politik dan gabungan parpol maupun jalur independen,” tutur Muiz.

Dia menerangkan, yang perlu ditekankan bahwa penyelanggara dan pengawas pemilu dalam hal, pihak yang bersentuhan langsung dengan proses verifikasi dalam menyaring peserta calon kontestasi pilkada harus mampu bersikap profesional dan netral. Tentunya dengan harapan tidak ada bentuk pelanggaran etik katakanlah seperti kontrak politik antara peserta calon dengan verifikator dan lainnya.

Baca Juga :  Partai Nasdem  Umumkan Tujuh Bacalonkada

Muiz berharap, dari diskusi itu pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan Desember mendatang dapat berjalan baik dengan mengedepankan aspek-aspek demokratis disetiap prosesnya.

Sementara itu, (JADI) Kalimantan Barat Misrawi menyampaikan, persyaratan dukungan bagi calon perseorangan (independen) tidak mudah untuk dipenuhi.

“Memang agak sulit untuk dilakukan mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga sangat banyak ditambah hambatan lainnya.” Jelas Misrawi.

Dia menjelaskan, Syarat yang dimaksud yakni pengumpulan dukungan sebanyak 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pilkada terakhir. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016. (adg)

PONTIANAK -Lingkar Demokrasi Institute (LDI) Kordinator Wilayah Kalimantan Barat menggelar focus group discuccion (FGD) dengan tema, Masalah dan Tantangan Calon Independen dalam Pilkada 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu kafe dan resto di Jalan Sultan Syahrir Abdurraman itu, menghadirkan pembicara dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Kalimantan Barat, Misrawi, akademisi Fisip Untan dan Koordinator Nusantara BEM Nusantara serta di hadiri undangan dari berbagai elemen asrama mahasiswa, BEM, para penggiat demokrasi dan juga organisasi kedaerahan.

Koordinator Wilayah Lingkar Demokrasi Institute Kalimantan Barat Abdul Muiz, mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mengawal dan kajian strategis dalam mengawal pesta demokrasi di tujuh kabupaten di provinsi Kalimantan Barat.

Dia menjelaskan, penyelanggaraan FGD berangkat dari kekhawatiran adanya potensi pelanggaran baik secara administratif, etik, maupun faktual dalam proses awal hingga verifikasi para calon peserta pilkada melalui jalur perseorangan.

Baca Juga :  PLBN Aruk Geliatkan Ekonomi Daerah

“Proses verifikasi calon kontestasi pilkada harus dilakukan secara profesional dari awal hingga akhir, mengingat potensi kecurangan dalam bentuk pelanggaran administratif, etik, dan faktual bisa jadi masih sangat besar,” kata Muiz, kemarin.

Dia menuturkan, dalam prosesnya maka dari itu perlu ada sebuah konfirmasi dan transparansi dalam proses tersebut, sehingga dalam perjalanannya tidak ada diskriminasi terhadap peserta pilkada baik melalui jalur perseorangan, diusung parpol dan gabungan parpol.

Tentunya, lanjut dia, dengan harapan bahwa setiap orang atau bakal calon mempunyai kesempatan yang sama dalam berkontestasi pasa Pilkada serentak di Kalimantan Barat 2020.

“Kami berbicara bagaimana setiap orang harus punya peluang atau kesempatan dalam memaksimalkan hak politiknya. Terutama dalam hal ini hak untuk dipilih baik yang direkomendasikan oleh partai politik dan gabungan parpol maupun jalur independen,” tutur Muiz.

Dia menerangkan, yang perlu ditekankan bahwa penyelanggara dan pengawas pemilu dalam hal, pihak yang bersentuhan langsung dengan proses verifikasi dalam menyaring peserta calon kontestasi pilkada harus mampu bersikap profesional dan netral. Tentunya dengan harapan tidak ada bentuk pelanggaran etik katakanlah seperti kontrak politik antara peserta calon dengan verifikator dan lainnya.

Baca Juga :  PDI Perjuangan Umumkan Empat Paslon yang diusung di Pilkada Kalbar

Muiz berharap, dari diskusi itu pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan Desember mendatang dapat berjalan baik dengan mengedepankan aspek-aspek demokratis disetiap prosesnya.

Sementara itu, (JADI) Kalimantan Barat Misrawi menyampaikan, persyaratan dukungan bagi calon perseorangan (independen) tidak mudah untuk dipenuhi.

“Memang agak sulit untuk dilakukan mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga sangat banyak ditambah hambatan lainnya.” Jelas Misrawi.

Dia menjelaskan, Syarat yang dimaksud yakni pengumpulan dukungan sebanyak 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pilkada terakhir. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/