alexametrics
26.7 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Midji Sebut Tak Ada Kontribusi Gapki Selain Jalan Rusak

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memastikan tak ada kepentingan apapun mengenai kemarahannya terhadap perwakilan pengusaha perkebunan kelapa sawit saat pertemuan membahas bantuan banjir, Senin (8/11) lalu. “Saya tidak ada urusan, rekayasa atau gimik atau pencitraan. Saya tak pencitraan pun jadi gubernur, jadi tak ada urusan begitu-begitu,” katanya menanggapi kejadian pengusiran terhadap 20 perwakilan pengusaha perkebunan sawit yang ramai diperbincangkan, Kamis (11/11).
Midji sapaan karibnya mengatakan justru tidak mengenal para pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar. Termasuk tak pernah berhubungan dan meminta apapun. “Justru saya tak mau kenal itu Gapki. Apa yang sudah diberikan Gapki, tanya mereka? Selain jalan rusak,” tegasnya.
“Saya tak pernah minta apapun kecuali untuk kepentingan umum, tapi itu pun mereka tak bisa. Memangnya Pemda tak bisa ngurus masyarakat yang terdampak banjir, berharap sama mereka, ngemis sama mereka. Kasih tahu mereka itu,” tambahnya.
Ia lantas mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada 20 perwakilan pengusaha perkebunan sawit tersebut, apakah benar telah diusir saat pertemuan itu. Midji menceritakan, saat itu ia sengaja mengumpulkan 20 perwakilan perusahaan dari total ratusan perusahaan sawit yang ada di Kalbar. Tujuannya adalah bagaimana agar pihak perusahaan berempati dengan penderitaan warga Kalbar yang terdampak banjir. “Supaya nanti jangan sampai orang mencerca dan menyalahkan perusahaan sawit bahwa banjir ini akibat dari sawit. Makanya saya kumpulkan, saya tak ada satu kata pun yang saya bohong,” ucapnya.
Kala itu, ia bertanya ke masing-masing perwakilan yang hadri. Pertama ke pihak Gapki Kalbar yang menyatakan bersedia membantu sebesar Rp50 juta. Namun ia menegaskan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. “Saya bilang, pemerintah tidak mau duit, maunya sembako. Rp50 juta itu hitungannya bisa dapat 200-250 paket sembako. Saya mau dua atau 25 paket pun tidak masalah bagi saya, yang penting ada,” ujarnya.
Kemudian ia pun kembali bertanya ke perwakilan perusahaan yang kedua. Jawaban dari pihak perusahaan tersebut yang lantas membuatnya kecewa dan marah. Karena menurutnya pihak perusahaan merasa lokasi perkebunannya tidak di lokasi terdampak banjir. “Lalu pihak yang kedua ngomong, pak mohon maaf perkebunan kami tidak di lokasi banjir, kira-kira pantas tidak ngomong begitu?,” tanya Midji.
Lalu pihak perusahaan yang ketiga, disebutkan Midji merupakan pensiunan atau purnawirawan Polri. Yang barsangkutan kata Midji bertanya mengapa Pemprov tidak berkoordinasi dengan TNI-Polri. “Saya tanya balik, memangnya selama ini kami tidak koordinasi dengan TNI-Polri. Tiap hari kami koordinasi dengan Pak Pangdam, Pak Kasdam, Pak Kapolda, Dandim. Semua kami gotong royong bagaimana nangani (banjir),” terangnya.
Selanjutnya sampailah pada pihak perwakilan perusahaan yang keempat. Dari cerita Midji, perwakilan perusahaan itu tidak bisa memberikan jawaban pasti. Soal bantuan banjir, harus dikoordinasikan lagi ke pejabat perusahaan yang lebih tinggi.
“Mereka jawab kalau mereka belum ada arahan, mau tanya arahan dulu dari pimpinan. Padahal dalam undangan kami itu, kami minta yang datang itu orang yang bisa buat keputusan atau sudah menyampaikan apa yang akan diputuskan. Karena empat dari 20 ini saja sudah sangsut, akhirnya saya usir saja sudah. Bagus kami kerjakan hal lain dari pada meladeni mereka. Pantas apa tidak sikap mereka? Itulah yang terjadi,” katanya. (bar)
Baca Juga :  Ditengah Pandemi Covid-19, Wilmar Grup Nyalakan Listrik Tiga Dusun Di Kabupaten Landak
PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memastikan tak ada kepentingan apapun mengenai kemarahannya terhadap perwakilan pengusaha perkebunan kelapa sawit saat pertemuan membahas bantuan banjir, Senin (8/11) lalu. “Saya tidak ada urusan, rekayasa atau gimik atau pencitraan. Saya tak pencitraan pun jadi gubernur, jadi tak ada urusan begitu-begitu,” katanya menanggapi kejadian pengusiran terhadap 20 perwakilan pengusaha perkebunan sawit yang ramai diperbincangkan, Kamis (11/11).
Midji sapaan karibnya mengatakan justru tidak mengenal para pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar. Termasuk tak pernah berhubungan dan meminta apapun. “Justru saya tak mau kenal itu Gapki. Apa yang sudah diberikan Gapki, tanya mereka? Selain jalan rusak,” tegasnya.
“Saya tak pernah minta apapun kecuali untuk kepentingan umum, tapi itu pun mereka tak bisa. Memangnya Pemda tak bisa ngurus masyarakat yang terdampak banjir, berharap sama mereka, ngemis sama mereka. Kasih tahu mereka itu,” tambahnya.
Ia lantas mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada 20 perwakilan pengusaha perkebunan sawit tersebut, apakah benar telah diusir saat pertemuan itu. Midji menceritakan, saat itu ia sengaja mengumpulkan 20 perwakilan perusahaan dari total ratusan perusahaan sawit yang ada di Kalbar. Tujuannya adalah bagaimana agar pihak perusahaan berempati dengan penderitaan warga Kalbar yang terdampak banjir. “Supaya nanti jangan sampai orang mencerca dan menyalahkan perusahaan sawit bahwa banjir ini akibat dari sawit. Makanya saya kumpulkan, saya tak ada satu kata pun yang saya bohong,” ucapnya.
Kala itu, ia bertanya ke masing-masing perwakilan yang hadri. Pertama ke pihak Gapki Kalbar yang menyatakan bersedia membantu sebesar Rp50 juta. Namun ia menegaskan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. “Saya bilang, pemerintah tidak mau duit, maunya sembako. Rp50 juta itu hitungannya bisa dapat 200-250 paket sembako. Saya mau dua atau 25 paket pun tidak masalah bagi saya, yang penting ada,” ujarnya.
Kemudian ia pun kembali bertanya ke perwakilan perusahaan yang kedua. Jawaban dari pihak perusahaan tersebut yang lantas membuatnya kecewa dan marah. Karena menurutnya pihak perusahaan merasa lokasi perkebunannya tidak di lokasi terdampak banjir. “Lalu pihak yang kedua ngomong, pak mohon maaf perkebunan kami tidak di lokasi banjir, kira-kira pantas tidak ngomong begitu?,” tanya Midji.
Lalu pihak perusahaan yang ketiga, disebutkan Midji merupakan pensiunan atau purnawirawan Polri. Yang barsangkutan kata Midji bertanya mengapa Pemprov tidak berkoordinasi dengan TNI-Polri. “Saya tanya balik, memangnya selama ini kami tidak koordinasi dengan TNI-Polri. Tiap hari kami koordinasi dengan Pak Pangdam, Pak Kasdam, Pak Kapolda, Dandim. Semua kami gotong royong bagaimana nangani (banjir),” terangnya.
Selanjutnya sampailah pada pihak perwakilan perusahaan yang keempat. Dari cerita Midji, perwakilan perusahaan itu tidak bisa memberikan jawaban pasti. Soal bantuan banjir, harus dikoordinasikan lagi ke pejabat perusahaan yang lebih tinggi.
“Mereka jawab kalau mereka belum ada arahan, mau tanya arahan dulu dari pimpinan. Padahal dalam undangan kami itu, kami minta yang datang itu orang yang bisa buat keputusan atau sudah menyampaikan apa yang akan diputuskan. Karena empat dari 20 ini saja sudah sangsut, akhirnya saya usir saja sudah. Bagus kami kerjakan hal lain dari pada meladeni mereka. Pantas apa tidak sikap mereka? Itulah yang terjadi,” katanya. (bar)
Baca Juga :  Solidaritas Keuskupan Agung Pontianak Bersama Kodam XII Tanjungpura

Most Read

Artikel Terbaru

/