alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

EQUALITY BEFORE THE LAW

Oleh: Dr. Hadi S.Thamrien.

EQUITY, diartikan sebagai keadilan, dan equality, diartikan sebagai persamaan. ‘Adil’ dan ‘sama’, adalah kata yang mempunyai makna tidak begitu jauh sebatas dari pengertian kita sebagai masyarakat biasa.

Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah“. Pasal tersebut mencerminkan Equality Before The Law .

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan disebut KUHAP, memiliki Konsekuensi sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat.

Juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya). Maka alat-alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel.

Asas-asas yang dianut oleh KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri diantaranya disebutkan, Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Baca Juga :  Kondisi Jalan Sempit, Langsir Material Gunakan Sepeda Motor

Secara limitatif, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang sama-sama sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum tersebut dapat berlangsung secara adil (due process model).

Peristiwa penembakan terhadap enam pengawal HRS sampai saat ini menjadi perdebatan. Perdebatan tersebut baik mengenai peristiwa yang sebenarnya sampai pada pelanggaran terhadap Standart Oprasional Prosedure (SOP) atau Protap (prosedur tetap) dari penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara RI.

Penembakan terhadap enam pengawal HRS terus bergulir sehingga banyak pendapat, baik mereka yang setuju atas sikap Polri atau ada yang tidak sependapat karena tidak adanya Equity atau Equality.

Bukan hanya penembakan, penetapan HRS sebagai Tersangka juga harus melihat Equity. Masalahnya, banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat pandemik, dan bahkan dalam persiapan Pilkada serentak pada pelaksanaannya banyak terjadi kerumunan massa.

Baca Juga :  PLN Salurkan Bantuan Oksigen ke Sejumlah RS di Jawa Tengah

Jika penegakan hukum tidak memperhatikan nilai equity maka dikhawatirkan timbul banyak persoalan penegakan hukum selanjutnya dan akan menggiring opini penegakan hukum lebih pada kekuasaan, yang berakibat tebang pilih.

Disinilah perlu sikap profesional dalam penegakan hukum agar semua warganegara diperlakukan sama dimuka hukum. Siapa saja boleh ditangkap, ditahan, didakwa, dituntut bahkan diputus salah jika terbukti. Namun apakah semua proses telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sebaliknya?

Penegakan hukum bukan merupakan reaksi dari kekuasaan. Namun penegakan hukum harus merupakan refleksi dari nilai keadilan (Equity). Penegakan hukum yang merupakan reaksi dari kekuasaan bisa jadi akan menimbulkan reaksi keras. Atas dasar itu penegakan hukum harus mempunyai nilai keadilan bagi semua orang, dan selanjutnya meletakan kekuasaan dibawah hukum.(*)

Oleh: Dr. Hadi S.Thamrien.

EQUITY, diartikan sebagai keadilan, dan equality, diartikan sebagai persamaan. ‘Adil’ dan ‘sama’, adalah kata yang mempunyai makna tidak begitu jauh sebatas dari pengertian kita sebagai masyarakat biasa.

Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah“. Pasal tersebut mencerminkan Equality Before The Law .

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan disebut KUHAP, memiliki Konsekuensi sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat.

Juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya). Maka alat-alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel.

Asas-asas yang dianut oleh KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri diantaranya disebutkan, Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Baca Juga :  Kondisi Jalan Sempit, Langsir Material Gunakan Sepeda Motor

Secara limitatif, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang sama-sama sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum tersebut dapat berlangsung secara adil (due process model).

Peristiwa penembakan terhadap enam pengawal HRS sampai saat ini menjadi perdebatan. Perdebatan tersebut baik mengenai peristiwa yang sebenarnya sampai pada pelanggaran terhadap Standart Oprasional Prosedure (SOP) atau Protap (prosedur tetap) dari penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara RI.

Penembakan terhadap enam pengawal HRS terus bergulir sehingga banyak pendapat, baik mereka yang setuju atas sikap Polri atau ada yang tidak sependapat karena tidak adanya Equity atau Equality.

Bukan hanya penembakan, penetapan HRS sebagai Tersangka juga harus melihat Equity. Masalahnya, banyak sekali pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat pandemik, dan bahkan dalam persiapan Pilkada serentak pada pelaksanaannya banyak terjadi kerumunan massa.

Baca Juga :  PLN Salurkan Bantuan Oksigen ke Sejumlah RS di Jawa Tengah

Jika penegakan hukum tidak memperhatikan nilai equity maka dikhawatirkan timbul banyak persoalan penegakan hukum selanjutnya dan akan menggiring opini penegakan hukum lebih pada kekuasaan, yang berakibat tebang pilih.

Disinilah perlu sikap profesional dalam penegakan hukum agar semua warganegara diperlakukan sama dimuka hukum. Siapa saja boleh ditangkap, ditahan, didakwa, dituntut bahkan diputus salah jika terbukti. Namun apakah semua proses telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sebaliknya?

Penegakan hukum bukan merupakan reaksi dari kekuasaan. Namun penegakan hukum harus merupakan refleksi dari nilai keadilan (Equity). Penegakan hukum yang merupakan reaksi dari kekuasaan bisa jadi akan menimbulkan reaksi keras. Atas dasar itu penegakan hukum harus mempunyai nilai keadilan bagi semua orang, dan selanjutnya meletakan kekuasaan dibawah hukum.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/