alexametrics
30.6 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Pro dan Kontra Pemberlakuan Seritifikasi Pranikah

Semoga tak Meribetkan Calon Pengantin

Wacana pemberlakuan sertifikasi perkawinan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, bagi pasangan yang akan menuju rumah tangga, digeber tahun ini. Beberapa lembaga berkepentingan kini tengah melakukan koordinasi dalam penyusunan program tersebut. Bagaimana di tataran akar mendengar wacana sertifikasi pranikah itu?

MIRZA A. MUIN, Pontianak

ANDINI, salah satu masyarakat yang di kemudian hari bakal menikah, melihat wacana aturan sertifikasi nikah masih membingungkan. Apalagi jika waktu pelatihan harus dilakukan mereka berbulan-bulan.

“Bagaimana dengan orang yang menikah tanpa proses pacaran. Terus bagaimana yang LDR-an, sedangkan waktu buat ketemu berdua begitu singkat?” katanya.

Pemerintah, kata dia, juga belum merincikan detail apa saja isi materi yang harus dijalankan oleh tiap pasangan calon suami-istri itu. Lantas, pertanyaan dia, bagaimana ukuran bahwa calon pengantin bisa diberikan sertifikasi. Dia khawatir program ini dijalankan hanya sebagai formalitas, bukan karena ilmunya.

Jika proses sertifikasi pranikah harus dilakukan selama berbulan-bulan, dia secara pribadi tidak setuju. Pemerintah, menurut dia, harus bisa mencari formula lain semisal dengan memberikan buku saku. Dalam buku tersebut, digambarkan dia, bisa saja isinya mencakup poin-poin penting. “Menurut saya lebih efektif,” katanya.

Ditanya soal pemeriksaan HIV/AIDS sebelum menikah, dia pribadi setuju. Namun dalam menjalankan pemeriksaan HIV, menurut dia sebaiknya dilandasi anggapan si pasangan sudah pernah berhubungan sebelum menikah. “Ini mungkin menjadi ketakutan banyak orang. Karena dianggap tak perjaka dan perawan,” timpalnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak, Mardiana, memandang pemberlakuan aturan sertifikasi pranikah apabila benar dijalankan, bakal menimbulkan pro dan kontra. “Harus disosialisasikan benar-benar. Jangan sampai aturan tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Diberi Sepiring Nasi, Eh... Balas Embat Dua Handphone

Dia pribadi juga belum mendapat informasi tentang lanjutan penerapan sertifikasi pranikah ini. Utamanya, menurut dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan ini di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Rencananya, dia juga akan menanyakan soal wacana aturan ini.

Jika benar dilaksanakan, dia memperkirakan, sudah tentu harus dilakukan persiapan agar saat programnya dijalankan di lapangan tidak terjadi kendala. Soal biaya, menurut dia, juga menjadi perhatian. Harapan dia, jika diberlakukan, maka aturan tersebut tidak dikenakan biaya, karena akan memberatkan calon pengantin. Dia mengingatkan jangan sampai karena beratnya aturan tersebut, membuat masyarakat sulit mendapatkan arsip nikah yang diakui negara. Dia khawatir aturan-aturan seperti ini kemudian menjadikan banyak masyarakat yang mensahkan pernikahan di mata agama saja. “Ini yang harus dihindarkan. Maka dari itu sebelum aturannya dijalankan, semua harus disiapkan benar,” ungkapnya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Barat, Kusmana menerangkan wacana sertifikasi nikah sebenarnya bukan hal yang baru. “Ini program lama, di 2017, kami (BKKBN, Red) sudah merancang program calon pengantin. Kerja sama dengan Kementerian Agama,” ungkapnya.

Di program ini, pasangan calon pengantin diberikan mereka pembekalan tentang membentuk keluarga bahagia sejahtera, sampai implementasi delapan fungsi keluarga juga dituangkan dalam program tersebut.

Baca Juga :  Kisah Suka Duka Penghulu di Masa Pandemi

Sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional, tahun ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy berwacana membuat program sertifikasi pranikah sebagai syarat mendapatkan buku nikah. Informasi terbarunya, di level Kementerian sendiri, kemudian BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama sudah intens melakukan koordinasi. Instansi-instansi tersebut telah bersinergi guna merancang konsepnya.

Di level Kalbar, BKKBN sendiri juga sudah melakukan berbagai upaya seperti kursus bagi calon pengantin yang dilakukan di Sambas sepanjang 2017 – 2018. Namun diakui hasilnya belum terlalu maksimal.

Yang terbaru, program tersebut kembali dilanjutkan. Kali ini mereka melakukan kerja sama dengan IAIN, guna merancang materi tentang persiapan kursus calon pengantin. Penerapan dan sasaran mereka adalah calon remaja. Harapan mereka setelah mendapat materi tersebut, ke depannya mereka bisa menjadi pasangan berkualitas.

Memandang wacana sertifikat pranikah, Kepala BKKBN optimistis jalannya program ke depan akan berhasil. “Kita harus optimis program ini akan berhasil. Mengingat salah satu indikator menuju keluarga berkualitas harus memiliki buku nikah yang resmi dari negara,” katanya.

Ditanya soal pungutan biaya untuk mendapatkan sertifikat nikah, hingga kini belum diketahui dia. Jika pun ada biaya, dia yakin jumlahnya tidaklah besar, sehingga tidak perlu menjadi polemik. Pasalnya, persiapan orang hingga menuju pelaminan, tak dipungkiri dia, juga mengeluarkan anggaran. “Masak buat persiapan pernikahan si calon tidak mau mengeluarkan biaya. Saya yakin jika program ini dijalankan akan berhasil. Karena menikah adalah prosesi sakral bagi pasangan,” tutupnya. (*)

Semoga tak Meribetkan Calon Pengantin

Wacana pemberlakuan sertifikasi perkawinan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, bagi pasangan yang akan menuju rumah tangga, digeber tahun ini. Beberapa lembaga berkepentingan kini tengah melakukan koordinasi dalam penyusunan program tersebut. Bagaimana di tataran akar mendengar wacana sertifikasi pranikah itu?

MIRZA A. MUIN, Pontianak

ANDINI, salah satu masyarakat yang di kemudian hari bakal menikah, melihat wacana aturan sertifikasi nikah masih membingungkan. Apalagi jika waktu pelatihan harus dilakukan mereka berbulan-bulan.

“Bagaimana dengan orang yang menikah tanpa proses pacaran. Terus bagaimana yang LDR-an, sedangkan waktu buat ketemu berdua begitu singkat?” katanya.

Pemerintah, kata dia, juga belum merincikan detail apa saja isi materi yang harus dijalankan oleh tiap pasangan calon suami-istri itu. Lantas, pertanyaan dia, bagaimana ukuran bahwa calon pengantin bisa diberikan sertifikasi. Dia khawatir program ini dijalankan hanya sebagai formalitas, bukan karena ilmunya.

Jika proses sertifikasi pranikah harus dilakukan selama berbulan-bulan, dia secara pribadi tidak setuju. Pemerintah, menurut dia, harus bisa mencari formula lain semisal dengan memberikan buku saku. Dalam buku tersebut, digambarkan dia, bisa saja isinya mencakup poin-poin penting. “Menurut saya lebih efektif,” katanya.

Ditanya soal pemeriksaan HIV/AIDS sebelum menikah, dia pribadi setuju. Namun dalam menjalankan pemeriksaan HIV, menurut dia sebaiknya dilandasi anggapan si pasangan sudah pernah berhubungan sebelum menikah. “Ini mungkin menjadi ketakutan banyak orang. Karena dianggap tak perjaka dan perawan,” timpalnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak, Mardiana, memandang pemberlakuan aturan sertifikasi pranikah apabila benar dijalankan, bakal menimbulkan pro dan kontra. “Harus disosialisasikan benar-benar. Jangan sampai aturan tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur Meminta Pelajar SMK Perikanan Disertifikasi

Dia pribadi juga belum mendapat informasi tentang lanjutan penerapan sertifikasi pranikah ini. Utamanya, menurut dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan ini di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Rencananya, dia juga akan menanyakan soal wacana aturan ini.

Jika benar dilaksanakan, dia memperkirakan, sudah tentu harus dilakukan persiapan agar saat programnya dijalankan di lapangan tidak terjadi kendala. Soal biaya, menurut dia, juga menjadi perhatian. Harapan dia, jika diberlakukan, maka aturan tersebut tidak dikenakan biaya, karena akan memberatkan calon pengantin. Dia mengingatkan jangan sampai karena beratnya aturan tersebut, membuat masyarakat sulit mendapatkan arsip nikah yang diakui negara. Dia khawatir aturan-aturan seperti ini kemudian menjadikan banyak masyarakat yang mensahkan pernikahan di mata agama saja. “Ini yang harus dihindarkan. Maka dari itu sebelum aturannya dijalankan, semua harus disiapkan benar,” ungkapnya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Barat, Kusmana menerangkan wacana sertifikasi nikah sebenarnya bukan hal yang baru. “Ini program lama, di 2017, kami (BKKBN, Red) sudah merancang program calon pengantin. Kerja sama dengan Kementerian Agama,” ungkapnya.

Di program ini, pasangan calon pengantin diberikan mereka pembekalan tentang membentuk keluarga bahagia sejahtera, sampai implementasi delapan fungsi keluarga juga dituangkan dalam program tersebut.

Baca Juga :  Amankan 231 Aset Tanah, PLN Terus Upayakan Percepatan Sertifikasi

Sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional, tahun ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy berwacana membuat program sertifikasi pranikah sebagai syarat mendapatkan buku nikah. Informasi terbarunya, di level Kementerian sendiri, kemudian BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama sudah intens melakukan koordinasi. Instansi-instansi tersebut telah bersinergi guna merancang konsepnya.

Di level Kalbar, BKKBN sendiri juga sudah melakukan berbagai upaya seperti kursus bagi calon pengantin yang dilakukan di Sambas sepanjang 2017 – 2018. Namun diakui hasilnya belum terlalu maksimal.

Yang terbaru, program tersebut kembali dilanjutkan. Kali ini mereka melakukan kerja sama dengan IAIN, guna merancang materi tentang persiapan kursus calon pengantin. Penerapan dan sasaran mereka adalah calon remaja. Harapan mereka setelah mendapat materi tersebut, ke depannya mereka bisa menjadi pasangan berkualitas.

Memandang wacana sertifikat pranikah, Kepala BKKBN optimistis jalannya program ke depan akan berhasil. “Kita harus optimis program ini akan berhasil. Mengingat salah satu indikator menuju keluarga berkualitas harus memiliki buku nikah yang resmi dari negara,” katanya.

Ditanya soal pungutan biaya untuk mendapatkan sertifikat nikah, hingga kini belum diketahui dia. Jika pun ada biaya, dia yakin jumlahnya tidaklah besar, sehingga tidak perlu menjadi polemik. Pasalnya, persiapan orang hingga menuju pelaminan, tak dipungkiri dia, juga mengeluarkan anggaran. “Masak buat persiapan pernikahan si calon tidak mau mengeluarkan biaya. Saya yakin jika program ini dijalankan akan berhasil. Karena menikah adalah prosesi sakral bagi pasangan,” tutupnya. (*)

Most Read

Bupati-Wabup Mulai Ngantor

Ai Xin Bantu Dua Anak Muda Kurang Mampu

33 Pegawai BKPSDM Negatif Covid-19

Artikel Terbaru

/