alexametrics
27 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Pontianak Ditunjuk Jadi Kota Bebas Pungli

PONTIANAK – Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang memberikan pelayanan publik untuk mencegah dan menghindari pungutan liar (pungli) di lingkungannya. Jika ditemukan oknum yang melakukan pungli, dipastikan akan ditindak tegas. Dirinya tidak menoleransi siapapun yang melakukan pungli.

“Perbaikan penghasilan sudah diterapkan, tunjangan juga dapat. Kalau masih juga melakukan itu, untuk apa ada perbaikan penghasilan dan tunjangan yang didapat,” tegasnya, pada acara sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (10/3).

Di Kota Pontianak, lanjutnya, pelayanan perizinan tidak bertemu langsung antara pemohon dan pemberi layanan, tetapi dilakukan secara daring (dalam jaringan/online). Bahkan untuk pencetakan izin dilakukan secara mandiri lengkap dengan barcode-nya. Hal itu sebagai upaya menghindari pungli. Transaksi yang dilakukan juga secara nontunai melalui perbankan. Seperti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hampir semuanya sudah menerapkan transaksi nontunai. Hanya terkadang instansi-instansi luar masih menggunakan transaksi tunai.

Baca Juga :  Sosialisasi Pencegahan Virus Corona

Pontianak ditunjuk sebagai satu di antara kota yang bebas dari pungli. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi dipilihnya Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. Hal ini selaras dengan komitmen jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mewujudkan kota yang bebas pungli.

“Kita berharap masyarakat segera melaporkan, apabila menemukan praktik-praktik pungli di setiap layanan di Kota Pontianak,” ujarnya. Bagi pelaku pungli, dirinya tak segan untuk menindak tegas. Dia juga meminta masyarakat tidak memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. “Saya minta jajaran OPD yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan sesuai SOP,” tuturnya.

PONTIANAK – Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang memberikan pelayanan publik untuk mencegah dan menghindari pungutan liar (pungli) di lingkungannya. Jika ditemukan oknum yang melakukan pungli, dipastikan akan ditindak tegas. Dirinya tidak menoleransi siapapun yang melakukan pungli.

“Perbaikan penghasilan sudah diterapkan, tunjangan juga dapat. Kalau masih juga melakukan itu, untuk apa ada perbaikan penghasilan dan tunjangan yang didapat,” tegasnya, pada acara sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (10/3).

Di Kota Pontianak, lanjutnya, pelayanan perizinan tidak bertemu langsung antara pemohon dan pemberi layanan, tetapi dilakukan secara daring (dalam jaringan/online). Bahkan untuk pencetakan izin dilakukan secara mandiri lengkap dengan barcode-nya. Hal itu sebagai upaya menghindari pungli. Transaksi yang dilakukan juga secara nontunai melalui perbankan. Seperti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hampir semuanya sudah menerapkan transaksi nontunai. Hanya terkadang instansi-instansi luar masih menggunakan transaksi tunai.

Baca Juga :  Ringankan Beban Masyarakat, PLN Jalankan Perpanjangan Stimulus Covid-19 Hingga Maret 2021

Pontianak ditunjuk sebagai satu di antara kota yang bebas dari pungli. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi dipilihnya Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. Hal ini selaras dengan komitmen jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mewujudkan kota yang bebas pungli.

“Kita berharap masyarakat segera melaporkan, apabila menemukan praktik-praktik pungli di setiap layanan di Kota Pontianak,” ujarnya. Bagi pelaku pungli, dirinya tak segan untuk menindak tegas. Dia juga meminta masyarakat tidak memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. “Saya minta jajaran OPD yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan sesuai SOP,” tuturnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/