alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Diwarnai Pembakaran Ban, Massa Seruduk Gedung Dewan

PONTIANAK – Ratusan orang yang terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (11/4). Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan pembakaran ban yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.

Dengan membawa poster berupa tuntutan dan bendera masing-masing elemen, massa bergerak dari bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak menuju Gedung DPRD Kalbar.  Dalam aksi ini, massa mengusung sejumlah isu, di antaranya penolakan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden, kenaikan harga BBM, tingginya harga minyak goreng dan isu kerusakan lingkungan.

Koordinator Humas Aliansi Bumi Khatulistiwa, Hafidz mengatakan,  pihaknya menolak penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Mereka juga menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas dan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.

“Kami juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengatasi problem krisis ekologi,” katanya.

Selain itu, kata Hafidz, pihaknya pun meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap massa aksi, menuntut penuntasan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) serta operasi militer yang ada di Papua.

Terkait pernyataan presiden yang menyatakan tidak akan ada penundaan pemilu, menurutnya hal itu hanya upaya untuk menenangkan masyarakat. Ia mendesak harus ada langkah konkret yang menegaskan tidak ada penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden.

“Kami masih belum percaya dengan tidak adanya penundaan pemilu, tetapi belum tentu tidak ada penambahan masa jabatan,” tutupnya.  Selain sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat, aksi unjuk rasa ini juga ikuti oleh perkumpulan emak-emak di Kalbar.

Dengan membawa jerigen minyak dan peralatan masak, mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng yang mereka nilai masih tinggi. “Kami minta pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng,” kata perwakilan aksi.

Hefni Maulana, Ketua Umum HMI Cabang Pontianak menyebutkan aksi hari ini (kemarin) serupa dengan perjuangan mahasiswa dan pergerakan di seluruh Indonesia. Menurutnya, khusus di Pontianak, setidaknya ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Isu tersebut bahkan sudah lama menjadi keresahan masyarakat banyak dari  berbagai daerah di Indonesia.

“Sebagai contoh mudahnya negara menaikkan harga Pertamax.  Ada pula wacana menaikkan harga pertalite dan elpiji tiga kilogram. Meski baru wacana, tetapi rentan terwujud jika negara sudah bicara,” ucapnya.

Isu lain adalah minyak goreng yang sudah langka dan mahal di pasaran termasuk bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) lain. Pada Ramadan 2022 ini, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk masyarakat semakin menderita didera kenaikan harga bahan pokok.

Baca Juga :  Kisruh Dewan Terpilih; Belum Dilantik,  Nama Hendri Kembali Tercoret

“Mau makan apa mereka. Kondisi ekonomi lagi sulit. Kok terus kita persulit.
Masyarakat sesungguhnya hanya meminta stabilitas harga disesuaikan dengan pendapatan rata-rata mereka. Atau kalau bisa negara ikut campur terkait komponen kebutuhan pokok penting yang jadi santapan sehari-hari. Jangan terus diserahkan ke mekanisme pasar,” katanya.

Dia berharap pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan berdasarkan hati nurani, dan humanis. “Jangan asal ketuk palu. Dampaknya dirasakan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Isu lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan penundaan pemilu meskipun presiden kemarin malam, sudah menjelaskan pada rapat terbatas (ratas) bahwa tidak ada penundaan. Baginya, itu lebih kepada faktor kepanikan negara karena ada penolakan di berbagai daerah.

“Mana ada rapat hari minggu. Sebelum DPR/MPR RI ketuk palu menolak wacana penundaan pemilu, kami masih belum percaya,” ujarnya. Pun demikian wacana pelantikan KPU dan Bawaslu RI.

Pihaknya meminta supaya jangan ditunda-tunda lagi guna memastikan roda perputaran demokrasi berjalan sesuai jalur dan aturan. “Kami minta juga jangan terus bawa-bawa nama masyarakat terkait penundaan pemilu demi kepentingan golongan di sana,” ungkap Hefni.

Anggota DPRD Kalbar yang menghadapi pendemo di antaranya Haji Suriansyah (Wakil Ketua), Haji Subhan Nur (Ketua Komisi IV), Toni Kurniadi, Syarif Ishak Almutahar, Fransiskus Ason (Ketua Fraksi Golkar) dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Pada saat orasi, nyaris terjadi bentrok antara wakil rakyat dengan mahasiswa. Untunglah panasnya suasana dapat diredam ratusan aparat yang ikut berjaga di sekitar lokasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah yang menerima massa aksi mengatakan, dalam unjuk rasa tersebut ada empat poin tuntutan utama. Kelangkaan minyak goreng, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan isu perpanjangan masa jabatan presiden/tiga periode, serta kerusakan lingkungan.

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng menjadi sangat kontradiktif di Kalbar. Soalnya, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia.   “Seharusnya pemerintah mampu mengendalikan harga dan ketersediaan CPO untuk minyak goreng,” ucapnya saat menemui pengunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kalbar.

Tuntutan lain yang disampaikan adalah soal sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi, seperti solar dan bensin yang mulai terhapus. Seharusnya pemerintah dapat mengendalikan suplai sehingga kelangkaan BBM subsidi tidak perlu terjadi. Dampaknya nelayan, petani, para sopir pengangkut kebutuhan pokok termasuk ibu-ibu rumah tangga jadi kesulitan.

“Intinya ketersediaan BBM harus terjamin. Itu tuntutan mahasiswa,” tukas dia.
Suriansyah menyebutkan, isu kelangkaan BBM bersubsidi harus mendapatkan perhatian serius. Karena di pasaran, BBM bersubsidi terutama jenis premium dan pertalite susah untuk didapatkan. BBM yang bisa ditemui adalah yang nonsubsidi yakni pertamax.

Baca Juga :  Edy; Jangan Parasetamol Terus Dikasik

“Tentu ini bisa memberatkan masyarakat seharusnya ketersediaan BBM bersubsidi tersebut bisa dijamin,” katanya.  Sedangkan untuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan isu tiga periode, menurutnya hal tersebut melanggar konstitusi.

Mahasiswa meminta konsitusi tidak boleh diubah demi mewujudkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, terkait tuntutan mahasiswa ini, Suriansyah memastikan pihaknya sudah menerima. Untuk menyikapinya, DPRD Kalbar melalui alat kelengkapan seperti komisi-komisi akan melakukan pembahasan.

“Apa yang menjadi keresahan kita semua ini akan kami bahas melalui komisi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan dibahas di Komisi I. Soal minyak goreng akan dibahas di Komisi II serta terkait BBM bersubsidi akan dibahas di Komisi IV. Sementara soal lingkungan akan dibahas di Komisi V,” bebernya.

Dari hasil rapat-rapat komisi tersebut barulah DPR akan menentukan sikap. Selanjutnya, jika sikap sudah ditentukan maka akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan dan pembakaran ban bekas di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut terganggu.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Herindra mengatakan, demo yang terjadi kemarin juga terjadi secara serempak di sejumlah provinsi.  Untuk di Pontianak, kata Andi, sedikitnya ada empat sesi unjuk rasa dari sejumlah elemen, baik mahasiwa maupun kemasyarakatan.

“Hari ini ada empat sesi. Totalnya ada sekitar 500-an orang,” katanya.

Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, pihak telah menerjunkan 1.500 personel gabungan untuk pengamanan. Pihaknya juga telah menyusun langkah-langkah agar unjuk rasa berjalan dengan aman dan kondusif.

“Sejauh ini kondisinya dapat dikendalikan dengan baik. Tentunya, kami dari kepolisian siap mendukung dan mengawal. Namanya juga demo. Itu adalah  hak yang dilindungi oleh konstitusi. Tentunya dengan imbauan dan ajakan kepada para demonstran untuk sama-sama menjaga ketertiban,” katanya.

“Jangan sampai menganggu hak-hak orang lain. Apalagi ini bulan puasa. Jangan sampai hikmah bulan suci Ramadan dicederai oleh hal-hal yang tidak baik,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyanyangkan adanya aksi pembakaran ban di tengah jalan yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu.

“Pembakaran ban tidak boleh. Kami sudah mengimbau dan siap mengawal serta melayani. Jangan sampai aksi ini justru berbenturan dengan kami,” pungkasnya. (arf)

PONTIANAK – Ratusan orang yang terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (11/4). Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan pembakaran ban yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.

Dengan membawa poster berupa tuntutan dan bendera masing-masing elemen, massa bergerak dari bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak menuju Gedung DPRD Kalbar.  Dalam aksi ini, massa mengusung sejumlah isu, di antaranya penolakan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden, kenaikan harga BBM, tingginya harga minyak goreng dan isu kerusakan lingkungan.

Koordinator Humas Aliansi Bumi Khatulistiwa, Hafidz mengatakan,  pihaknya menolak penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Mereka juga menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas dan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.

“Kami juga menuntut Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengatasi problem krisis ekologi,” katanya.

Selain itu, kata Hafidz, pihaknya pun meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap massa aksi, menuntut penuntasan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) serta operasi militer yang ada di Papua.

Terkait pernyataan presiden yang menyatakan tidak akan ada penundaan pemilu, menurutnya hal itu hanya upaya untuk menenangkan masyarakat. Ia mendesak harus ada langkah konkret yang menegaskan tidak ada penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden.

“Kami masih belum percaya dengan tidak adanya penundaan pemilu, tetapi belum tentu tidak ada penambahan masa jabatan,” tutupnya.  Selain sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat, aksi unjuk rasa ini juga ikuti oleh perkumpulan emak-emak di Kalbar.

Dengan membawa jerigen minyak dan peralatan masak, mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng yang mereka nilai masih tinggi. “Kami minta pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng,” kata perwakilan aksi.

Hefni Maulana, Ketua Umum HMI Cabang Pontianak menyebutkan aksi hari ini (kemarin) serupa dengan perjuangan mahasiswa dan pergerakan di seluruh Indonesia. Menurutnya, khusus di Pontianak, setidaknya ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Isu tersebut bahkan sudah lama menjadi keresahan masyarakat banyak dari  berbagai daerah di Indonesia.

“Sebagai contoh mudahnya negara menaikkan harga Pertamax.  Ada pula wacana menaikkan harga pertalite dan elpiji tiga kilogram. Meski baru wacana, tetapi rentan terwujud jika negara sudah bicara,” ucapnya.

Isu lain adalah minyak goreng yang sudah langka dan mahal di pasaran termasuk bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) lain. Pada Ramadan 2022 ini, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk masyarakat semakin menderita didera kenaikan harga bahan pokok.

Baca Juga :  Peringatan Hari Tani Nasional, Mahasiswa Dukung Moratorium Sawit

“Mau makan apa mereka. Kondisi ekonomi lagi sulit. Kok terus kita persulit.
Masyarakat sesungguhnya hanya meminta stabilitas harga disesuaikan dengan pendapatan rata-rata mereka. Atau kalau bisa negara ikut campur terkait komponen kebutuhan pokok penting yang jadi santapan sehari-hari. Jangan terus diserahkan ke mekanisme pasar,” katanya.

Dia berharap pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan berdasarkan hati nurani, dan humanis. “Jangan asal ketuk palu. Dampaknya dirasakan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Isu lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan penundaan pemilu meskipun presiden kemarin malam, sudah menjelaskan pada rapat terbatas (ratas) bahwa tidak ada penundaan. Baginya, itu lebih kepada faktor kepanikan negara karena ada penolakan di berbagai daerah.

“Mana ada rapat hari minggu. Sebelum DPR/MPR RI ketuk palu menolak wacana penundaan pemilu, kami masih belum percaya,” ujarnya. Pun demikian wacana pelantikan KPU dan Bawaslu RI.

Pihaknya meminta supaya jangan ditunda-tunda lagi guna memastikan roda perputaran demokrasi berjalan sesuai jalur dan aturan. “Kami minta juga jangan terus bawa-bawa nama masyarakat terkait penundaan pemilu demi kepentingan golongan di sana,” ungkap Hefni.

Anggota DPRD Kalbar yang menghadapi pendemo di antaranya Haji Suriansyah (Wakil Ketua), Haji Subhan Nur (Ketua Komisi IV), Toni Kurniadi, Syarif Ishak Almutahar, Fransiskus Ason (Ketua Fraksi Golkar) dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Pada saat orasi, nyaris terjadi bentrok antara wakil rakyat dengan mahasiswa. Untunglah panasnya suasana dapat diredam ratusan aparat yang ikut berjaga di sekitar lokasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah yang menerima massa aksi mengatakan, dalam unjuk rasa tersebut ada empat poin tuntutan utama. Kelangkaan minyak goreng, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan isu perpanjangan masa jabatan presiden/tiga periode, serta kerusakan lingkungan.

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng menjadi sangat kontradiktif di Kalbar. Soalnya, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia.   “Seharusnya pemerintah mampu mengendalikan harga dan ketersediaan CPO untuk minyak goreng,” ucapnya saat menemui pengunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kalbar.

Tuntutan lain yang disampaikan adalah soal sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi, seperti solar dan bensin yang mulai terhapus. Seharusnya pemerintah dapat mengendalikan suplai sehingga kelangkaan BBM subsidi tidak perlu terjadi. Dampaknya nelayan, petani, para sopir pengangkut kebutuhan pokok termasuk ibu-ibu rumah tangga jadi kesulitan.

“Intinya ketersediaan BBM harus terjamin. Itu tuntutan mahasiswa,” tukas dia.
Suriansyah menyebutkan, isu kelangkaan BBM bersubsidi harus mendapatkan perhatian serius. Karena di pasaran, BBM bersubsidi terutama jenis premium dan pertalite susah untuk didapatkan. BBM yang bisa ditemui adalah yang nonsubsidi yakni pertamax.

Baca Juga :  Eforia Pilkada Serentak, Ason Tetap Memilih Mengabdi di Parlemen

“Tentu ini bisa memberatkan masyarakat seharusnya ketersediaan BBM bersubsidi tersebut bisa dijamin,” katanya.  Sedangkan untuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan isu tiga periode, menurutnya hal tersebut melanggar konstitusi.

Mahasiswa meminta konsitusi tidak boleh diubah demi mewujudkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, terkait tuntutan mahasiswa ini, Suriansyah memastikan pihaknya sudah menerima. Untuk menyikapinya, DPRD Kalbar melalui alat kelengkapan seperti komisi-komisi akan melakukan pembahasan.

“Apa yang menjadi keresahan kita semua ini akan kami bahas melalui komisi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan dibahas di Komisi I. Soal minyak goreng akan dibahas di Komisi II serta terkait BBM bersubsidi akan dibahas di Komisi IV. Sementara soal lingkungan akan dibahas di Komisi V,” bebernya.

Dari hasil rapat-rapat komisi tersebut barulah DPR akan menentukan sikap. Selanjutnya, jika sikap sudah ditentukan maka akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan dan pembakaran ban bekas di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut terganggu.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Herindra mengatakan, demo yang terjadi kemarin juga terjadi secara serempak di sejumlah provinsi.  Untuk di Pontianak, kata Andi, sedikitnya ada empat sesi unjuk rasa dari sejumlah elemen, baik mahasiwa maupun kemasyarakatan.

“Hari ini ada empat sesi. Totalnya ada sekitar 500-an orang,” katanya.

Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, pihak telah menerjunkan 1.500 personel gabungan untuk pengamanan. Pihaknya juga telah menyusun langkah-langkah agar unjuk rasa berjalan dengan aman dan kondusif.

“Sejauh ini kondisinya dapat dikendalikan dengan baik. Tentunya, kami dari kepolisian siap mendukung dan mengawal. Namanya juga demo. Itu adalah  hak yang dilindungi oleh konstitusi. Tentunya dengan imbauan dan ajakan kepada para demonstran untuk sama-sama menjaga ketertiban,” katanya.

“Jangan sampai menganggu hak-hak orang lain. Apalagi ini bulan puasa. Jangan sampai hikmah bulan suci Ramadan dicederai oleh hal-hal yang tidak baik,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyanyangkan adanya aksi pembakaran ban di tengah jalan yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu.

“Pembakaran ban tidak boleh. Kami sudah mengimbau dan siap mengawal serta melayani. Jangan sampai aksi ini justru berbenturan dengan kami,” pungkasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/