alexametrics
33 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Minta Pemerintah Publikasikan Rincian Anggaran Covid-19

Dari Webinar AJI Pontianak dan Lembaga Gemawan

Pemerintah harus memublikasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 selama pandemi. Publikasi tersebut merupakan bentuk transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keinginan tersebut tergambarkan dalam Webinar ‘Transparansi Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19’ yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak dan Lembaga Gemawan, Jumat (10/7) lalu.

RAMSES TOBING, Pontianak 

DALAM seminar daring tersebut juga diungkapkan mengenai Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19.

“Pemerintah harus menyediakan kanal khusus yang real time tentang rincian anggaran yang dipakai selama pandemi,” kata perwakilan Lembaga Gemawan, Sri Haryanti, dalam percakapan jarak jauh seluruh peserta seminar tersebut.

Sementara saat ini, diakui dia, sejumlah daerah hanya sekadar memublikasikan sebaran penyakit dan pasien positif. Program-program informasi, diakui dia masih minim. Padahal, tak dipungkiri dia jika anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Terlebih dia menyayangkan mengenai aturan pusat yang mengamanatkan kebijakan dalam penanganan Covid-19 tak dapat dituntut.

“Walau pun angkanya dinamis, tetap harus ditampilkan. Karena saat ini semua sudah digital dan data harus bisa diperbarui bahkan permenit,” katanya.

Jika transparansi data tidak dilakukan, dia khawatir, masyarakat akan kesulitan dalam mengawalnya. Padahal informasi tersebut, menurut dia, menjadi kewajiban untuk dipublikasikan.

Baca Juga :  Talkshow Series Badan Pengembangan SDM Perhubungan ke-16, Butuh Moda Transportasi Aman, Berkualitas dan Terjangkau

“Langkah baiknya dibuat aksi bersama untuk memanfaatkan kanal tersebut, dan membuka akses bagi publik. Kemudian keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis,” katanya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan akan memublikasikan penggunaan anggaran Covid-19. Saat ini, pemerintahannya sudah menyediakan kanal-kanal informasi tindakan dan perkembangan pandemi tersebut. Sementara untuk urusan anggaran, semuanya diakui dia masih dinamis.

“Anggaran ini bergerak, nanti akan kami publikasikan, seperti bedah APBD tiap tahun akan dibuka. Tapi ini proses sedang berjalan di DPRD, angka kami masih dinamis, yang pasti setiap proses pengeluaran ada mekanisme karena kita sudah biasa dengan akuntabilitas,” katanya.

Dia memastikan walau sepanjang Covid-19 Pemerintah Pusat memberikan kemudahan dalam realokasi, namun semua dalam pantauan lembaga pengawas. Instansi seperti KPK, BPK, BPKP, dan APIP, menurut dia, telah turun langsung melakukan pengawalan.

“KPK juga memantau kami, BPKP juga melakukan uji petik. Kami akui ada beberapa titik double atau tumpang tindih tapi tidak banyak, karena data bergerak. Gugus tugas dari Kejari dan polisi juga terlibat dalam penanggulangan,” katanya.

Pemkot sendiri, diakui dia, mengganggarkan Rp114 miliar untuk menangani pandemi ini. Namun, menurut dia, tidak semuanya terserap lantaran berhasil mengendalikan penyebaran penyakit. Meski saat ini sudah nihil pasien Covid-19, Wali Kota tetap khawatir lantaran tingginya mobilitas, sehingga memunculnya klaster baru atau gelombang kedua.

Baca Juga :  Tingkatkan Herd Immunity, Para Santri Terima Vaksinasi

“Jika tak ada lagi tambahan kasus, anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan direalokasikan dalam perubahan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Pembahasannya kini tengah dilakukan di DPRD Pontianak,” janjinya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan bahwa pihaknya telah membuka posko pengaduan di daerah terkait penanganan Covid-19. Aduan yang masuk pun diakui dia beragam. Disebutkan dia, mulai dari pelayanan medis bagi korban Covid-19, pelayanan transportasi dan keamanan, kartu sembako, hingga jaringan pengaman sosial.

“Dari semua aduan itu, semua sudah diselesaikan. Hanya saja tidak dapat memenuhi semua harapan. Seperti mahasiswa yang meminta bantuan, tapi nyatanya bisa pulang kampung. Demikian juga mekanisme relaksasi kredit yang masih belum dipahami masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, khusus permasalahan pendataan jaring pengamanan sosial, diakui dia, begitu banyak dikeluhkan. Masyarakat yang seharusnya dapat, disayangkan dia, justru absen dari data. Selain itu, dia melihat ada keunikan di lapangan, di mana pembagian beras dibagi rata karena protes masyarakat.

“Ada permasalahan dalam hal pendataan yang berhak. Pendataan sudah dilakukan, pemuktahiran menurut BPS tugas Pemda masing-masing,” kata mantan komisioner KPU Kota Pontianak tersebut. (*)

 

Dari Webinar AJI Pontianak dan Lembaga Gemawan

Pemerintah harus memublikasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 selama pandemi. Publikasi tersebut merupakan bentuk transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keinginan tersebut tergambarkan dalam Webinar ‘Transparansi Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19’ yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak dan Lembaga Gemawan, Jumat (10/7) lalu.

RAMSES TOBING, Pontianak 

DALAM seminar daring tersebut juga diungkapkan mengenai Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19.

“Pemerintah harus menyediakan kanal khusus yang real time tentang rincian anggaran yang dipakai selama pandemi,” kata perwakilan Lembaga Gemawan, Sri Haryanti, dalam percakapan jarak jauh seluruh peserta seminar tersebut.

Sementara saat ini, diakui dia, sejumlah daerah hanya sekadar memublikasikan sebaran penyakit dan pasien positif. Program-program informasi, diakui dia masih minim. Padahal, tak dipungkiri dia jika anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Terlebih dia menyayangkan mengenai aturan pusat yang mengamanatkan kebijakan dalam penanganan Covid-19 tak dapat dituntut.

“Walau pun angkanya dinamis, tetap harus ditampilkan. Karena saat ini semua sudah digital dan data harus bisa diperbarui bahkan permenit,” katanya.

Jika transparansi data tidak dilakukan, dia khawatir, masyarakat akan kesulitan dalam mengawalnya. Padahal informasi tersebut, menurut dia, menjadi kewajiban untuk dipublikasikan.

Baca Juga :  Lebih Valid jadi Alasan Gubernur Kalbar Berlakukan Tes PCR

“Langkah baiknya dibuat aksi bersama untuk memanfaatkan kanal tersebut, dan membuka akses bagi publik. Kemudian keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis,” katanya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan akan memublikasikan penggunaan anggaran Covid-19. Saat ini, pemerintahannya sudah menyediakan kanal-kanal informasi tindakan dan perkembangan pandemi tersebut. Sementara untuk urusan anggaran, semuanya diakui dia masih dinamis.

“Anggaran ini bergerak, nanti akan kami publikasikan, seperti bedah APBD tiap tahun akan dibuka. Tapi ini proses sedang berjalan di DPRD, angka kami masih dinamis, yang pasti setiap proses pengeluaran ada mekanisme karena kita sudah biasa dengan akuntabilitas,” katanya.

Dia memastikan walau sepanjang Covid-19 Pemerintah Pusat memberikan kemudahan dalam realokasi, namun semua dalam pantauan lembaga pengawas. Instansi seperti KPK, BPK, BPKP, dan APIP, menurut dia, telah turun langsung melakukan pengawalan.

“KPK juga memantau kami, BPKP juga melakukan uji petik. Kami akui ada beberapa titik double atau tumpang tindih tapi tidak banyak, karena data bergerak. Gugus tugas dari Kejari dan polisi juga terlibat dalam penanggulangan,” katanya.

Pemkot sendiri, diakui dia, mengganggarkan Rp114 miliar untuk menangani pandemi ini. Namun, menurut dia, tidak semuanya terserap lantaran berhasil mengendalikan penyebaran penyakit. Meski saat ini sudah nihil pasien Covid-19, Wali Kota tetap khawatir lantaran tingginya mobilitas, sehingga memunculnya klaster baru atau gelombang kedua.

Baca Juga :  Talkshow Series Badan Pengembangan SDM Perhubungan ke-16, Butuh Moda Transportasi Aman, Berkualitas dan Terjangkau

“Jika tak ada lagi tambahan kasus, anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan direalokasikan dalam perubahan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Pembahasannya kini tengah dilakukan di DPRD Pontianak,” janjinya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan bahwa pihaknya telah membuka posko pengaduan di daerah terkait penanganan Covid-19. Aduan yang masuk pun diakui dia beragam. Disebutkan dia, mulai dari pelayanan medis bagi korban Covid-19, pelayanan transportasi dan keamanan, kartu sembako, hingga jaringan pengaman sosial.

“Dari semua aduan itu, semua sudah diselesaikan. Hanya saja tidak dapat memenuhi semua harapan. Seperti mahasiswa yang meminta bantuan, tapi nyatanya bisa pulang kampung. Demikian juga mekanisme relaksasi kredit yang masih belum dipahami masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, khusus permasalahan pendataan jaring pengamanan sosial, diakui dia, begitu banyak dikeluhkan. Masyarakat yang seharusnya dapat, disayangkan dia, justru absen dari data. Selain itu, dia melihat ada keunikan di lapangan, di mana pembagian beras dibagi rata karena protes masyarakat.

“Ada permasalahan dalam hal pendataan yang berhak. Pendataan sudah dilakukan, pemuktahiran menurut BPS tugas Pemda masing-masing,” kata mantan komisioner KPU Kota Pontianak tersebut. (*)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/