alexametrics
26.7 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

PERUM IV; Tapal Batas Pontianak-Kubu Raya yang tak Pernah Tuntas

PONTIANAK – Sengkarut persoalan tapal batas wilayah Perumnas IV yang tak kunjung usai menemui babak baru. Belum lama ini, Pemerintah Kota Pontianak menerima audiensi dari Pengurus Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV yang diterima Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan.

“Dalam pertemuan kemarin, membahas penyelesaian persoalan batas wilayah antara Pontianak dan Kubu Raya. Hasil audiensinya, perwakilan forum meminta Pemkot untuk membuat surat tembusan ke Kemendagri. Surat itu sebagai bukti bahwa Pemkot Pontianak menginginkan Wilayah Perumnas IV masuk dalam wilayah Pontianak,” ungkap Bahasan, Jumat ( 11/9).

Ia menambahkan, pada prinsipnya Pemkot Pontianak menerima aspirasi masyarakat Perumnas IV yang berkeinginan masuk dalam wilayah Pontianak. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat dilakukan jajak pendapat oleh warga Perumnas IV. Hasilnya, sebagian besar masyarakat menginginkan masuk dalam wilayah Pontianak. Hal ini diperkuat lagi dengan fakta baru berupa pernyataan camat di wilayah setempat.

“Dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Perumnas IV tidak masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya,” terang Bahasan.

Dalam kronologi singkat, upaya warga Perumnas IV memperjuangkan wilayahnya masuk ke dalam Pontianak sudah berlangsung selama 20 tahun. Hingga ke Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dua berita acara (BA) yakni BA tahun 2018 dan 2019. Sehingga dengan munculnya BA tersebut, Pemkot Pontianak hingga saat ini menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait wilayah Perumnas IV apakah masuk dalam Kabupaten Kubu Raya atau Kota Pontianak.

Bukti lainnya, kata Bahasan, ada fakta baru bahwa persoalan atau perkara tersebut sudah masuk ke Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan locus perkara di Pontianak sehingga putusan MA itu memenangkan penggugat. “Sehingga berdasarkan putusan MA bahwa Perumnas IV masuk ke wilayah Kota Pontianak,” pungkasnya.

Sebelumnya, perjuangan warga Perum IV yang ingin wilayahnya masuk Kota Pontianak sudah sampai pada tahap jajak pendapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dalam diskusi itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco ingin persoalan yang sudah berlarut dapat diselesaikan. Membuat pertemuan antara Wali Kota Pontianak dan Bupati Kubu Raya diupayakan.

Dia mengatakan, persoalan tapal batas Perum IV mesti diselesaikan. Dampak yang paling dirasa adalah masyarakat dibuat terkatung-katung. Dari hasil jajak pendapat masyarakat bersama Komisi I DPRD Pontianak lalu, 90 persen mereka ingin masuk ke wilayah Kota Pontianak. Alasannya karena kepengurusan administrasi lebih dekat ke Pontianak ketimbang Kubu Raya.

Baca Juga :  Sengkarut Tapal Batas Perumnas IV, Putusan Kemendagri Bisa Dibatalkan

Namun dari putusan Kementerian Dalam Negeri, wilayah Perum IV justru masuk ke Kabupaten Kubu Raya. Dia cukup kesal melihat putusan itu. Harusnya pemerintah pusat beri kesempatan Pemda melalui gubernur memutuskannya. Menurutnya peran kepala daerah besar dalam penyelesaian persoalan ini, dengan acuan mendengar keinginan masyarakat. Tapi, akibat sengkarut ini, pembangunan di sana juga tidak bisa masuk.

Dia meminta Gubernur sebagai ayah dari semua masyarakat Kalbar dapat menjadi penengah buat menyelesaikan persoalan ini.

Harusnya, lanjut dia, putusan yang keluar mesti berpihak pada masyarakat. Di sini, masyarakat Perum IV menginginkan masuk ke wilayah Pontianak.

Dari kajian pihaknya, putusan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan Perum IV masuk Kabupaten Kubu Raya masih bisa disanggah dan dibatalkan. “Kami melihat putusan tersebut tidak sesuai dan berdasar. Kami akan berusaha memberi rekomendasi buat meminta agar kementerian membatalkan berita acara tersebut,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Pontianak dari Dapil Kecamatan Pontianak Timur, Dian Eka juga konsen dengan persoalan sengkarut tapal batas ini. Ia banyak menerima keluhan dari masyarakat setempat.

“Keluhan warga Perum IV yang ingin menjadi bagian dari wilayah Kota Pontianak terus saya ikuti perkembangannya. Terakhir saya bersama Komisi I DPRD Pontianak melakukan diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi bersama perwakilan warga Perum IV buat membahas persoalan ini,” kata Dian Eka.

Dari hasil pertemuannya dengan warga di Perum IV, mereka tetap ingin wilayahnya masuk di Kecamatan Pontianak Timur. Namun yang terjadi saat ini, wilayah tapal batas Perum IV masih masuk di Kabupaten Kubu Raya. “Saat pertemuan, saya sudah sampaikan ke warga, bahwa saya akan konsisten memperjuangkan aspirasi mereka dengan upaya pendekatan secara politik, termasuk terakhir itu rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalbar,” katanya.

Tetapi menurut SK gubernur no 307/ PEM/ 2010, menyatakan bahwa wilayah Perum 4 tidak termasuk dalam wilayah Kubu Raya.

Persoalan ini tambah dia sudah berlarut. 20 tahun tak bisa diselesaikan. Harapan dia, kepala daerah bisa mendengar aspirasi warga. Khususnya Gubernur Kalbar dan Wali Kota Pontianak bisa mengkaji ulang permasalahan ini. Jika terdapat kendala aturan pasti ada solusinya. “Karena setiap produk hukum yang dibuat harus memperhatikan aspek keberpihakan pada masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  AKD Tak Dideadline, Mayoritas Fraksi Masih Berandai

Apalagi warga Perum IV ketika kampanye Pilkada, Pilwako dan Pileg ikut memberikan suaranya buat Kota Pontianak. Iapun berjanji bakal menempuh jalur hukum buat membantu warga Perum IV  ini. “Upaya penyuratan presiden buat menyelesaikan persoalan ini juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan tindak lanjut segera dilakukan,” tegasnya.

Ketua Forum Peduli Perumnas IV, Erwan Irawan mengaku menemukan fakta baru terkait perjuangan masyarakat untuk tetap berada dalam wilayah administratif Kota Pontianak.

Erwan menegaskan temuan fakta baru itu menjadi bantahan terhadap penandatangan berita acara, Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya dan Wali Kota Pontianak di Kemendagri pada Oktober 2019 yang menyatakan Perumnas IV masuk wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya.

Ia menyebutkan temuan fakta baru itu adalah pada Peraturan Daerah Kubu Raya nomor 7 tahun 2016 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Kubu Raya 2016-2026. Dalam perda itu, lanjut Erwan, tidak disebutkan atau mencantumkan Perumnas IV merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Kemudian pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kota Pontianak 2013-2033. Dijelaskan dalam perda itu pada BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah, Pasal 19 Ruang Terbuka Hijau Kota ayat (3) huruf C disebutkan RTH lapangan olahraga. Kemudian disebutkan huruf F disebutkan lapangan sepakbola Perumnas IV Kecamatan Pontianak Timur kurang lebih 1,5 hektare.

“Dua fakta ini temuan dari kajian yang kami lakukan,” kata Erwan di Pontianak, siang kemarin.

“Jadi dengan mengklaim bahwa Perumnas IV ini masuk Kubu Raya tidak benar karena dari dua perda itu sudah jelas wilayah administratif Perumnas IV itu di Pontianak,” jelas Erwan.

Erwan menambahkan pihaknya akan menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait verifikasi yang dilakukannya dalam penetapan wilayah administratif Perumnas IV.

“Jadi kami akan surati Kemendagri bahwa verifikasi itu tidak benar, dan kami lakukan secepat mungkin,” kata Erwan.(iza/mse)

PONTIANAK – Sengkarut persoalan tapal batas wilayah Perumnas IV yang tak kunjung usai menemui babak baru. Belum lama ini, Pemerintah Kota Pontianak menerima audiensi dari Pengurus Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV yang diterima Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan.

“Dalam pertemuan kemarin, membahas penyelesaian persoalan batas wilayah antara Pontianak dan Kubu Raya. Hasil audiensinya, perwakilan forum meminta Pemkot untuk membuat surat tembusan ke Kemendagri. Surat itu sebagai bukti bahwa Pemkot Pontianak menginginkan Wilayah Perumnas IV masuk dalam wilayah Pontianak,” ungkap Bahasan, Jumat ( 11/9).

Ia menambahkan, pada prinsipnya Pemkot Pontianak menerima aspirasi masyarakat Perumnas IV yang berkeinginan masuk dalam wilayah Pontianak. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat dilakukan jajak pendapat oleh warga Perumnas IV. Hasilnya, sebagian besar masyarakat menginginkan masuk dalam wilayah Pontianak. Hal ini diperkuat lagi dengan fakta baru berupa pernyataan camat di wilayah setempat.

“Dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Perumnas IV tidak masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya,” terang Bahasan.

Dalam kronologi singkat, upaya warga Perumnas IV memperjuangkan wilayahnya masuk ke dalam Pontianak sudah berlangsung selama 20 tahun. Hingga ke Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dua berita acara (BA) yakni BA tahun 2018 dan 2019. Sehingga dengan munculnya BA tersebut, Pemkot Pontianak hingga saat ini menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait wilayah Perumnas IV apakah masuk dalam Kabupaten Kubu Raya atau Kota Pontianak.

Bukti lainnya, kata Bahasan, ada fakta baru bahwa persoalan atau perkara tersebut sudah masuk ke Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan locus perkara di Pontianak sehingga putusan MA itu memenangkan penggugat. “Sehingga berdasarkan putusan MA bahwa Perumnas IV masuk ke wilayah Kota Pontianak,” pungkasnya.

Sebelumnya, perjuangan warga Perum IV yang ingin wilayahnya masuk Kota Pontianak sudah sampai pada tahap jajak pendapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dalam diskusi itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco ingin persoalan yang sudah berlarut dapat diselesaikan. Membuat pertemuan antara Wali Kota Pontianak dan Bupati Kubu Raya diupayakan.

Dia mengatakan, persoalan tapal batas Perum IV mesti diselesaikan. Dampak yang paling dirasa adalah masyarakat dibuat terkatung-katung. Dari hasil jajak pendapat masyarakat bersama Komisi I DPRD Pontianak lalu, 90 persen mereka ingin masuk ke wilayah Kota Pontianak. Alasannya karena kepengurusan administrasi lebih dekat ke Pontianak ketimbang Kubu Raya.

Baca Juga :  Ipunk Wahaha Kampanye Lawan Corona Lewat Lagu

Namun dari putusan Kementerian Dalam Negeri, wilayah Perum IV justru masuk ke Kabupaten Kubu Raya. Dia cukup kesal melihat putusan itu. Harusnya pemerintah pusat beri kesempatan Pemda melalui gubernur memutuskannya. Menurutnya peran kepala daerah besar dalam penyelesaian persoalan ini, dengan acuan mendengar keinginan masyarakat. Tapi, akibat sengkarut ini, pembangunan di sana juga tidak bisa masuk.

Dia meminta Gubernur sebagai ayah dari semua masyarakat Kalbar dapat menjadi penengah buat menyelesaikan persoalan ini.

Harusnya, lanjut dia, putusan yang keluar mesti berpihak pada masyarakat. Di sini, masyarakat Perum IV menginginkan masuk ke wilayah Pontianak.

Dari kajian pihaknya, putusan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan Perum IV masuk Kabupaten Kubu Raya masih bisa disanggah dan dibatalkan. “Kami melihat putusan tersebut tidak sesuai dan berdasar. Kami akan berusaha memberi rekomendasi buat meminta agar kementerian membatalkan berita acara tersebut,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Pontianak dari Dapil Kecamatan Pontianak Timur, Dian Eka juga konsen dengan persoalan sengkarut tapal batas ini. Ia banyak menerima keluhan dari masyarakat setempat.

“Keluhan warga Perum IV yang ingin menjadi bagian dari wilayah Kota Pontianak terus saya ikuti perkembangannya. Terakhir saya bersama Komisi I DPRD Pontianak melakukan diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi bersama perwakilan warga Perum IV buat membahas persoalan ini,” kata Dian Eka.

Dari hasil pertemuannya dengan warga di Perum IV, mereka tetap ingin wilayahnya masuk di Kecamatan Pontianak Timur. Namun yang terjadi saat ini, wilayah tapal batas Perum IV masih masuk di Kabupaten Kubu Raya. “Saat pertemuan, saya sudah sampaikan ke warga, bahwa saya akan konsisten memperjuangkan aspirasi mereka dengan upaya pendekatan secara politik, termasuk terakhir itu rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalbar,” katanya.

Tetapi menurut SK gubernur no 307/ PEM/ 2010, menyatakan bahwa wilayah Perum 4 tidak termasuk dalam wilayah Kubu Raya.

Persoalan ini tambah dia sudah berlarut. 20 tahun tak bisa diselesaikan. Harapan dia, kepala daerah bisa mendengar aspirasi warga. Khususnya Gubernur Kalbar dan Wali Kota Pontianak bisa mengkaji ulang permasalahan ini. Jika terdapat kendala aturan pasti ada solusinya. “Karena setiap produk hukum yang dibuat harus memperhatikan aspek keberpihakan pada masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Sengkarut Tapal Batas Perumnas IV, Putusan Kemendagri Bisa Dibatalkan

Apalagi warga Perum IV ketika kampanye Pilkada, Pilwako dan Pileg ikut memberikan suaranya buat Kota Pontianak. Iapun berjanji bakal menempuh jalur hukum buat membantu warga Perum IV  ini. “Upaya penyuratan presiden buat menyelesaikan persoalan ini juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan tindak lanjut segera dilakukan,” tegasnya.

Ketua Forum Peduli Perumnas IV, Erwan Irawan mengaku menemukan fakta baru terkait perjuangan masyarakat untuk tetap berada dalam wilayah administratif Kota Pontianak.

Erwan menegaskan temuan fakta baru itu menjadi bantahan terhadap penandatangan berita acara, Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya dan Wali Kota Pontianak di Kemendagri pada Oktober 2019 yang menyatakan Perumnas IV masuk wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya.

Ia menyebutkan temuan fakta baru itu adalah pada Peraturan Daerah Kubu Raya nomor 7 tahun 2016 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Kubu Raya 2016-2026. Dalam perda itu, lanjut Erwan, tidak disebutkan atau mencantumkan Perumnas IV merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Kemudian pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kota Pontianak 2013-2033. Dijelaskan dalam perda itu pada BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah, Pasal 19 Ruang Terbuka Hijau Kota ayat (3) huruf C disebutkan RTH lapangan olahraga. Kemudian disebutkan huruf F disebutkan lapangan sepakbola Perumnas IV Kecamatan Pontianak Timur kurang lebih 1,5 hektare.

“Dua fakta ini temuan dari kajian yang kami lakukan,” kata Erwan di Pontianak, siang kemarin.

“Jadi dengan mengklaim bahwa Perumnas IV ini masuk Kubu Raya tidak benar karena dari dua perda itu sudah jelas wilayah administratif Perumnas IV itu di Pontianak,” jelas Erwan.

Erwan menambahkan pihaknya akan menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait verifikasi yang dilakukannya dalam penetapan wilayah administratif Perumnas IV.

“Jadi kami akan surati Kemendagri bahwa verifikasi itu tidak benar, dan kami lakukan secepat mungkin,” kata Erwan.(iza/mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/