alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Jaksa Usut Proses Pengadaan Ambulans yang Diduga Bermasalah, Enam Unit Tak Sesuai Standar

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan ambulans berstandar Covid-19 (infeksius) di Dinas Kesehatan Kalbar. Kepala Seksi C Intelijen, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Thoriq Mulahela membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan pengaduan terkait kasus tersebut. Thoriq menerangkan, saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Selain mengklarifikasi ke pihak terkait, kami juga melakukan pemeriksaan mobil ambulans infeksius yang dihibahkan. Saat ini sudah dua unit yang diperiksa,” kata Thoriq kepada Pontianak Post, Senin (11/10).

Thoriq menyatakan, untuk klarifikasi dugaan penyimpangan pengadaan, sejauh ini sudah ada sebagian pihak yang dipanggil untuk diambil keterangannya. Mereka yang dipanggil, lanjut Thoriq, adalah dua perusahaan penyedia atas pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19. Yakni CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Pontianak Post telah berusaha menghubungi PT Ambulans Pintar Indonesia, sebagai salah satu penyedia yang ditunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan Kalbar. Namun nomor kontak perusahaan yang tertera pada dokumen kontrak tidak dapat dihubungi.

Saat disinggung apakah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar telah dimintai keterangan, Thoriq enggan memberikan jawaban. Ia malah mempersilakan wartawan untuk menanyakan langsung hal itu ke Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, menghibahkan dua belas unit mobil ambulans berstandar Covid-19, untuk belasan rumah sakit umum daerah di kabupaten atau kota.

Dua belas rumah sakit yang menerima hibah, yakni RSUD Soedarso, RSU Yarsi, RSUD Sambas, RSUD Melawi, RSUD Mempawah, RSUD Landak, RSUD Sintang, RSUD Sanggau, RSUD Sekadau, RSUD Bengkayang, RSUD Ketapang dan RSUD Kapuas Hulu.

Untuk hibah mobil ambulans provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Kesehatan menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 kurang lebih sebesar Rp14.400.000.000 dengan perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp14.397.900.000.

Satu unit mobil ambulans berstandar Covid-19 itu dihargai Rp1 miliar lebih, dengan fasilitas yang disesuaikan dengan pedoman Menteri Kesehatan, di antaranya memiliki karoseri terdiri dari 25 item dan medical equipment.

Proyek hibah mobil ambulans ini mulai diusulkan sejak Mei 2021, dengan merujuk  keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 556/BPBD/2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga :  Hermansyah: Situasi Darurat, Pemerintah Boleh Ambil Kebijakan Khusus

Dinas Kesehatan Provinsi berdalih pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19 dilaksanakan, dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung penanganan Covid-19 dan dapat memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan yang cepat, tepat, efektif dan efesien akibat penukar Covid-19. Sehingga dapat mengurangi kecacatan serta menekan angka kematian akibat keterlambatan dalam penanganan.

Di bulan yang sama, yakni Mei 2021 Dinas Kesehatan, proyek pengadaan itu rencananya akan dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung. Namun Inspektorat Kalimantan Barat, menyatakan bahwa proyek pengadaan ambulans harus melalui mekanisme lelang.

Berdasarkan petunjuk Inspektorat itu, Dinas Kesehatan melakukan tender proyek. Dan tercatat lebih dari empat perusahaan yang mengikuti proses lelang. Dua di antaranya CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Dalam perjalanan proses lelang, Dinas Kesehatan kemudian membatalkan proses lelang yang berlangsung tepat pada Juli 2021. Lalu mengalihkan mekanisme pengadaan dengan penunjukan langsung dengan dalih mempercepat penanganan Covid-19 dan minimnya penyerapan anggaran Covid-19 di Kalimantan Barat, dengan dasar hukum instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020.

Masih di bulan yang sama dengan mekanisme yang berbeda, tercatat enam perusahaan yang mengikuti penawaran atas metode penunjukan langsung atas pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19.

Dari enam perusahaan, Dinas Kesehatan menyatakan dua perusahaan dinyatakan terpilih. Yakni PT Ambulans Pintar Indonesia dan CV Cahaya Karunia Mandiri.

Terhadap dua perusahaan penyedia barang, antara Dinas Kesehatan dilakukanlah kontrak kerja, pada 23 Agustus 2021, antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Baca Juga :  Grup Tanjidor yang Diperkuat Para Pemain Muda

Dalam kontrak itu, kedua perusahaan diharuskan menyediakan mobil ambulans berstandar Covid-19 selama 30 hari kerja selama Agustus 2021 masing-masing perusahaan menyediakan enam unit mobil.

Dari proses yang berbelit-belit itu, 30 Agustus 2021, 12 mobil ambulans berstandar Covid-19, diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalbar ke bupati dan wali kota Pontianak di pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan.

Benarkah 12 mobil berstandar Covid-19 bermasalah dalam pengadaannya? Sumber Pontianak Post menyatakan, enam dari dua belas mobil ambulans yang diklaim berstandar Covid-19 tersebut justru tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan pedoman Menteri Kesehatan yang juga terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan itu.

Enam mobil tersebut hanyalah jenis ambulans transport, yang di dalamnya tidak ada spesifikasi penunjang karoseri transportasi infeksius. Di antaranya pra-filter, filter HEPA, filter karbon, plasmawave, dan sinar UV yang dipasang tidak sesuai standar.

Selain itu, ambulans tersebut juga tidak dipasang rigid cervical collar dewasa berupa karet busa dan plastik berkualitas. “Saya tahu betul kondisi di dalamnya” kata seorang sumber Pontianak yang meminta namanya tidak disebutkan.

Tidak hanya soal standar ambulans, proses penunjukan langsung pengadaan mobil ambulans itu pun dianggap bermasalah. Terdapat dua kontrak kerja di dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan mobil ambulans.  “Apakah tidak bermasalah apabila dalam satu DIPA terdapat dua kontrak kerja. Ini harus diluruskan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu penerima hibah ambulans, RSU Yarsi Pontianak menyatakan, pihaknya belum mendapat informasi atas proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejati Kalbar, atas laporan dan pengaduan dugaan penyimpangan pengadaan mobil ambulans tersebut. “Kalau ada informasi terbaru berkaitan dengan hal ini, saya akan sampaikan,” kata Direktur RSU Yarsi Pontianak, Carlos.

Carlos mengakui, pihaknya telah menerima hibah satu unit mobil ambulans berstandar Covid-19 dari Dinas Kesehatan Kalbar. “Detail spesifikasi ambulans ini, saya belum mengetahuinya,” kata Carlos. (adg/her)

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan ambulans berstandar Covid-19 (infeksius) di Dinas Kesehatan Kalbar. Kepala Seksi C Intelijen, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Thoriq Mulahela membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan pengaduan terkait kasus tersebut. Thoriq menerangkan, saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Selain mengklarifikasi ke pihak terkait, kami juga melakukan pemeriksaan mobil ambulans infeksius yang dihibahkan. Saat ini sudah dua unit yang diperiksa,” kata Thoriq kepada Pontianak Post, Senin (11/10).

Thoriq menyatakan, untuk klarifikasi dugaan penyimpangan pengadaan, sejauh ini sudah ada sebagian pihak yang dipanggil untuk diambil keterangannya. Mereka yang dipanggil, lanjut Thoriq, adalah dua perusahaan penyedia atas pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19. Yakni CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Pontianak Post telah berusaha menghubungi PT Ambulans Pintar Indonesia, sebagai salah satu penyedia yang ditunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan Kalbar. Namun nomor kontak perusahaan yang tertera pada dokumen kontrak tidak dapat dihubungi.

Saat disinggung apakah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar telah dimintai keterangan, Thoriq enggan memberikan jawaban. Ia malah mempersilakan wartawan untuk menanyakan langsung hal itu ke Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, menghibahkan dua belas unit mobil ambulans berstandar Covid-19, untuk belasan rumah sakit umum daerah di kabupaten atau kota.

Dua belas rumah sakit yang menerima hibah, yakni RSUD Soedarso, RSU Yarsi, RSUD Sambas, RSUD Melawi, RSUD Mempawah, RSUD Landak, RSUD Sintang, RSUD Sanggau, RSUD Sekadau, RSUD Bengkayang, RSUD Ketapang dan RSUD Kapuas Hulu.

Untuk hibah mobil ambulans provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Kesehatan menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 kurang lebih sebesar Rp14.400.000.000 dengan perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp14.397.900.000.

Satu unit mobil ambulans berstandar Covid-19 itu dihargai Rp1 miliar lebih, dengan fasilitas yang disesuaikan dengan pedoman Menteri Kesehatan, di antaranya memiliki karoseri terdiri dari 25 item dan medical equipment.

Proyek hibah mobil ambulans ini mulai diusulkan sejak Mei 2021, dengan merujuk  keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 556/BPBD/2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga :  Hermansyah: Situasi Darurat, Pemerintah Boleh Ambil Kebijakan Khusus

Dinas Kesehatan Provinsi berdalih pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19 dilaksanakan, dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung penanganan Covid-19 dan dapat memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan yang cepat, tepat, efektif dan efesien akibat penukar Covid-19. Sehingga dapat mengurangi kecacatan serta menekan angka kematian akibat keterlambatan dalam penanganan.

Di bulan yang sama, yakni Mei 2021 Dinas Kesehatan, proyek pengadaan itu rencananya akan dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung. Namun Inspektorat Kalimantan Barat, menyatakan bahwa proyek pengadaan ambulans harus melalui mekanisme lelang.

Berdasarkan petunjuk Inspektorat itu, Dinas Kesehatan melakukan tender proyek. Dan tercatat lebih dari empat perusahaan yang mengikuti proses lelang. Dua di antaranya CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Dalam perjalanan proses lelang, Dinas Kesehatan kemudian membatalkan proses lelang yang berlangsung tepat pada Juli 2021. Lalu mengalihkan mekanisme pengadaan dengan penunjukan langsung dengan dalih mempercepat penanganan Covid-19 dan minimnya penyerapan anggaran Covid-19 di Kalimantan Barat, dengan dasar hukum instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020.

Masih di bulan yang sama dengan mekanisme yang berbeda, tercatat enam perusahaan yang mengikuti penawaran atas metode penunjukan langsung atas pengadaan mobil ambulans berstandar Covid-19.

Dari enam perusahaan, Dinas Kesehatan menyatakan dua perusahaan dinyatakan terpilih. Yakni PT Ambulans Pintar Indonesia dan CV Cahaya Karunia Mandiri.

Terhadap dua perusahaan penyedia barang, antara Dinas Kesehatan dilakukanlah kontrak kerja, pada 23 Agustus 2021, antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama CV Cahaya Kurnia Mandiri dan PT Ambulans Pintar Indonesia.

Baca Juga :  PSMH Untan Gelar Seminar Nasional Karhutla

Dalam kontrak itu, kedua perusahaan diharuskan menyediakan mobil ambulans berstandar Covid-19 selama 30 hari kerja selama Agustus 2021 masing-masing perusahaan menyediakan enam unit mobil.

Dari proses yang berbelit-belit itu, 30 Agustus 2021, 12 mobil ambulans berstandar Covid-19, diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalbar ke bupati dan wali kota Pontianak di pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan.

Benarkah 12 mobil berstandar Covid-19 bermasalah dalam pengadaannya? Sumber Pontianak Post menyatakan, enam dari dua belas mobil ambulans yang diklaim berstandar Covid-19 tersebut justru tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan pedoman Menteri Kesehatan yang juga terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan itu.

Enam mobil tersebut hanyalah jenis ambulans transport, yang di dalamnya tidak ada spesifikasi penunjang karoseri transportasi infeksius. Di antaranya pra-filter, filter HEPA, filter karbon, plasmawave, dan sinar UV yang dipasang tidak sesuai standar.

Selain itu, ambulans tersebut juga tidak dipasang rigid cervical collar dewasa berupa karet busa dan plastik berkualitas. “Saya tahu betul kondisi di dalamnya” kata seorang sumber Pontianak yang meminta namanya tidak disebutkan.

Tidak hanya soal standar ambulans, proses penunjukan langsung pengadaan mobil ambulans itu pun dianggap bermasalah. Terdapat dua kontrak kerja di dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan mobil ambulans.  “Apakah tidak bermasalah apabila dalam satu DIPA terdapat dua kontrak kerja. Ini harus diluruskan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu penerima hibah ambulans, RSU Yarsi Pontianak menyatakan, pihaknya belum mendapat informasi atas proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejati Kalbar, atas laporan dan pengaduan dugaan penyimpangan pengadaan mobil ambulans tersebut. “Kalau ada informasi terbaru berkaitan dengan hal ini, saya akan sampaikan,” kata Direktur RSU Yarsi Pontianak, Carlos.

Carlos mengakui, pihaknya telah menerima hibah satu unit mobil ambulans berstandar Covid-19 dari Dinas Kesehatan Kalbar. “Detail spesifikasi ambulans ini, saya belum mengetahuinya,” kata Carlos. (adg/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/