alexametrics
31 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Jumardi Mencari Keadilan  

PONTIANAK – Masih ingat dengan kasus yang menjerat Jumardi, seorang penjual burung nuri bayan asal Sebawi, Kabupaten Sambas? Ayah tiga orang anak itu mempraperadilankan Kapolda Kalbar atas penangkapan dan penahanan dirinya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar.

Sidang perdana permohonan praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Jumat (12/3) pagi. Namun dikarenakan pihak termohon, dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tidak hadir dalam persidangan, maka sidang pembacaan permohonan praperadilan pun ditunda.

Kuasa hukum Jumardi, Andel mengatakan, kliennya ditangkap karena menjual burung bayan melalui media sosial (Facebook). Atas tindakannya tersebut, Jumardi dijerat dengan pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Hari ini kami mengajukan permohonan praperadilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai termohon praperadilan. Karena, penangkapan dan penahanan Jumardi, tidak sah,” kata Andel, saat ditemui usai persidangan, kemarin.

Kasus yang menjerat Jumardi, kata Andel, berawal saat kliennya tersebut menangkap burung menggunakan perangkap dari getah. Hasilnya, ia mendapatkan 10 ekor burung bayan. Ia lalu berniat menjual burung tersebut seharga Rp.70 ribu per ekor melalui Facebook.

“Niat dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk berobat karena anak yang kecil sakit-sakitan, serta untuk membeli beras dan susu untuk anak yang masih kecil,” jelas Andel.

Kemudian, pada 10 Februari 2021, kurang lebih pukul 16.00, Jumardi mendapat informasi dari salah satu orang yang tidak dikenal melalui Facebook. Orang tersebut berniat membeli 10 ekor burung bayan dengan harga Rp.750 ribu.

Calon pembeli, melalui Facebook meminta supaya burung tersebut dibawa pada 11 Februari 2021 dan meminta bertemu di Tugu Limau Tebas pada pukul 12.30. Dari kampung Jumardi ke Tugu Limau Tebas kurang lebih satu  setengah jam.

Ia harus melewati jalan setapak, berlubang-lubang, yang masih semak-semak, serta berdebu dan harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan. Maka, sepeda motornya dinaikkan di atas sampan dengan biaya Rp4 ribu, dengan jarak tempuh penyeberangan selama kurang lebih 15 menit.

Pada hari yang ditentukan, sekitar  pukul 11.00, Jumardi berangkat ke lokasi yang sudah disepakati sepeda motornya. Dia membawa 10 ekor burung bayan yang disimpan dalam kotak kardus yang dibungkus dengan kain hitam.

Kemudian, sekira pukul 12.30 Jumardi pun tiba lokasi itu dan menunggu pembeli tersebut. Kurang lebih 15 menit kemudian datanglah tujuh orang yang tidak dikenal.

Baca Juga :  Bahagiakan Anak Yatim dan Duafa, Rita Hastarita Ajak Belanja Baju Lebaran

“Jumardi langsung ditangkap, lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Selanjutnya dibawa menuju Pontianak, kemudian kurang lebih pukul 22.00 dia sampai di Pontianak dan dibawa masuk ke dalam ruangan dengan ukuran kurang lebih dua meter kali tiga meter selama lima jam,” beber Andel.

Selanjutnya, pada pukul 01.00, Jumardi diperiksa sebagai tersangka sampai pukul 03.00, tanpa didampingi penasihat hukum serta tidak dibolehkan menghubungi keluarga. Setelah itu pemeriksaan terhadap Jumardi dilanjutkan pada keesokan harinya 12 Februari 2021 dari pukul 08.00 sampai jam 10.00.

“Tanpa didampingi penasihat hukum, selanjutnya kurang lebih jam 15.00, Jumardi disuruh menandatangani surat perintah penangkapan dan penahanan,” kata Andel.

Atas dugaan telah melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

“Atas ketidaktahuannya, Jumardi menandatangani surat tersebut. Setelah itu kurang lebih pukul 16.00 dia dibawa dan ditahan di rumah tahanan negara Polda Kalbar,” ujar Andel.

Andel menganggap penangkapan yang dilakukan tidak sah. Karena, jika peristiwa tindak pidana itu dianggap melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 maka peraturan itu merupakan tindak pidana khusus dan secara hukum yang berwenang melakukan penangkapan terhadap Jumardi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

“Mengenai kesalahan prosedur penangkapan secara jelas karena termohon praperadilan secara nyata telah mengambil alih fungsi tugas kewenangan dari PPNS dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama petugas yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan,” kata Andel.

Semestinya, lanjut Andel, dalam penanganan terhadap peristiwa hukum tersebut, penyidik termohon praperadilan hanya melakukan tugas sebagai koordinasi dan pengawasan, dan bukan berperan sebagai petugas yang berwenang melakukan penangkapan.

“Oleh karena penangkapan bukan dilakukan PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, maka proses penangkapan yang dilakukan termohon praperadilan telah bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” jelasnya.

Penyidik, kata Andel, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut.

“PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri,” terangnya.

Baca Juga :  Salimah Kalbar Latih Kepemimpinan Anggota

Selain itu, sambung Andel, kesalahan prosedur penangkapan terhadap Jumardi yang dilakukan termohon praperadilan saat melakukan penangkapan, tidak pernah memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada Jumardi.

“Kesalahan prosedur termohon praperadilan lainnya dalam melakukan penangkapan juga tidak pernah menyampaikan Surat Perintah Penangkapan kepada istri pemohon praperadilan. Sehingga tindakan termohon praperadilan melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tuturnya.

Kemudian, penyitaan barang bukti pun dinilai salah. Karena, sambung Andel, termohon praperadilan juga melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda dua milik Jumardi yang dipergunakan pemohon praperadilan untuk membawa burung bayan.

Penyitaan itu, kata Andel, tanpa disertai surat izin dari Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan wilayah hukum tempat locus delicti. Maka tindakan termohon praperadilan dalam melakukan penyitaan tersebut telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Masih ada fakta-faktanya yang akan kami kemukakan berkenaan tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas Jumardi ini. Kami harap, sisi kemanusiaan juga menjadi pertimbangan,” terangnya.

Dalam persidangan pertama ini, turut didampingi Penanggung Jawab Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak & Justice, Peace and Integrty Of Creation (FRKP & JPIC Cap), Bruder Stephanus Paiman, OFM Cap.

Stephanus berpendapat, sekarang ekonomi menang lagi morat-marit. Apalagi di kalangan masyarakat akar rumput. Maka, untuk penegakkan hukum bukan berarti untuk membiarkan pelanggaran hukum terjadi.

“Tapi harus bijak dalam penerapan hukum. Jika soal pembunuhan, narkoba silakan diproses sesuai hukum. Tapi ini hanya soal penangkapan burung bayan yang katanya dilindungi. Apakah aturan ini sudah disosialisasikan kepada semua masyarakat? Karena jika ini dilarang, tidak mungkin si Jumardi berani menjual atau menawarkannya via media sosial,” katanya.

Bahkan, kata dia, para aparat hukum silakan turun ke lapangan untuk melihat rumah Jumardi yang hampir roboh.

“Itu artinya dia melakukan penjualan burung bayan tersebut karena ketidaktahuannya serta untuk makan sehari-hari,” kata Stephanus.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, pihaknya telah menyiapkan materi untuk persidangan praperadilan yang diajukan tersangka.

“Yang nangani kasusnya Balai Gakkum. Tapi yang dituntut praperadilan  Polda Kalbar. Kita sudah siapkan materi untuk sidang berikutnya,” katanya singkat. (arf)

 

PONTIANAK – Masih ingat dengan kasus yang menjerat Jumardi, seorang penjual burung nuri bayan asal Sebawi, Kabupaten Sambas? Ayah tiga orang anak itu mempraperadilankan Kapolda Kalbar atas penangkapan dan penahanan dirinya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar.

Sidang perdana permohonan praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Jumat (12/3) pagi. Namun dikarenakan pihak termohon, dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tidak hadir dalam persidangan, maka sidang pembacaan permohonan praperadilan pun ditunda.

Kuasa hukum Jumardi, Andel mengatakan, kliennya ditangkap karena menjual burung bayan melalui media sosial (Facebook). Atas tindakannya tersebut, Jumardi dijerat dengan pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Hari ini kami mengajukan permohonan praperadilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai termohon praperadilan. Karena, penangkapan dan penahanan Jumardi, tidak sah,” kata Andel, saat ditemui usai persidangan, kemarin.

Kasus yang menjerat Jumardi, kata Andel, berawal saat kliennya tersebut menangkap burung menggunakan perangkap dari getah. Hasilnya, ia mendapatkan 10 ekor burung bayan. Ia lalu berniat menjual burung tersebut seharga Rp.70 ribu per ekor melalui Facebook.

“Niat dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk berobat karena anak yang kecil sakit-sakitan, serta untuk membeli beras dan susu untuk anak yang masih kecil,” jelas Andel.

Kemudian, pada 10 Februari 2021, kurang lebih pukul 16.00, Jumardi mendapat informasi dari salah satu orang yang tidak dikenal melalui Facebook. Orang tersebut berniat membeli 10 ekor burung bayan dengan harga Rp.750 ribu.

Calon pembeli, melalui Facebook meminta supaya burung tersebut dibawa pada 11 Februari 2021 dan meminta bertemu di Tugu Limau Tebas pada pukul 12.30. Dari kampung Jumardi ke Tugu Limau Tebas kurang lebih satu  setengah jam.

Ia harus melewati jalan setapak, berlubang-lubang, yang masih semak-semak, serta berdebu dan harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan. Maka, sepeda motornya dinaikkan di atas sampan dengan biaya Rp4 ribu, dengan jarak tempuh penyeberangan selama kurang lebih 15 menit.

Pada hari yang ditentukan, sekitar  pukul 11.00, Jumardi berangkat ke lokasi yang sudah disepakati sepeda motornya. Dia membawa 10 ekor burung bayan yang disimpan dalam kotak kardus yang dibungkus dengan kain hitam.

Kemudian, sekira pukul 12.30 Jumardi pun tiba lokasi itu dan menunggu pembeli tersebut. Kurang lebih 15 menit kemudian datanglah tujuh orang yang tidak dikenal.

Baca Juga :  Asosiasi Guru Sejarah Seluruh Indonesia (AGSI) Gelar  Webinar Peran Sejarah Sultan Hamid II 

“Jumardi langsung ditangkap, lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Selanjutnya dibawa menuju Pontianak, kemudian kurang lebih pukul 22.00 dia sampai di Pontianak dan dibawa masuk ke dalam ruangan dengan ukuran kurang lebih dua meter kali tiga meter selama lima jam,” beber Andel.

Selanjutnya, pada pukul 01.00, Jumardi diperiksa sebagai tersangka sampai pukul 03.00, tanpa didampingi penasihat hukum serta tidak dibolehkan menghubungi keluarga. Setelah itu pemeriksaan terhadap Jumardi dilanjutkan pada keesokan harinya 12 Februari 2021 dari pukul 08.00 sampai jam 10.00.

“Tanpa didampingi penasihat hukum, selanjutnya kurang lebih jam 15.00, Jumardi disuruh menandatangani surat perintah penangkapan dan penahanan,” kata Andel.

Atas dugaan telah melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

“Atas ketidaktahuannya, Jumardi menandatangani surat tersebut. Setelah itu kurang lebih pukul 16.00 dia dibawa dan ditahan di rumah tahanan negara Polda Kalbar,” ujar Andel.

Andel menganggap penangkapan yang dilakukan tidak sah. Karena, jika peristiwa tindak pidana itu dianggap melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 maka peraturan itu merupakan tindak pidana khusus dan secara hukum yang berwenang melakukan penangkapan terhadap Jumardi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

“Mengenai kesalahan prosedur penangkapan secara jelas karena termohon praperadilan secara nyata telah mengambil alih fungsi tugas kewenangan dari PPNS dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama petugas yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan,” kata Andel.

Semestinya, lanjut Andel, dalam penanganan terhadap peristiwa hukum tersebut, penyidik termohon praperadilan hanya melakukan tugas sebagai koordinasi dan pengawasan, dan bukan berperan sebagai petugas yang berwenang melakukan penangkapan.

“Oleh karena penangkapan bukan dilakukan PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, maka proses penangkapan yang dilakukan termohon praperadilan telah bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” jelasnya.

Penyidik, kata Andel, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut.

“PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri,” terangnya.

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Surati Suplier Oksigen

Selain itu, sambung Andel, kesalahan prosedur penangkapan terhadap Jumardi yang dilakukan termohon praperadilan saat melakukan penangkapan, tidak pernah memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada Jumardi.

“Kesalahan prosedur termohon praperadilan lainnya dalam melakukan penangkapan juga tidak pernah menyampaikan Surat Perintah Penangkapan kepada istri pemohon praperadilan. Sehingga tindakan termohon praperadilan melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tuturnya.

Kemudian, penyitaan barang bukti pun dinilai salah. Karena, sambung Andel, termohon praperadilan juga melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda dua milik Jumardi yang dipergunakan pemohon praperadilan untuk membawa burung bayan.

Penyitaan itu, kata Andel, tanpa disertai surat izin dari Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan wilayah hukum tempat locus delicti. Maka tindakan termohon praperadilan dalam melakukan penyitaan tersebut telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Masih ada fakta-faktanya yang akan kami kemukakan berkenaan tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas Jumardi ini. Kami harap, sisi kemanusiaan juga menjadi pertimbangan,” terangnya.

Dalam persidangan pertama ini, turut didampingi Penanggung Jawab Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak & Justice, Peace and Integrty Of Creation (FRKP & JPIC Cap), Bruder Stephanus Paiman, OFM Cap.

Stephanus berpendapat, sekarang ekonomi menang lagi morat-marit. Apalagi di kalangan masyarakat akar rumput. Maka, untuk penegakkan hukum bukan berarti untuk membiarkan pelanggaran hukum terjadi.

“Tapi harus bijak dalam penerapan hukum. Jika soal pembunuhan, narkoba silakan diproses sesuai hukum. Tapi ini hanya soal penangkapan burung bayan yang katanya dilindungi. Apakah aturan ini sudah disosialisasikan kepada semua masyarakat? Karena jika ini dilarang, tidak mungkin si Jumardi berani menjual atau menawarkannya via media sosial,” katanya.

Bahkan, kata dia, para aparat hukum silakan turun ke lapangan untuk melihat rumah Jumardi yang hampir roboh.

“Itu artinya dia melakukan penjualan burung bayan tersebut karena ketidaktahuannya serta untuk makan sehari-hari,” kata Stephanus.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, pihaknya telah menyiapkan materi untuk persidangan praperadilan yang diajukan tersangka.

“Yang nangani kasusnya Balai Gakkum. Tapi yang dituntut praperadilan  Polda Kalbar. Kita sudah siapkan materi untuk sidang berikutnya,” katanya singkat. (arf)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/