alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Jokowi Naikan Kembali BPJS Kesehatan, Irsan: Harusnya Tahan Dulu Sampai Situasi Corona Terkendali

PONTIANAK—Situasi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Kalimantan Barat, ternyata kabar kurang sedap menghinggapi peserta BPJS Kesehatan.

Khusus peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona. Padahal masyarakat Indonesia sebelumnya sudah diberi angin segar bahwa iuran sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) RI tetapi terancam naik 100 persen per 1 Juni 2020.

Kenaikan tersebutg terancam dalam peraturan kenaikan iurai yang ditetapkan pemerintah tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait kenaikan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Irsan S, Ag berharap di tengah situasi sulit seperti begini harusnya pemerintah bisa lebih menahan diri dulu.

Baca Juga :  Ke Depan, Daerah Hanya Rasakan Dampaknya

”Masyarakat sudah sulit dan kepayahan karena pandemi Covid-19 ini. Sayangnya kabar tak sedap dari BPJS Kesehatan datang kembali yakni iurannya naik hamper 100 persen,” ujarnya dengan nada kecewa.

Irsan mengambarkan bagaimana situasi seperti sekarang, jangankan membayar kenaikan BPJS Kesehatan, rata-rata perusahaan menenggah dan besar di bidang apapun merasakan kegetiran turunnya pendapatan karena Covid-19. Tak sedikit karyawan terpaksa di-PHK atau dirumahkan sementara sampai situasi normal kembali.

”Nah muncul lagi kabar kenaikan BPJS Kesehatan. Harapan saya tidak terjadi pada situasi sekarang. Tetapi pada saat ekonomi Indonesia benar-benar membaik,” ucap dia.

Adapun rincian kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Baca Juga :  Hargai Jerih Payah Pejuang

-Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Sebelumnya akhir tahun lalu, Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.(den)

PONTIANAK—Situasi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Kalimantan Barat, ternyata kabar kurang sedap menghinggapi peserta BPJS Kesehatan.

Khusus peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona. Padahal masyarakat Indonesia sebelumnya sudah diberi angin segar bahwa iuran sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) RI tetapi terancam naik 100 persen per 1 Juni 2020.

Kenaikan tersebutg terancam dalam peraturan kenaikan iurai yang ditetapkan pemerintah tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait kenaikan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Irsan S, Ag berharap di tengah situasi sulit seperti begini harusnya pemerintah bisa lebih menahan diri dulu.

Baca Juga :  Sekarang MRI dan CT-Scan RS Kartika Husada Bisa Gunakan BPJS Kesehatan

”Masyarakat sudah sulit dan kepayahan karena pandemi Covid-19 ini. Sayangnya kabar tak sedap dari BPJS Kesehatan datang kembali yakni iurannya naik hamper 100 persen,” ujarnya dengan nada kecewa.

Irsan mengambarkan bagaimana situasi seperti sekarang, jangankan membayar kenaikan BPJS Kesehatan, rata-rata perusahaan menenggah dan besar di bidang apapun merasakan kegetiran turunnya pendapatan karena Covid-19. Tak sedikit karyawan terpaksa di-PHK atau dirumahkan sementara sampai situasi normal kembali.

”Nah muncul lagi kabar kenaikan BPJS Kesehatan. Harapan saya tidak terjadi pada situasi sekarang. Tetapi pada saat ekonomi Indonesia benar-benar membaik,” ucap dia.

Adapun rincian kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Baca Juga :  Lagi, Kinerja BPJS Kesehatan 2020 Diganjar WTM

-Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Sebelumnya akhir tahun lalu, Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/