alexametrics
32.8 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Awas Rentenir Berkedok Koperasi!

Sekadar Tahu

Menurut buku Pengetahuan Perkoperasian (1977) yang ditulis Dahlan Djazh, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres nasional yang pertama pada 12 Juli 1947, bertempat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Koperasi Indonesia.

Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia terkait dengan penyelenggaraan Kongres Koperasi Pertama juga terungkap dalam buku Garis-garis Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (1954) yang diterbitkan Biro Perantjang Negara dan dicetak oleh Percetakan Negara. (Berbagai Sumber)

Masyarakat harus waspada terhadap praktik-praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi. Pasalnya, saat ini masih ditemukan pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi, menawarkan pinjaman dengan berbagai iming-iming kemudahan, padahal berujung pada jebakan praktik rentenir.

SITI SULBIYAH, Pontianak

“KITA sering menerima laporan dari masyarakat bahwa di pasar-pasar  tradisional ada orang yang menawarkan pinjaman kepada para pedagang dengan bunga pinjaman yang tinggi dan mengaku bahwa mereka koperasi,” ungkap Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Resmiguno, saat diwawancarai tepat di Hari Koperasi Indonesia, Minggu (12/7) di Pontianak.

Pihaknya mengaku pernah melihat orang yang mengaku ‘koperasi,’ menawarkan pinjaman kepada para pedagang kaki lima. Padahal menurutnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hanya boleh melayani anggota, sehingga jika praktik rentenir dilakukan oleh koperasi resmi, lebih mudah bagi Dinas Koperasi untuk menindaknya.

“Oleh karena itu apabila ada laporan masyarakat tentang praktik rentenir berkedok koperasi, dengan data nama koperasi yang lengkap, dapat kami telusuri alamat dan legalitas koperasi,” tutur dia.

Baca Juga :  Dukung Pembangunan Taman Sepeda

Namun ditegaskannya bahwa secara eksplisit belum pernah ditemukan koperasi dengan badan hukum resmi dan terdaftar di Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi, yang melaksanakan praktik pinjaman dengan bunga yang tinggi. Adapun penelusurannya, pihak-pihak yang menggunakan praktik rentenir berkedok koperasi itu, tidak dapat membuktikan legalitas koperasi mereka.

“Bahkan jika ditanya kantornya, mereka tidak akan memberikan alamatnya,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kalbar, Mustamar, mengatakan bahwa pihaknya juga kerap mendapat laporan dan informasi dari masyarakat, yang menawarkan pinjaman dari pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi, padahal merupakan rentenir. “Saya pernah mendapatkan laporan dari masyarakat soal praktik seperti itu (rentenir, Red). Kami masih telusuri, supaya nama baik koperasi tidak tercoreng,” kata Mustamar.

Diakui dia jika praktik rentenir berkedok koperasi tersebut marak terjadi, ketika transaksi simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat meningkat, seperti menjelang momen hari raya. Tak terkecuali pula bagi mereka yang sedang terhimpit masalah keuangan, seperti pada masa pandemi Covid-19. Pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi ini, dikatakan dia, memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan dengan menjebak para masyarakat yang minim literasi keuangan.

“Mereka biasanya menawarkan kemudahan dalam proses pinjaman, sehingga masyarakat tertarik,” kata dia.

Ketidaktahuan dan kurang jelinya melihat profil koperasi yang menawarkan layanan simpan pinjam ini, membuat masyarakat mudah terjebak dalam praktik ini. Pada akhirnya yang juga paling sering terjadi adalah kesulitan membayar pada rentenir yang pertama, sehingga masuk dalam jebakan rentenir yang lain.

Baca Juga :  Hermansyah: Situasi Darurat, Pemerintah Boleh Ambil Kebijakan Khusus

“Karena itu, masyarakat harus teliti membaca dan memahami mekanisme pinjaman yang ditawarkan. Lihat juga legalitas koperasi dan rasionalitas pinjaman yang ditawarkan,” tutur dia.

Di sisi lain, tambah dia, fenomena ini harusnya mendorong koperasi berbadan hukum resmi, yang menjalankan praktik perkoperasian yang benar, agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dia agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik rentenir berkedok koperasi, yang justru merugikan mereka.

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan, kunci agar tidak terjebak praktik rentenir berkedok koperasi adalah dengan melihat legalitas koperasi yang menawarkan pinjaman. Sayangnya masih ada masyarakat yang menurutnya tidak jeli dengan hal ini.

“Kedok seperti ini menyasar masyarakat, terutama mereka yang berada di pedalaman, yang kurang informasi soal perkoperasian,” tutur dia.

Literasi keuangan yang rendah, menurutnya, membuat peluang masyarakat untuk terjebak dalam praktik ini semakin besar. Rendahnya literasi keuangan masyarakat ini, digambarkan dia, tercermin dari indeks literasi keuangan Kalbar pada tahun 2019, yang disurvei oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana Kalbar hanya tercatat sebesar 36,48 persen.

Kondisi ini, menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan pihak terkait, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kemudahan mendapat pinjaman yang berujung pada praktek rentenir. Ujung-ujungnya, yang dikhawatirkan dia, masyarakat yang akan dirugikan, serta nama baik koperasi akan tercoreng.

“Koperasi juga perlu memberikan pencerahan dan keterbukaan berkaitan usaha mereka. Mereka juga harus lebih dikenal oleh masyarakat,” tutur dia. (*)

Sekadar Tahu

Menurut buku Pengetahuan Perkoperasian (1977) yang ditulis Dahlan Djazh, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres nasional yang pertama pada 12 Juli 1947, bertempat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Koperasi Indonesia.

Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia terkait dengan penyelenggaraan Kongres Koperasi Pertama juga terungkap dalam buku Garis-garis Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (1954) yang diterbitkan Biro Perantjang Negara dan dicetak oleh Percetakan Negara. (Berbagai Sumber)

Masyarakat harus waspada terhadap praktik-praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi. Pasalnya, saat ini masih ditemukan pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi, menawarkan pinjaman dengan berbagai iming-iming kemudahan, padahal berujung pada jebakan praktik rentenir.

SITI SULBIYAH, Pontianak

“KITA sering menerima laporan dari masyarakat bahwa di pasar-pasar  tradisional ada orang yang menawarkan pinjaman kepada para pedagang dengan bunga pinjaman yang tinggi dan mengaku bahwa mereka koperasi,” ungkap Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Resmiguno, saat diwawancarai tepat di Hari Koperasi Indonesia, Minggu (12/7) di Pontianak.

Pihaknya mengaku pernah melihat orang yang mengaku ‘koperasi,’ menawarkan pinjaman kepada para pedagang kaki lima. Padahal menurutnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hanya boleh melayani anggota, sehingga jika praktik rentenir dilakukan oleh koperasi resmi, lebih mudah bagi Dinas Koperasi untuk menindaknya.

“Oleh karena itu apabila ada laporan masyarakat tentang praktik rentenir berkedok koperasi, dengan data nama koperasi yang lengkap, dapat kami telusuri alamat dan legalitas koperasi,” tutur dia.

Baca Juga :  Bidik Aset Bandar Narkoba

Namun ditegaskannya bahwa secara eksplisit belum pernah ditemukan koperasi dengan badan hukum resmi dan terdaftar di Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi, yang melaksanakan praktik pinjaman dengan bunga yang tinggi. Adapun penelusurannya, pihak-pihak yang menggunakan praktik rentenir berkedok koperasi itu, tidak dapat membuktikan legalitas koperasi mereka.

“Bahkan jika ditanya kantornya, mereka tidak akan memberikan alamatnya,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kalbar, Mustamar, mengatakan bahwa pihaknya juga kerap mendapat laporan dan informasi dari masyarakat, yang menawarkan pinjaman dari pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi, padahal merupakan rentenir. “Saya pernah mendapatkan laporan dari masyarakat soal praktik seperti itu (rentenir, Red). Kami masih telusuri, supaya nama baik koperasi tidak tercoreng,” kata Mustamar.

Diakui dia jika praktik rentenir berkedok koperasi tersebut marak terjadi, ketika transaksi simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat meningkat, seperti menjelang momen hari raya. Tak terkecuali pula bagi mereka yang sedang terhimpit masalah keuangan, seperti pada masa pandemi Covid-19. Pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi ini, dikatakan dia, memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan dengan menjebak para masyarakat yang minim literasi keuangan.

“Mereka biasanya menawarkan kemudahan dalam proses pinjaman, sehingga masyarakat tertarik,” kata dia.

Ketidaktahuan dan kurang jelinya melihat profil koperasi yang menawarkan layanan simpan pinjam ini, membuat masyarakat mudah terjebak dalam praktik ini. Pada akhirnya yang juga paling sering terjadi adalah kesulitan membayar pada rentenir yang pertama, sehingga masuk dalam jebakan rentenir yang lain.

Baca Juga :  Lima Persen Santri Positif Covid-19

“Karena itu, masyarakat harus teliti membaca dan memahami mekanisme pinjaman yang ditawarkan. Lihat juga legalitas koperasi dan rasionalitas pinjaman yang ditawarkan,” tutur dia.

Di sisi lain, tambah dia, fenomena ini harusnya mendorong koperasi berbadan hukum resmi, yang menjalankan praktik perkoperasian yang benar, agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dia agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik rentenir berkedok koperasi, yang justru merugikan mereka.

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan, kunci agar tidak terjebak praktik rentenir berkedok koperasi adalah dengan melihat legalitas koperasi yang menawarkan pinjaman. Sayangnya masih ada masyarakat yang menurutnya tidak jeli dengan hal ini.

“Kedok seperti ini menyasar masyarakat, terutama mereka yang berada di pedalaman, yang kurang informasi soal perkoperasian,” tutur dia.

Literasi keuangan yang rendah, menurutnya, membuat peluang masyarakat untuk terjebak dalam praktik ini semakin besar. Rendahnya literasi keuangan masyarakat ini, digambarkan dia, tercermin dari indeks literasi keuangan Kalbar pada tahun 2019, yang disurvei oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana Kalbar hanya tercatat sebesar 36,48 persen.

Kondisi ini, menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan pihak terkait, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kemudahan mendapat pinjaman yang berujung pada praktek rentenir. Ujung-ujungnya, yang dikhawatirkan dia, masyarakat yang akan dirugikan, serta nama baik koperasi akan tercoreng.

“Koperasi juga perlu memberikan pencerahan dan keterbukaan berkaitan usaha mereka. Mereka juga harus lebih dikenal oleh masyarakat,” tutur dia. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/