alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Pemkab Sambas Mangkir Bayar Utang dalam Proyek Sarana Air di Teluk Keramat

PONTIANAK – Proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku di Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat pada 2017 masih meninggalkan masalah.

Pemilik lahan, Adi Fitriansyah mengatakan, sejak pelaksanaan pembebasan lahan hingga proyek selesai dikerjakan, pihaknya belum mendapat bayaran ganti rugi lahan sebesar Rp330 juta dari Pemerintah Kabupaten Sambas.

Adi bercerita, kasus ini bermula pada 2014, saat itu dirinya diajak Direktur PDAM Kabupaten Sambas, Almarhum Asriadi, untuk mengurus proposal pembangunan air baku Kabupaten Sambas ke Jakarta. Adi menjelaskan, bersama Asriadi ia mengurus administrasi, agar proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

Seiring perjalanan waktu, lanjut Adi, terdapat beberapa kendala di lapangan, yang di sebabkan oleh tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal mengurus proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku tersebut.

“Kendalanya saat itu pembebasan tanah tumbuh masyarakat yang lahannya terkena galian untuk pemasangan pipa dan pembahasan tanah untuk pembangunan reservoar,” kata Adi, Minggu (13/2).

Menurut Adi, padahal jauh hari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sambas telah diberitahu untuk melakukan sosialisasi dan mengurus segala kewajibannya demi lancarnya pekerjaan tersebut. Bahkan dari Kementrian PUPR telah meminta surat pernyataan bupati, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

Adi mengungkapkan, salah satu dari tujuh kesanggupan yang diminta Kementerian PUPR adalah Pemerintah Kabupaten Sambas sanggup menyediakan lahan.

Baca Juga :  Yasin Limpo Joging Sekalian Tanam Pohon Alpukat

Adi menyatakan, dalam pembebasan tanam tumbuh, dirinya dilibatkan. termasuk membantu melakukan pembayaran terhadap tanaman yang terdampak pekerjaan.

“Uang saya yang digunakan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh masyarakat, oleh pemerintah Kabupaten Sambas tidak dikembalikan,” ungkap Adi.

Yang lebih mengecewakan dirinya, Adi menambahkah, lahan seluas 1.672 meter persegi di Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, yang telah ia bebaskan sampai dengan saat ini tidak kunjung dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Lahan itu sudah saya bebaskan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air baku,” ucap Adi.

Adi menjelaskan, tanah tersebut ia bebaskan pada 2018. Dan sudah beberapa kali baik secara lisan maupun tertulis meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas untuk membayar tanah tersebut.

Adi menerangkan, namun berbagai alasan disampaikan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk tidak membayar, bahkan terakhir dirinya diminta untuk mengurus terlebih dahulu pembuatan sertifikat tanah.

Adi mengatakan, atas permintaan itu, pada 2020 lalu ia sudah mengurus pembuatan sertifikat tanah. Seluruh syarat administrasi dan keuangan sudah diselesaikan, namun sampai dengan saat ini sertifikat tersebut tidak kunjung jadi.

“Informasi dari BPN Kabupaten Sambas, permohonan pembuatan sertifikat masih di tanda tangani panitia,” terang Adi.

Oleh karena itu, Adi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, agar segera melakukan pembayaran tanah miliknya tersebut sesuai dengan harga pasar, yakni Rp200 ribu per meter persegi.

Baca Juga :  Banjir Hantam Sejumlah Daerah

“Total biaya ganti rugi pembebasan lahan yang harus dibayar pemerintah Kabupaten Sambas kepada saya kurang lebih Rp330 jutaan,” ucap Adi.

Adi meminta kepada pemerintah Kabupaten Sambas agar jangan zholim terhadap orang yang sudah membantu kelancaran pekerjaan tersebut. Apalagi yang membantu ini masyarakatnya sendiri.

Bupati Sambas, Satono ketika dikonfirmasi koran ini melalui saluran telepon genggam, mengatakan, akan mengecek terlebih dahulu masalah pembayaran pembebasan lahan pembangunan sarana dan prasarana air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah kepada pemilik lahan. “Semua akan dicek. Apakah sudah dibayar atau belum,” kata Satono.

Menurutnya Satono, ia harus mengecek satu persatu ke instansi terkait mengenai masalah tersebut. Karena proyek itu berlangsung bukan diera kepemimpinannya. “Media jangan mengkambinghitamkan pemerintah kabupaten. Harusnya ikut mencari solusi,” ucapnya.

Satono meminta, kepada media untuk tidak terburu-buru dalam mengkonfirmasi masalah ini. Karena semuanya harus dicari solusinya terlebih dahulu.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Sabib ketika dikonfirmasi melalui telepon genggam, mengaku lupa masalah pembebasan lahan tersebut. “Yang tahu permasalahan ini adalah Kepala Seksi Sumber Daya Air, Yunizar,” kata Sabib.

Sabib menyarankan, agar Senin 14 Februari, kembali mengkonfirmasi ulang masalah tersebut. (adg)

PONTIANAK – Proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku di Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat pada 2017 masih meninggalkan masalah.

Pemilik lahan, Adi Fitriansyah mengatakan, sejak pelaksanaan pembebasan lahan hingga proyek selesai dikerjakan, pihaknya belum mendapat bayaran ganti rugi lahan sebesar Rp330 juta dari Pemerintah Kabupaten Sambas.

Adi bercerita, kasus ini bermula pada 2014, saat itu dirinya diajak Direktur PDAM Kabupaten Sambas, Almarhum Asriadi, untuk mengurus proposal pembangunan air baku Kabupaten Sambas ke Jakarta. Adi menjelaskan, bersama Asriadi ia mengurus administrasi, agar proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

Seiring perjalanan waktu, lanjut Adi, terdapat beberapa kendala di lapangan, yang di sebabkan oleh tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal mengurus proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku tersebut.

“Kendalanya saat itu pembebasan tanah tumbuh masyarakat yang lahannya terkena galian untuk pemasangan pipa dan pembahasan tanah untuk pembangunan reservoar,” kata Adi, Minggu (13/2).

Menurut Adi, padahal jauh hari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sambas telah diberitahu untuk melakukan sosialisasi dan mengurus segala kewajibannya demi lancarnya pekerjaan tersebut. Bahkan dari Kementrian PUPR telah meminta surat pernyataan bupati, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

Adi mengungkapkan, salah satu dari tujuh kesanggupan yang diminta Kementerian PUPR adalah Pemerintah Kabupaten Sambas sanggup menyediakan lahan.

Baca Juga :  Pelihara Satwa Dilindungi, Pemuda Ditangkap Polisi

Adi menyatakan, dalam pembebasan tanam tumbuh, dirinya dilibatkan. termasuk membantu melakukan pembayaran terhadap tanaman yang terdampak pekerjaan.

“Uang saya yang digunakan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh masyarakat, oleh pemerintah Kabupaten Sambas tidak dikembalikan,” ungkap Adi.

Yang lebih mengecewakan dirinya, Adi menambahkah, lahan seluas 1.672 meter persegi di Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, yang telah ia bebaskan sampai dengan saat ini tidak kunjung dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

“Lahan itu sudah saya bebaskan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air baku,” ucap Adi.

Adi menjelaskan, tanah tersebut ia bebaskan pada 2018. Dan sudah beberapa kali baik secara lisan maupun tertulis meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas untuk membayar tanah tersebut.

Adi menerangkan, namun berbagai alasan disampaikan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk tidak membayar, bahkan terakhir dirinya diminta untuk mengurus terlebih dahulu pembuatan sertifikat tanah.

Adi mengatakan, atas permintaan itu, pada 2020 lalu ia sudah mengurus pembuatan sertifikat tanah. Seluruh syarat administrasi dan keuangan sudah diselesaikan, namun sampai dengan saat ini sertifikat tersebut tidak kunjung jadi.

“Informasi dari BPN Kabupaten Sambas, permohonan pembuatan sertifikat masih di tanda tangani panitia,” terang Adi.

Oleh karena itu, Adi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, agar segera melakukan pembayaran tanah miliknya tersebut sesuai dengan harga pasar, yakni Rp200 ribu per meter persegi.

Baca Juga :  70 Persen Perkembangan Ekonomi Digerakkan UMKM

“Total biaya ganti rugi pembebasan lahan yang harus dibayar pemerintah Kabupaten Sambas kepada saya kurang lebih Rp330 jutaan,” ucap Adi.

Adi meminta kepada pemerintah Kabupaten Sambas agar jangan zholim terhadap orang yang sudah membantu kelancaran pekerjaan tersebut. Apalagi yang membantu ini masyarakatnya sendiri.

Bupati Sambas, Satono ketika dikonfirmasi koran ini melalui saluran telepon genggam, mengatakan, akan mengecek terlebih dahulu masalah pembayaran pembebasan lahan pembangunan sarana dan prasarana air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah kepada pemilik lahan. “Semua akan dicek. Apakah sudah dibayar atau belum,” kata Satono.

Menurutnya Satono, ia harus mengecek satu persatu ke instansi terkait mengenai masalah tersebut. Karena proyek itu berlangsung bukan diera kepemimpinannya. “Media jangan mengkambinghitamkan pemerintah kabupaten. Harusnya ikut mencari solusi,” ucapnya.

Satono meminta, kepada media untuk tidak terburu-buru dalam mengkonfirmasi masalah ini. Karena semuanya harus dicari solusinya terlebih dahulu.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Sabib ketika dikonfirmasi melalui telepon genggam, mengaku lupa masalah pembebasan lahan tersebut. “Yang tahu permasalahan ini adalah Kepala Seksi Sumber Daya Air, Yunizar,” kata Sabib.

Sabib menyarankan, agar Senin 14 Februari, kembali mengkonfirmasi ulang masalah tersebut. (adg)

Most Read

Artikel Terbaru

/