Persoalan kependudukan sebagai bahan dasar rujukan data buat melaksanakan pemilihan umum menjadi topik utama diskusi ringan antara komisioner Bawaslu Pontianak bersama wali kota, Jumat kemarin. Dari diskusi kecil itu, turut menghasilkan beberapa wacana yang mungkin akan terealisasi.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
PEMUTAKHIRAN data penduduk menjadi faktor pendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan umum. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menerima kedatangan Anggota Komisioner Bawaslu Pontianak.
“Data penduduk harus selalu update. Ini sangat penting. Setiap tahun jumlah penduduk terus berubah. Mulai dari bertambah dan berkurang. Ini menjadi permasalahan bersama. Karena data ini juga sebagai acuan buat KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Edi.
Pembaruan data mesti terus diketahui oleh Bawaslu. Sehingga saat pelaksanaan pemilu dilaksanakan, data-data tersebut benar adanya. Saat ini, BPS bersama Capil tengah melakukan pembaruan data. Ia berharap, apa yang dilakukan dua lembaga tersebut bisa menjadi data acuan Bawaslu buat pelaksanaan Pemilu ke depan.
Selain membahas data kependudukan, Edi juga menyampaikan beberapa hal lain. Salah satunya Kantor Bawaslu Pontianak ke depan akan dilakukan penambahan ruangan. Mengenai jumlah penambahanya baru akan diketahui usai tim turun melakukan pengcekan di lapangan.
Renovasi Kantor Bawaslu Pontianak dilakukan agar semakin bagus. Dengan begitu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Bawaslu bisa semakin maksimal. “Selain bangunan fisik diperbaiki, penambahan anggaran juga akan diupayakan Pemkot Pontianak,” terangnya.
Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Budhari mengatakan silaturahmi yang dilakukan bersama Wali Kota Pontianak sekaligus menyampaikan program kerja ke depan. Saat ini Bawaslu Kota Pontianak tengah melakukan sosialisasi ke sekolah dan lembaga terkait.
Ia menambahkan Bawaslu juga akan melakukan kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Pontianak ke SMA dan SMP.
Tujuan sosialisasi ke sekolah guna pengawasan partisipatif pada 2024. Selain itu sebagai pendidikan politik bagi kaum muda. Karena pelajar ini juga akan ikut berpartisipasi pada pemilu mendatang sebagai pemilih pemula. “Mereka harus diedukasi,” katanya.(*)