alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, July 1, 2022

Pengusaha Komit Hindari PHK

PONTIANAK – Kendati pandemi Covid-19 terus menghantam, pengusaha di Kalimantan Barat berkomitmen untuk tetap membayar tunjangan hari raya (THR) dalam rangka Idulfitri kepada para karyawannya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Santyoso Tio dan sejumlah asosiasi di bawahnya.

Santyoso menyebutkan, THR dapat membantu ketahanan pangan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat, agar perekonomian terus berjalan. “THR adalah sebuah kewajiban, walaupun kita semua dihantam corona. Tetapi sesuai arahan pemerintah, kami di Kadin mengimbau dunia usaha dapat menunaikan kewajiban itu. Di tengah wabah dan anjloknya ekonomi saat ini, THR tentu bisa menjadi stimulus tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya kepada Pontianak Post, Senin (13/4).

Pihaknya juga berkomitmen untuk sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja. Terutama bagi sektor usaha yang masih tetap beroperasi. Menurutnya, PHK bisa membuat situasi semakin runyam, lantaran tidak adanya lapangan kerja baru yang tercipta di tengah pandemi. Selain itu daya beli juga tengah menurun, yang membuat minat berinvestasi dan berbisnis berkurang. “Kami tidak ingin ada PHK. Saat ini kami coba untuk bertahan, agar karyawan tetap terus bekerja dan mendapatkan upah,” papar dia.

Hanya saja, kata dia, perlu ada stimulus di sektor perbankan, perpajakan dan kemudahan perizinan saat ini. Tujuannya agar perusahaan dapat terus beroperasi. Menurutnya, sejumlah stimulus sudah diluncurkan pemerintah. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi, sejauh mana dunia usaha terbantu dengan hal tersebut. Pasalnya penurunan pendapatan sangat terasa pada hampir seluruh sektor saat ini.

Santyoso juga khawatir terhadap nasib UMKM yang kekuatan modalnya tak sekuat sektor lain. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih agar UMKM dapat survive di dalam badai Covid-19 ini. “Sektor usaha yang modalnya di bawah Rp10 miliar perlu diperhatikan. Begitu juga para pedagang-pedagang mikro. Harus ada stimulus lebih bagi mereka,” sebut dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Maman mengatakan sudah mengecek para anggotanya. Sejauh ini perusahaan-perusahaan tersebut akan membayarkan THR kepada karyawannya. “Dana THR sudah disiapkan jauh hari oleh anggota kami. Memang seharusnya seperti itu, karena kewajiban THR ini rutin dilakukan setiap tahun. Kalau ada yang tidak membayar tentu akan berhadapan dengan Kemenaker dan Disnaker setempat,” ucapnya.

Baca Juga :  Grup Medsos Jangan Sebar Hoax

Dia berharap protokol Covid-19 dipatuhi oleh pengusaha di Kalbar. Menurutnya, apabila semua pihak kompak, disiplin dan patuh tentu bencana Covid-19 dapat lebih cepat selesai. “Kalau wabah ini cepat berakhir, tentu pemulihan ekonomi dan dunia usaha bisa lebih cepat juga. Agar wabah ini cepat selesai, perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha. Pemerintah juga perlu membantu dunia usaha, agar mampu terus beroperasi dan membayar gaji karyawan,” papar dia.

Ketua ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Kalbar, Retno Pramudya menyebut perusahaan-perusahaan ekspedisi di Kalbar komit untuk membayarkan THR sesuai perintah undang-undang. “Saya sudah bertanya kepada anggota ALFI, mereka akan membayar THR,” ujarnya.

Begitu pula dengan isu PHK. ALFI menyebut belum ada laporan rencana PHK dari anggotanya. Walaupun kegiatan bongkar muat di pelabuhan menurun, kata dia, perusahaan logistik dan distribusi beruntung masuk ke dalam sektor yang diharapkan pemerintah untuk terus beroperasi pada musim pandemi ini.

Saat PSBB di Jakarta misalnya. Walaupun banyak sektor lain berhenti beroperasi, jasa logistik tetap boleh beroperasi. “Jadi ketahanan kami relatif bisa terjaga karena masih ada kegiatan usaha. PHK sampai saat ini belum terjadi dan sebisa mungkin kami hindari,” ungkap Retno.

Pada sektor properti, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini juga sependapat. Dia menyebutkan, saat ini penjualan perumahan memang menurun. Bahkan dia meyakini target penjualan tahun ini tak akan tercapai. Hanya saja, kata dia, para developer di REI masih memiliki cukup uang untuk membayarkan THR kepada karyawannya. PHK pun tidak akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan asalkan iklim bisnis di industri properti juga terjaga.

Baca Juga :  Operasional Posko Penyekatan di Sepulut Dihentikan

“Tentu perlu ada insentif dan stimulus untuk menyikapi pandemi ini agar kami juga bisa survive. Relaksasi untuk KPR baik ke developer dan konsumen juga sudah terlihat. Mungkin di sektor perpajakan juga bisa lebih dipermudah. Kami di properti sendiri juga berharap perizinan bisa lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan pembangunan perumahan kami dapat berjalan,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, kegiatan pembangunan perumahan memiliki multiplier effect (efek domino) yang panjang. “Selain karyawan, di sana juga bekerja para tukang bangunan, sopir, toko bangunan, tukang batu, dan lain-lain,” sambungnya.

Sektor energi pun setali tiga uang. Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Kalbar, Mohammad Ariyanto juga sudah mensurvei anggotanya terkait isu THR dan PHK. “Para anggota MKI berkomitmen menaati aturan pemerintah untuk membayarkan THR. Karena sebenarnya THR ini biasanya sudah dianggarkan oleh kami secara rutin setiap tahun. Jadi walaupun pandemi sekarang, dana itu sudah ada dan akan dibagikan nanti menjelang Idulfitri,” sebutnya.

Perihal PHK, kata dia, di MKI belum ada yang melontarkan rencana pemutusan hubungan kerja. “Kami juga berpandangan PHK adalah kerugian besar bagi perusahaan, karena di sektor energi sumber daya manusia itu penting sekali. Tidak mudah mencari dan mendidik SDM. Kalau masalahnya sangat berat pun kami akan sebisa mungkin berunding dengan karyawan, cara apa yang bisa diambil selain PHK,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar Jusdar mengatakan, sampai saat ini perusahaan karet di Kalbar masih eksis beroperasi. Tidak ada PHK atau merumahkan karyawan. Pihaknya juga memegang komitmen terkait pembayaran THR.

“Sejauh ini pabrik karet kita dari anggota Gapki Kalbar tidak ada yang tutup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas. Dampak Covid-19 sendiri tentu ada namun tidak sampai tutup pabrik pengolahannya,” pungkas dia. (ars)

PONTIANAK – Kendati pandemi Covid-19 terus menghantam, pengusaha di Kalimantan Barat berkomitmen untuk tetap membayar tunjangan hari raya (THR) dalam rangka Idulfitri kepada para karyawannya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Santyoso Tio dan sejumlah asosiasi di bawahnya.

Santyoso menyebutkan, THR dapat membantu ketahanan pangan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat, agar perekonomian terus berjalan. “THR adalah sebuah kewajiban, walaupun kita semua dihantam corona. Tetapi sesuai arahan pemerintah, kami di Kadin mengimbau dunia usaha dapat menunaikan kewajiban itu. Di tengah wabah dan anjloknya ekonomi saat ini, THR tentu bisa menjadi stimulus tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya kepada Pontianak Post, Senin (13/4).

Pihaknya juga berkomitmen untuk sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja. Terutama bagi sektor usaha yang masih tetap beroperasi. Menurutnya, PHK bisa membuat situasi semakin runyam, lantaran tidak adanya lapangan kerja baru yang tercipta di tengah pandemi. Selain itu daya beli juga tengah menurun, yang membuat minat berinvestasi dan berbisnis berkurang. “Kami tidak ingin ada PHK. Saat ini kami coba untuk bertahan, agar karyawan tetap terus bekerja dan mendapatkan upah,” papar dia.

Hanya saja, kata dia, perlu ada stimulus di sektor perbankan, perpajakan dan kemudahan perizinan saat ini. Tujuannya agar perusahaan dapat terus beroperasi. Menurutnya, sejumlah stimulus sudah diluncurkan pemerintah. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi, sejauh mana dunia usaha terbantu dengan hal tersebut. Pasalnya penurunan pendapatan sangat terasa pada hampir seluruh sektor saat ini.

Santyoso juga khawatir terhadap nasib UMKM yang kekuatan modalnya tak sekuat sektor lain. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih agar UMKM dapat survive di dalam badai Covid-19 ini. “Sektor usaha yang modalnya di bawah Rp10 miliar perlu diperhatikan. Begitu juga para pedagang-pedagang mikro. Harus ada stimulus lebih bagi mereka,” sebut dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Maman mengatakan sudah mengecek para anggotanya. Sejauh ini perusahaan-perusahaan tersebut akan membayarkan THR kepada karyawannya. “Dana THR sudah disiapkan jauh hari oleh anggota kami. Memang seharusnya seperti itu, karena kewajiban THR ini rutin dilakukan setiap tahun. Kalau ada yang tidak membayar tentu akan berhadapan dengan Kemenaker dan Disnaker setempat,” ucapnya.

Baca Juga :  Ai Xin Bantu APD ke Pemkot Pontianak

Dia berharap protokol Covid-19 dipatuhi oleh pengusaha di Kalbar. Menurutnya, apabila semua pihak kompak, disiplin dan patuh tentu bencana Covid-19 dapat lebih cepat selesai. “Kalau wabah ini cepat berakhir, tentu pemulihan ekonomi dan dunia usaha bisa lebih cepat juga. Agar wabah ini cepat selesai, perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha. Pemerintah juga perlu membantu dunia usaha, agar mampu terus beroperasi dan membayar gaji karyawan,” papar dia.

Ketua ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Kalbar, Retno Pramudya menyebut perusahaan-perusahaan ekspedisi di Kalbar komit untuk membayarkan THR sesuai perintah undang-undang. “Saya sudah bertanya kepada anggota ALFI, mereka akan membayar THR,” ujarnya.

Begitu pula dengan isu PHK. ALFI menyebut belum ada laporan rencana PHK dari anggotanya. Walaupun kegiatan bongkar muat di pelabuhan menurun, kata dia, perusahaan logistik dan distribusi beruntung masuk ke dalam sektor yang diharapkan pemerintah untuk terus beroperasi pada musim pandemi ini.

Saat PSBB di Jakarta misalnya. Walaupun banyak sektor lain berhenti beroperasi, jasa logistik tetap boleh beroperasi. “Jadi ketahanan kami relatif bisa terjaga karena masih ada kegiatan usaha. PHK sampai saat ini belum terjadi dan sebisa mungkin kami hindari,” ungkap Retno.

Pada sektor properti, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini juga sependapat. Dia menyebutkan, saat ini penjualan perumahan memang menurun. Bahkan dia meyakini target penjualan tahun ini tak akan tercapai. Hanya saja, kata dia, para developer di REI masih memiliki cukup uang untuk membayarkan THR kepada karyawannya. PHK pun tidak akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan asalkan iklim bisnis di industri properti juga terjaga.

Baca Juga :  Menjaga Generasi X Bebas Stunting

“Tentu perlu ada insentif dan stimulus untuk menyikapi pandemi ini agar kami juga bisa survive. Relaksasi untuk KPR baik ke developer dan konsumen juga sudah terlihat. Mungkin di sektor perpajakan juga bisa lebih dipermudah. Kami di properti sendiri juga berharap perizinan bisa lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan pembangunan perumahan kami dapat berjalan,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, kegiatan pembangunan perumahan memiliki multiplier effect (efek domino) yang panjang. “Selain karyawan, di sana juga bekerja para tukang bangunan, sopir, toko bangunan, tukang batu, dan lain-lain,” sambungnya.

Sektor energi pun setali tiga uang. Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Kalbar, Mohammad Ariyanto juga sudah mensurvei anggotanya terkait isu THR dan PHK. “Para anggota MKI berkomitmen menaati aturan pemerintah untuk membayarkan THR. Karena sebenarnya THR ini biasanya sudah dianggarkan oleh kami secara rutin setiap tahun. Jadi walaupun pandemi sekarang, dana itu sudah ada dan akan dibagikan nanti menjelang Idulfitri,” sebutnya.

Perihal PHK, kata dia, di MKI belum ada yang melontarkan rencana pemutusan hubungan kerja. “Kami juga berpandangan PHK adalah kerugian besar bagi perusahaan, karena di sektor energi sumber daya manusia itu penting sekali. Tidak mudah mencari dan mendidik SDM. Kalau masalahnya sangat berat pun kami akan sebisa mungkin berunding dengan karyawan, cara apa yang bisa diambil selain PHK,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar Jusdar mengatakan, sampai saat ini perusahaan karet di Kalbar masih eksis beroperasi. Tidak ada PHK atau merumahkan karyawan. Pihaknya juga memegang komitmen terkait pembayaran THR.

“Sejauh ini pabrik karet kita dari anggota Gapki Kalbar tidak ada yang tutup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas. Dampak Covid-19 sendiri tentu ada namun tidak sampai tutup pabrik pengolahannya,” pungkas dia. (ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/