alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Cegah Korupsi, Perbaiki Sistem Tataran Birokrat

TRANSPARANSI laporan terus dievaluasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. Tujuannya buat memperkecil terjadinya temuan dan korupsi ditataran birokrat. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, usai peluncuran aksi PK 2021-2022 dari Stranas Pencegahan Korupsi, Selasa (13/4). “Saya baru mengikuti talkshow program Stranas PK dari KPK bersama Kepala Staf Presiden tentang pencegahan korupsi di jajaran birokrasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Inti dari kegiatan ini adalah menuju perbaikan sistem kepemerintahan dalam upaya memutus mata rantai peluang-peluang yang bisa terjadi korupsi, pungli dan pemerasan. Buat menghindari itu, kuncinya adalah integritas dari aparat pemerintah. Kemudian para pejabat harus miliki komitmen. Terakhir perbaikan sistem harus dilakukan berkelanjutan. Sebab dengan sistem yang baik dapat memperkecil praktik tersebut terjadi.

Baca Juga :  Ada Lomba dengan 20 Peserta tapi Telan Dana Rp960 Juta

Memang diakui Edi, untuk membangun sistem tidak mudah. Butuh biaya dan SDM handal agar suatu sistem dapat berjalan secara transparan. Sebenarnya, Pemkot sudah menjalankannya. Bahkan ditiap OPD dengan aplikasi yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat. Hanya saja, dalam sebuah sistem masih miliki kelemahan-kelemahan yang mesti dilakukan pembaruan. “Intinya sistem tersebut harus diperbaiki terus hingga maksimal. Dengan begitu ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Edi pun meminta OPD yang mengurusi keuangan daerah hingga pajak untuk dioptimalkan. Ia ingin pemasukan keuangan dan pajak terlapor detail. Proses perizinan di PTSP diminta dia pembangunan sistemnnya terus diperbaiki. Ia optimis bila semua sistem bisa termonitor penyimpangan akan tertutup. Contoh sederhananya, seperti penyewaan Gedung PCC dilakukan melalui online. Sudah transparan. Begitu pula dengan pembayaran, langsung ditransfer ke kas daerah. “Hal-hal yang seperti ini saya minta terus disempurnakan,” tandasnya.(iza)

TRANSPARANSI laporan terus dievaluasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. Tujuannya buat memperkecil terjadinya temuan dan korupsi ditataran birokrat. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, usai peluncuran aksi PK 2021-2022 dari Stranas Pencegahan Korupsi, Selasa (13/4). “Saya baru mengikuti talkshow program Stranas PK dari KPK bersama Kepala Staf Presiden tentang pencegahan korupsi di jajaran birokrasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Inti dari kegiatan ini adalah menuju perbaikan sistem kepemerintahan dalam upaya memutus mata rantai peluang-peluang yang bisa terjadi korupsi, pungli dan pemerasan. Buat menghindari itu, kuncinya adalah integritas dari aparat pemerintah. Kemudian para pejabat harus miliki komitmen. Terakhir perbaikan sistem harus dilakukan berkelanjutan. Sebab dengan sistem yang baik dapat memperkecil praktik tersebut terjadi.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Pajak Daerah, Jaksa Sita Tiga Bidang Tanah

Memang diakui Edi, untuk membangun sistem tidak mudah. Butuh biaya dan SDM handal agar suatu sistem dapat berjalan secara transparan. Sebenarnya, Pemkot sudah menjalankannya. Bahkan ditiap OPD dengan aplikasi yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat. Hanya saja, dalam sebuah sistem masih miliki kelemahan-kelemahan yang mesti dilakukan pembaruan. “Intinya sistem tersebut harus diperbaiki terus hingga maksimal. Dengan begitu ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Edi pun meminta OPD yang mengurusi keuangan daerah hingga pajak untuk dioptimalkan. Ia ingin pemasukan keuangan dan pajak terlapor detail. Proses perizinan di PTSP diminta dia pembangunan sistemnnya terus diperbaiki. Ia optimis bila semua sistem bisa termonitor penyimpangan akan tertutup. Contoh sederhananya, seperti penyewaan Gedung PCC dilakukan melalui online. Sudah transparan. Begitu pula dengan pembayaran, langsung ditransfer ke kas daerah. “Hal-hal yang seperti ini saya minta terus disempurnakan,” tandasnya.(iza)

Most Read

Rancang RKPD Tahun 2022

UMK Ketapang Rp2,8 Juta

Artikel Terbaru

/