alexametrics
33 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Desak Turunkan Harga Migor

PONTIANAK – Aksi demo elemen organisasi mahasiswa Kalimantan Barat kembali berlanjut ke gedung DPRD Kalbar, Rabu (13/4). Kali ini dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang menamakan diri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat.

Sama seperti tuntutan sebelumnya, mereka meminta pemerintah berani menekan harga minyak goreng yang sudah terlampau tinggi dan ikutg langka.

“Kami meminta pemerintah lebih serius menangani dan memberikan perhatian terkait persoalan kelangkaan minyak goreng di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia,” kata Kholid Afani, koordinator aksi di lokasi.

IMM Kalbar sendiri menuntut pemerintah harus berani menekan tingginya harga minyak goreng yang sudah dirasakan mencekik mayoritas masyarakat kecil. Menurut mahasiswa, kondisi saat ini sudah tidak wajar. Mahalnya harga minyak goreng terjadi di negeri penghasil CPO terbesar di dunia.

“Selain itu, kami juga menuntut pemerintah harus berani menurunkan harga BBM melalui optimalisasi subsidi dan menstabilkan pasokan BBM di pasaran,” lanjutnya.

Hanya kali ini, Kholid juga ikut menolak kenaikan PPN sebesar 11 persen dan menuntut menstabilkan harga bahan pokok, terutama bahan pangan. Isu terakhir adalah IMM menolak dan mengawasi wacana penundaan pemilu pada tahun 2024.

Baca Juga :  Pemerintah Hongkong Coba Berdamai

“Termasuk  wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden 3 periode,” ucapnya.

Haji Subhan Nur, anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas memang ada beberapa tuntutan yang hari ini (kemarin) kembali disampaikan adik-adik mahasiswa ke DPRD Kalbar. Tuntutan tersebut di antaranya meminta harga minyak goreng, sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok tersedia dan murah.

“Mereka meminta migor jangan langka dan mahal. Memang ironis sih, wilayah penghasil CPO terbesar dunia, tetapi rakyatnya justru dijajah dengan mahalnya dan langkanya minyak goreng,” kata dia.

Soal tuntutan lain yang disampaikan yakni masih ada masyarakat seperti nelayan, supir, buruh dan warga sulit memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi di SPBU-SPBU. Seperti solar subsidi sampai bensin subsidi yang mulai terhapus.

Baca Juga :  Mahasiswa Untan Kembangkan Budidaya Kopi di Ambawang

“Supply BBM subsidi sudah tidak jelas lagi. Ada BP Migas tetapi kerja di pusat. Di daerah tidak berdaya menjadi seperti begini. Antrean supir pembawa sembako terjadi di mana-mana SPBU. Miris juga kita melihat dan mendengar secara langsung,”  katanya.

Dampak paling parah selain nelayan, petani, para supir pengangkut kebutuhan pokok adalah masyarakat Kalbar sendiri. Intinya mahasiswa meminta pemerintah menjamin ketersediaan BBM harus selalu tersedia.

Terkait soal BBM subsidi langka dan terbatas, Politisi Nasdem Kalbar ini meminta jika personel Pertamina di Kalbar yang belum mampu bekerja dengan baik, sebaiknya segera diganti.

“Tolong Pak Ahok, lihat kinerja pertamina di daerah. Hampir sepanjang waktu kita di demo mahasiswa dampak dari langkanya BBM subsidi untuk sopir, nelayan, dan masyarakat pengguna,” ujarnya.

Terkait tuntutan elemen mahasiswa IMM tersebut, Subhan menyebutkan bahwa DPRD Kalbar segera merapatkannya untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah daerah dan pusat. “Segera kami (DPRD) sikapi,” ujarnya. (den)

PONTIANAK – Aksi demo elemen organisasi mahasiswa Kalimantan Barat kembali berlanjut ke gedung DPRD Kalbar, Rabu (13/4). Kali ini dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang menamakan diri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat.

Sama seperti tuntutan sebelumnya, mereka meminta pemerintah berani menekan harga minyak goreng yang sudah terlampau tinggi dan ikutg langka.

“Kami meminta pemerintah lebih serius menangani dan memberikan perhatian terkait persoalan kelangkaan minyak goreng di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia,” kata Kholid Afani, koordinator aksi di lokasi.

IMM Kalbar sendiri menuntut pemerintah harus berani menekan tingginya harga minyak goreng yang sudah dirasakan mencekik mayoritas masyarakat kecil. Menurut mahasiswa, kondisi saat ini sudah tidak wajar. Mahalnya harga minyak goreng terjadi di negeri penghasil CPO terbesar di dunia.

“Selain itu, kami juga menuntut pemerintah harus berani menurunkan harga BBM melalui optimalisasi subsidi dan menstabilkan pasokan BBM di pasaran,” lanjutnya.

Hanya kali ini, Kholid juga ikut menolak kenaikan PPN sebesar 11 persen dan menuntut menstabilkan harga bahan pokok, terutama bahan pangan. Isu terakhir adalah IMM menolak dan mengawasi wacana penundaan pemilu pada tahun 2024.

Baca Juga :  Pemerintah Rangkul Wirausahaan Muda yang Berasal dari Civitas Akademika Perguruan Tinggi

“Termasuk  wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden 3 periode,” ucapnya.

Haji Subhan Nur, anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas memang ada beberapa tuntutan yang hari ini (kemarin) kembali disampaikan adik-adik mahasiswa ke DPRD Kalbar. Tuntutan tersebut di antaranya meminta harga minyak goreng, sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok tersedia dan murah.

“Mereka meminta migor jangan langka dan mahal. Memang ironis sih, wilayah penghasil CPO terbesar dunia, tetapi rakyatnya justru dijajah dengan mahalnya dan langkanya minyak goreng,” kata dia.

Soal tuntutan lain yang disampaikan yakni masih ada masyarakat seperti nelayan, supir, buruh dan warga sulit memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi di SPBU-SPBU. Seperti solar subsidi sampai bensin subsidi yang mulai terhapus.

Baca Juga :  Sidang Sengketa Informasi Yayasan Munzalan, Termohon Tolak Mediasi

“Supply BBM subsidi sudah tidak jelas lagi. Ada BP Migas tetapi kerja di pusat. Di daerah tidak berdaya menjadi seperti begini. Antrean supir pembawa sembako terjadi di mana-mana SPBU. Miris juga kita melihat dan mendengar secara langsung,”  katanya.

Dampak paling parah selain nelayan, petani, para supir pengangkut kebutuhan pokok adalah masyarakat Kalbar sendiri. Intinya mahasiswa meminta pemerintah menjamin ketersediaan BBM harus selalu tersedia.

Terkait soal BBM subsidi langka dan terbatas, Politisi Nasdem Kalbar ini meminta jika personel Pertamina di Kalbar yang belum mampu bekerja dengan baik, sebaiknya segera diganti.

“Tolong Pak Ahok, lihat kinerja pertamina di daerah. Hampir sepanjang waktu kita di demo mahasiswa dampak dari langkanya BBM subsidi untuk sopir, nelayan, dan masyarakat pengguna,” ujarnya.

Terkait tuntutan elemen mahasiswa IMM tersebut, Subhan menyebutkan bahwa DPRD Kalbar segera merapatkannya untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah daerah dan pusat. “Segera kami (DPRD) sikapi,” ujarnya. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/