PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Syarif Amin Muhammad Assegaf meminta kepolisian dapat menindak tegas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang menjadi penyebab kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Kalbar. Dia mengakui miris melihat banyaknyah antrean dan mengular di sejumlah SPBU di daerah.
“Pemandangan antrian BBM sudah telah terjadi lama sekali. Tetapi tak ada solusi konkret dari pihak terkait. Kondisi yang sama, ikut dikeluhkan. Banyak para nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh solar subsidi,” kata Syarif Amin, Kamis (14/4) di ruang kerjanya.
Sy Amin Muhammad Assegaf
Oleh karena itu, dia mendorong kepolisian dapat bertindak tegas dan terukur. Polisi harus mengawasi kerja-kerja SPBU di lapangan termasuk Pertamina. Jangan sampai, jatah solar subsidi masyarakat malah dilarikan ke industri. Di sisi lain, awasi dan tindak seandainya ada oknum aparat ikut bermain terkait kisruh kelangkaan subsidi di Kalbar.
“Kami dukung. Kalau ditemukan segera tindak saja. Jangan sampai ada image di masyarakat, aparat keamanan tak bertindak dan membiarkan pemandangan solar subsidi diantri supir dari tengah malam hingga subuh hari di daerah,” ujarnya.
Selain mendorong polisi menindak tegas kepada oknum, diapun mendorong supaya Hiswana Migas turut mengawasi distribusi pemyaluran BBM dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai dengan kondisi di lapangan, terkesan tutup mata.
“Kalau memang tidak mampu ya jentelah lah. lebih baik mundur saja,” tukasnya. (den)
PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Syarif Amin Muhammad Assegaf meminta kepolisian dapat menindak tegas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang menjadi penyebab kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Kalbar. Dia mengakui miris melihat banyaknyah antrean dan mengular di sejumlah SPBU di daerah.
“Pemandangan antrian BBM sudah telah terjadi lama sekali. Tetapi tak ada solusi konkret dari pihak terkait. Kondisi yang sama, ikut dikeluhkan. Banyak para nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh solar subsidi,” kata Syarif Amin, Kamis (14/4) di ruang kerjanya.
Sy Amin Muhammad Assegaf
Oleh karena itu, dia mendorong kepolisian dapat bertindak tegas dan terukur. Polisi harus mengawasi kerja-kerja SPBU di lapangan termasuk Pertamina. Jangan sampai, jatah solar subsidi masyarakat malah dilarikan ke industri. Di sisi lain, awasi dan tindak seandainya ada oknum aparat ikut bermain terkait kisruh kelangkaan subsidi di Kalbar.
“Kami dukung. Kalau ditemukan segera tindak saja. Jangan sampai ada image di masyarakat, aparat keamanan tak bertindak dan membiarkan pemandangan solar subsidi diantri supir dari tengah malam hingga subuh hari di daerah,” ujarnya.
Selain mendorong polisi menindak tegas kepada oknum, diapun mendorong supaya Hiswana Migas turut mengawasi distribusi pemyaluran BBM dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai dengan kondisi di lapangan, terkesan tutup mata.
“Kalau memang tidak mampu ya jentelah lah. lebih baik mundur saja,” tukasnya. (den)
