alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Jalan Mulus Cuma 56 Persen, Sejak Covid-19 Tak Ada Proyek Perbaikan

PONTIANAK – Kondisi jalan provinsi di Kalimantan Barat cukup banyak mengalami kerusakan. Sampai saat ini kondisi riil persentase jalan dengan kondisi mantap hanya 56 persen. Belum lagi, dengan adanya pandemi Covid-19, pengerjaan proyek sejak awal hingga pertengahan tahun harus tertunda.

Sementara jalan yang ada  semakin rusak karena kendaraan angkutan yang melintas melebihi kapasitas beban jalan. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, dari data sebelumnya sempat dilaporkan jalan provinsi dengan kondisi mantap sudah mencapai 80 persen lebih. “Tapi faktanya cuma 56 persen, karena sebagian sudah diserahkan ke pusat menjadi jalan nasional,” katanya.

Dengan demikian, jalan provinsi yang ada kebanyakan merupakan jalan yang benar-benar rusak dan belum tersentuh atau masih berupa tanah. Ditambah lagi menurutnya jalan-jalan yang ada menjadi jalur angkutan perkebunan sawit. Kendaraan angkutan yang melintas tersebut melebihi kapasitas beban jalan.

“Nah sawit ini kita (Kalbar) tidak dapat apa-apa, tapi kita perbaiki jalan yang rusak akibat sawit ini cukup besar,” terang pria yang akrab disapa Midji itu.

Bahkan hampir semua lokasi jalan yang rusak dikatakan dia berada di wilayah yang ada perkebunan sawit. Midji memastikan dihapuskannya Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) tak berpengaruh terhadap kinerja dalam perbaikan jalan dan jembatan yang ada.

“Ada UPJJ pun kami melihat selama ini jalan dibiarkan rusak, alat-alat berat kebanyakan dikuasai perkebunan, yang kita punya. Sekarang saya tidak mau, sekarang langsung ditangani oleh PU dan riilnya sebenarnya lebih cepat,” tegasnya.

Adanya kerusakan jalan yang kemudian mendapat protes dari masyarakat menurutnya memang terjadi di jalan-jalan yang belum ditangani. Seperti dicontohkan, jalan di Binjai, Kabupaten Sintang yang awalnya rusak kini sudah ditangani.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada beberapa hal yang menghambat perbaikan infrastruktur jalan yang ada. Pertama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus memotong belanja modal yang cukup besar untuk kemudian dananya dialihkan ke penanganan Covid-19. Satu-satunya jalan agar bisa tetap terlaksana, proyek pengerjaan jalan yang awalnya dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dibuat menjadi tahun jamak (multiyears).

Baca Juga :  Kalis-Putussibau Akan Dibangun Jalan Layang

“Itu satu-satunya jalan kalau mau cepat menikmati jalan bagus, dengan catatan kita harus ketat. Dalam arti tindak saja angkutan sawit yang melebihi beban jalan,” paparnya.

Jika tidak ada ketegasan pada angkutan sawit yang mengangkut muatan melebihi kapasitas beban jalan maka akan muncul masalah baru. “Tahun ini sedikit (dikerjakan), tahun depan sedikit, tunggu lagi proses tender. Proses tender selesai jalan yang sudah bagus tadi rusak lagi, lalu aparat penegak hukum nanti turun, bukan mau peduli tadi misalnya jalan itu beban sawit semua. Kasihan yang mengerjakan,” imbuhnya.

Maka dari itu ia menilai pengerjaan lebih baik dilaksanakan secara multiyears. Semisal untuk satu pengerjaan perlu anggaran Rp100 miliar, maka bisa ditender untuk pengerjaan tahun jamak dan dibayar selama tiga tahun sehingga kontraktor yang tak punya modal bakalan tidak bisa kerja,” ucapnya.

Midji mengatakan sektor infrastruktur akan terus dibenahi. Dengan dihapuskannya UPJJ menurutnya justru ada percepatan penanganan. Hanya saja masalah saat ini karena kondisi pandemi Covid-19, sudah enam bulan sejak awal tahun tidak ada pengerjaan proyek perbaikan jalan. “Saya maunya kerja terus, tapi karena kondisi Covid-19 orang harus di rumah, jaga jarak, nah protokolnya belum disusun ya tidak bisa. Sementara angkutan sawit tetap ada,” jelasnya.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat jalan semakin hancur terutama jalan yang masih berupa tanah. Midji mengaku pihaknya bukan tidak memperhatikan namun kondisinya memang seperti itu. Bahkan ia sudah meminta para kontraktor yang memiliki alat untuk terus menangani kerusakan. “Jadi dijaga. Kalau yang rusak benar memang kami mau bukan tambal sulam, tapi mau diperbaiki, lanjutan,” ucapnya.

Baca Juga :  Kebakaran Lahan Nyaris Lahap Lembaga Pendidikan Tuna Netra

Semisal di daerah Sebubus, Kabupaten Sambas, sejak dulu dikatakan jalan di sana hancur karena banyak perkebunan sawit. Selain itu di daerah Ketungau, Kabupaten Sintang jalan di sana juga memang sudah hancur. Namun saat ini sampai daerah Binjai menurutnya sudah diperbaiki.

Midji mengatakan, Bupati Sintang memang meminta jalan di daerah Binjai menjadi prioritas. Padahal di sana beroperasi 12 perkebunan sawit. “Nah ketika jalan rusak dia (perusahaan sawit) ada yang kontribusi Rp10 juta, Rp20 juta, untuk apa. Itu yang jadi masalah,” ungkapnya.

Jalan menuju PLBN Jasa Sungai Kelik, Kabupaten Sintang yang sedang dibangun nantinya juga akan diajukan menjadi jalan nasional. Dalam perubahan anggaran 2020 nanti, Midji memastikan akan berbicara dengan legislatif agar ruas-ruas jalan yang vital bisa diselesaikan secara multiyears.

Selain itu, Midji mengatakan TNI juga ikut membantu, seperti dengan membuka jalan di Perawas menuju Kabupaten Kayong Utara. Dengan adanya jalan tersebut perkiraan perjalanan darat dari Kota Pontianak menuju Kayong Utara nantinya bisa ditempuh cukup dalam waktu lima jam. “Jadi orang dari Kayong mau ke Pontianak itu sekarang misalnya 10 jam, mungkin ke depan tinggal lima, enam jam saja,” ujarnya.

Dari ruas jalan provinsi dengan kondisi mantap yang baru mencapai 56 persen, Midji memperkirakan dalam satu tahun kemungkinan peningkatannya hanya enam persen. “Jalan provinsi yang diambil negara (jalan nasional) itu yang sudah mantap. Maka yang awalnya 86 persen turun waktu itu menjadi 40 persen lebih. Kami kan bekerja dengan data. Nah ketika dihadapkan pada data melongo semua, karena mungkin selama ini kita tak pernah punya data yang valid,” tutupnya.(bar)

PONTIANAK – Kondisi jalan provinsi di Kalimantan Barat cukup banyak mengalami kerusakan. Sampai saat ini kondisi riil persentase jalan dengan kondisi mantap hanya 56 persen. Belum lagi, dengan adanya pandemi Covid-19, pengerjaan proyek sejak awal hingga pertengahan tahun harus tertunda.

Sementara jalan yang ada  semakin rusak karena kendaraan angkutan yang melintas melebihi kapasitas beban jalan. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, dari data sebelumnya sempat dilaporkan jalan provinsi dengan kondisi mantap sudah mencapai 80 persen lebih. “Tapi faktanya cuma 56 persen, karena sebagian sudah diserahkan ke pusat menjadi jalan nasional,” katanya.

Dengan demikian, jalan provinsi yang ada kebanyakan merupakan jalan yang benar-benar rusak dan belum tersentuh atau masih berupa tanah. Ditambah lagi menurutnya jalan-jalan yang ada menjadi jalur angkutan perkebunan sawit. Kendaraan angkutan yang melintas tersebut melebihi kapasitas beban jalan.

“Nah sawit ini kita (Kalbar) tidak dapat apa-apa, tapi kita perbaiki jalan yang rusak akibat sawit ini cukup besar,” terang pria yang akrab disapa Midji itu.

Bahkan hampir semua lokasi jalan yang rusak dikatakan dia berada di wilayah yang ada perkebunan sawit. Midji memastikan dihapuskannya Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) tak berpengaruh terhadap kinerja dalam perbaikan jalan dan jembatan yang ada.

“Ada UPJJ pun kami melihat selama ini jalan dibiarkan rusak, alat-alat berat kebanyakan dikuasai perkebunan, yang kita punya. Sekarang saya tidak mau, sekarang langsung ditangani oleh PU dan riilnya sebenarnya lebih cepat,” tegasnya.

Adanya kerusakan jalan yang kemudian mendapat protes dari masyarakat menurutnya memang terjadi di jalan-jalan yang belum ditangani. Seperti dicontohkan, jalan di Binjai, Kabupaten Sintang yang awalnya rusak kini sudah ditangani.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada beberapa hal yang menghambat perbaikan infrastruktur jalan yang ada. Pertama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus memotong belanja modal yang cukup besar untuk kemudian dananya dialihkan ke penanganan Covid-19. Satu-satunya jalan agar bisa tetap terlaksana, proyek pengerjaan jalan yang awalnya dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dibuat menjadi tahun jamak (multiyears).

Baca Juga :  Jalan Rusak di Kayong Utara, Kendaraan Harus Antre

“Itu satu-satunya jalan kalau mau cepat menikmati jalan bagus, dengan catatan kita harus ketat. Dalam arti tindak saja angkutan sawit yang melebihi beban jalan,” paparnya.

Jika tidak ada ketegasan pada angkutan sawit yang mengangkut muatan melebihi kapasitas beban jalan maka akan muncul masalah baru. “Tahun ini sedikit (dikerjakan), tahun depan sedikit, tunggu lagi proses tender. Proses tender selesai jalan yang sudah bagus tadi rusak lagi, lalu aparat penegak hukum nanti turun, bukan mau peduli tadi misalnya jalan itu beban sawit semua. Kasihan yang mengerjakan,” imbuhnya.

Maka dari itu ia menilai pengerjaan lebih baik dilaksanakan secara multiyears. Semisal untuk satu pengerjaan perlu anggaran Rp100 miliar, maka bisa ditender untuk pengerjaan tahun jamak dan dibayar selama tiga tahun sehingga kontraktor yang tak punya modal bakalan tidak bisa kerja,” ucapnya.

Midji mengatakan sektor infrastruktur akan terus dibenahi. Dengan dihapuskannya UPJJ menurutnya justru ada percepatan penanganan. Hanya saja masalah saat ini karena kondisi pandemi Covid-19, sudah enam bulan sejak awal tahun tidak ada pengerjaan proyek perbaikan jalan. “Saya maunya kerja terus, tapi karena kondisi Covid-19 orang harus di rumah, jaga jarak, nah protokolnya belum disusun ya tidak bisa. Sementara angkutan sawit tetap ada,” jelasnya.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat jalan semakin hancur terutama jalan yang masih berupa tanah. Midji mengaku pihaknya bukan tidak memperhatikan namun kondisinya memang seperti itu. Bahkan ia sudah meminta para kontraktor yang memiliki alat untuk terus menangani kerusakan. “Jadi dijaga. Kalau yang rusak benar memang kami mau bukan tambal sulam, tapi mau diperbaiki, lanjutan,” ucapnya.

Baca Juga :  Antisipasi LAKA Tandai Jalan Rusak

Semisal di daerah Sebubus, Kabupaten Sambas, sejak dulu dikatakan jalan di sana hancur karena banyak perkebunan sawit. Selain itu di daerah Ketungau, Kabupaten Sintang jalan di sana juga memang sudah hancur. Namun saat ini sampai daerah Binjai menurutnya sudah diperbaiki.

Midji mengatakan, Bupati Sintang memang meminta jalan di daerah Binjai menjadi prioritas. Padahal di sana beroperasi 12 perkebunan sawit. “Nah ketika jalan rusak dia (perusahaan sawit) ada yang kontribusi Rp10 juta, Rp20 juta, untuk apa. Itu yang jadi masalah,” ungkapnya.

Jalan menuju PLBN Jasa Sungai Kelik, Kabupaten Sintang yang sedang dibangun nantinya juga akan diajukan menjadi jalan nasional. Dalam perubahan anggaran 2020 nanti, Midji memastikan akan berbicara dengan legislatif agar ruas-ruas jalan yang vital bisa diselesaikan secara multiyears.

Selain itu, Midji mengatakan TNI juga ikut membantu, seperti dengan membuka jalan di Perawas menuju Kabupaten Kayong Utara. Dengan adanya jalan tersebut perkiraan perjalanan darat dari Kota Pontianak menuju Kayong Utara nantinya bisa ditempuh cukup dalam waktu lima jam. “Jadi orang dari Kayong mau ke Pontianak itu sekarang misalnya 10 jam, mungkin ke depan tinggal lima, enam jam saja,” ujarnya.

Dari ruas jalan provinsi dengan kondisi mantap yang baru mencapai 56 persen, Midji memperkirakan dalam satu tahun kemungkinan peningkatannya hanya enam persen. “Jalan provinsi yang diambil negara (jalan nasional) itu yang sudah mantap. Maka yang awalnya 86 persen turun waktu itu menjadi 40 persen lebih. Kami kan bekerja dengan data. Nah ketika dihadapkan pada data melongo semua, karena mungkin selama ini kita tak pernah punya data yang valid,” tutupnya.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/