alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Sisa Lebih Penggunaan APBD 2019 Mencapai Rp185 Miliar

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkap terdapat sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD 2019 sebesar Rp185,92 miliar. Sisa tersebut berasal dari penghematan anggaran dan beberapa lagi dari kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tenggat waktu yang sudah lewat.

“Secara keseluruhan berjalan baik. Serapan anggarannya juga di atas 90 persen,” ungkap Edi, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (13/7).

Meski serapan anggaran baik dan BPK menetapkan Pemkot Pontianak mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian, ada beberapa kinerja yang harus dievaluasi. Seperti kegiatan yang menggunakan DAK, tidak dapat dilaksanakan pada 2019 akibat tenggat waktu yang sudah lewat. Ada juga alokasi anggaran yang tidak digunakan buat menghemat anggaran, dan anggaran sisa lelang.

Baca Juga :  Putra Sintang Gugur Diserang KKB

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin memandang, sisa Rp185,92 miliar ini akan ditelusuri. “Kami akan mencari penyebabnya. Kenapa sampai terjadi SiLPA dan angkanya cukup besar,” ungkapnya.

Meski hasil monitoring BPK pada penggunaan anggaran Pemkot Pontianak dinyatakan WTP, namun evaluasi harus dilakukan. Seperti target-target penggunaan anggaran tiap OPD yang tidak tercapai. Tentunya kata Satar ada penyebabnya. Ini yang akan ditanyakan. Ia tidak ingin, anggaran sudah dialokasikan, namun karena keterlambatan SOPD sehingga program tak bisa dilaksanakan.

Terkait pelaksanaan tiap program di masing-masing SOPD memang menjadi perhatian Satar. Ia ingin, program-program yang bersentuhan dengan masyarakat sebaiknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai tidak dijalankan,” tegasnya.(iza)

 

Baca Juga :  Tenny Jabat Kaper BKKBN Kalbar

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkap terdapat sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD 2019 sebesar Rp185,92 miliar. Sisa tersebut berasal dari penghematan anggaran dan beberapa lagi dari kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tenggat waktu yang sudah lewat.

“Secara keseluruhan berjalan baik. Serapan anggarannya juga di atas 90 persen,” ungkap Edi, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (13/7).

Meski serapan anggaran baik dan BPK menetapkan Pemkot Pontianak mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian, ada beberapa kinerja yang harus dievaluasi. Seperti kegiatan yang menggunakan DAK, tidak dapat dilaksanakan pada 2019 akibat tenggat waktu yang sudah lewat. Ada juga alokasi anggaran yang tidak digunakan buat menghemat anggaran, dan anggaran sisa lelang.

Baca Juga :  Tarik Ulur Target Pendapatan Daerah

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin memandang, sisa Rp185,92 miliar ini akan ditelusuri. “Kami akan mencari penyebabnya. Kenapa sampai terjadi SiLPA dan angkanya cukup besar,” ungkapnya.

Meski hasil monitoring BPK pada penggunaan anggaran Pemkot Pontianak dinyatakan WTP, namun evaluasi harus dilakukan. Seperti target-target penggunaan anggaran tiap OPD yang tidak tercapai. Tentunya kata Satar ada penyebabnya. Ini yang akan ditanyakan. Ia tidak ingin, anggaran sudah dialokasikan, namun karena keterlambatan SOPD sehingga program tak bisa dilaksanakan.

Terkait pelaksanaan tiap program di masing-masing SOPD memang menjadi perhatian Satar. Ia ingin, program-program yang bersentuhan dengan masyarakat sebaiknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai tidak dijalankan,” tegasnya.(iza)

 

Baca Juga :  Putra Sintang Gugur Diserang KKB

Most Read

Setelah Penantian Delapan Tahun

Pemkab Pamerkan Produk unggulan

Tim Darwis-Rizal Klaim Kemenangan

Satarudin Nahkodai DPRD Pontianak

Artikel Terbaru

/